Hukum internasional memiliki tujuan dan peran utama untuk memperjuangkan keadilan kemakmuran dan perdamaian di seluruh dunia Hukum internasional merupakan dasar untuk mencegah konflik bersenjata antar negara dan membantu mereka memperkuat hubungan timbal balik mereka Pada praktiknya sebagian besar negara membuat perjanjian bilateral multilateral dan perjanjian untuk mengatur hubungan antar nega…
Buku Diskursus Soal Islam, Politik, dan Hubungan Internasional – Arus deras sekularisasi dalam dunia ilmu pengetahuan kontemporer menjadikan elemen agama seolah “haram” bersinggungan dengan proposisi ilmiah di dunia akademik. Padahal, acap kali agama menduduki instrumen penting atau bahkan yang terpenting dalam mewarnai fenomena-fenomena sosial-politik masyarakat di era post-modern saat i…
Hak Milik atas tanah dapat diperoleh melalui proses perubahan hak dari Hak Guna Bangunan. Hak Guna Bangunan memiliki jangka waktu, hal ini disebut dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUPA, yang menyatakan bahwa jangka waktu Hak Guna Bangunan ialah paling lama 30 tahun serta dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Oleh karena itu pemegang Hak Guna Bangunan harus memperpanjang jangka waktu atau memp…
penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memberikan masukan berupa hasil evaluasi berupa peluang dan tantangan, kajian yuridis undang-undang bidang perindustrian, perdagangan, keuangan, investasi, pertanian dan ketenagakerjaan, serta Solusi dalam menghadapi berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN, sehingga dapat dipergunakan Dewan dalam melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Undang-Undang, juga dal…
Penyelenggaraan Kepariwisataan menurut UU Kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterk…
Buku ini lebih fokus pada aspek hubungan internasional,mempelajari strategi unilateral diplomasi USTR dan pendukungnya, serta menganalisis dengan pisau teori politik ekonomi global.
Kondisi yang diharapkan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang ke depan ialah terwujudnya administrasi hukum yang tertib, taat asas, profesional dan akuntabel dalam pembentukan produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang menjadi sasaran strategis yang akan dicapai. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut sangat diperlukan intervensi melalui upaya pembenahan ketata…
Buku ini ditulis untuk semua organisasi yang berkeinginan untuk memahami prinsip, Metode, dan teknik penyusunan SOP yang efektif bagi setiap Organisasi. Pada dasarnya, tidak ada hal-hal khusus yang membedakan prinsip, metode, dan teknik-teknik penyusunsn SOP di berbagai jenis organisasi, kecuali dari isi keputusan dan kegiatan yang dilakukan.
Buku yang comprehensive tentang teknologi Big Data dan Flatform ekosystem Apache Hadoop sangat bermanfaat bagi database Engineering, Administrator, IT Programmer/Analist yang ingin melakukan transformasi menjadi prosesi masa depan Data Engineering?csientisst menuju Al Master atau bagi perusahaan yang memanfaatkan IT Tradisional dan harus melakukan transformasi menuju DT agar dapat bersaing dan…
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan dan tahapan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. UU Penanggulangan Bencana sebagai dasar dan sekaligus payung hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin …
Buku ini merupakan salah satu sarana untuk memperkenalkan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang kepada seluruh mitra kerja dan masyarakat untuk kiranya dapat lebih mengenal dan memahami apa dan bagaimana Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Untuk mendukung fungsi badan keahlian sebagai supporting system Dewan Perwakilan Rakyat di bidang keahlian, maka Pusat Pemantauan Pelaksanaan Un…
Dalam rangka memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dibentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan yang berkaitan terhadapmarrtabat manusia, asas manfaat yang merupakan asas bersifat operasional yang …
Dalam rangka memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dibentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan yang berkaitan terhadapmarrtabat manusia, asas manfaat yang merupakan asas bersifat operasional yang …
Semenjak sekitar satu dasawarsa terakhir telah berlangsung sejumlah pembicaraan dan sejumlah pertemuan yang bersifat multilateral maupun bilateral baik di tingkat regional, antar-kawasan, guna mematangkan gagasan tentang pemberlakukan era perdagangan bebas (free trade area/FTA), sebut saja perdagangan bebas APEC, pembicaraan intra-kawasan seperti pasar tunggal Eropa maupun gagasan serupa di kaw…
Ada 11 artikel yang ditampilkan dan merupakan kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2009