DPR RI sebagai lembaga Negara yang merupakan representasi rakyat mempunyai 3 (tiga) fungsi yang melekat pada dirinya yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sebagaimana ditegaskan di dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yang telah diubah dengan Undang Un…
Buku ini berisi pemberontakan partai komunis Indonesia, latar belakang, aksi dan penumpasannya
Buku ini berisi Keputusan Pimpinan DPR RI No. 78A/Pimp/IV/2002-2003 tentang prosedur tetap pengamananan kompleks perkantoran MPR/DPR RI dan prosedur tetap pengamanan kompleks rumah jabatan Anggota DPR RI. Berisi informasi tentang konsep umum pengamanan (membahas tentang wilayah tanggung jawab dan pengengalian, kekuatan ideal, kekuatan nyata, perlengkapan), tugas dan tanggung jawab petugas piket…
Buku ini menyajikan tentang UU advokat yang disertai dengan catatan mengenai pasal-pasal yang telah dimohonkan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, buku ini juga menyuguhkan ruang baca rekan-rekan semua produk hukum yang telah di keluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia.
Informasi yang ada dalam buku himpunan ini antara lain berisi peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (permenpan) Nomor 26 Tahun 2017 tentang jabatan fungsional perisalah legislatif, serta peraturan pelaksanaan kedua permenpan tersebut yang teridir dari peraturan sekretaris jenderal (persekjen) dewan perwakilan rakyat republik indonesia yang mengatur mengenai pen…
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 7 Tahun 1991 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 77 Tahun 1991. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 No. 3433 - 3464 (TR).
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 11 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 63 Tahun 1990. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 3401 - 3432 (TR).
Buku kesatu dan kedua berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 7 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 55 Tahun 1993. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. (TR).
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 25 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 80 Tahun 1992. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 3465 - 3510 (TR).
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 6 Tahun 1988 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 29 Tahun 1988. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 No. 3366 - 3386 (TR).
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 22 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 85 Tahun 2000. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 3922 - 4069 (TR).
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 55 Tahun 2006. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 4595 - 4674 (TR).
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 56 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 99 Tahun 1999. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 3800 - 3921 (TR).
Buku ini berisi informasi tentang Gedung DPR/MPR RI, dari berbagai sisi sejarah, site plan dan nama-nama gedung yang ada di kompleks parlemen DPR/MPR RI. Termasuk di dalamnya gedung Sekretariat Jenderal DPR RI dan Mesjid Baiturrahman.
Tien Jaar Province Oost-Java 1929-1939 adalah buku pemantau perkembangan per dekadi provinsi Jawa Timur tahun 1929-1939. didalamnya dimuat jajaran-jajaran kepemimpinan yang menjabat sebagai gubernur selama 10 tahun itu. W.Ch. Hardeman (1929-1931), G. H. de Man (1931-1933), J.H.B. Kuneman (1933-1936), Ch. O. van der Plas (1936-1940) dan jajaran pejabat lainnya. Bila menengok kembali sepuluh …
Laporan Tahunan Provinsi Jawa Timur tahun 1940 ini dibuat di masa kepemimpinan Van der Plas. Pada tahun ini penyakit tuberkulosis tengah meraja lela segingga perhatian pemerintah daerah terfokus pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara merata. Selama tahun berjalan, atas inisiatif Dewan Deputi, telah dibentuk dana TB aparatur provinsi, yang diikuti oleh sejumlah besar pegawai negeri …
Laporan Tahunan Provinsi Jawa Barat tahun 1933 ini dibuat di masa kepemimpinan C. A. Schnitzler. Sama seperti laporan tahunan di tahun 1932, depresi ekonomi mengamuk dengan intensitas yang tidak berkurang, akibat-akibatnya yang merusak menampakkan diri dalam reruntuhan bangunan yang tampaknya ditakdirkan untuk berabad-abad dan prospek perubahan menjadi lebih baik masih tetap jauh. Perlahan-l…
Laporan Tahunan Provinsi Jawa Barat tahun 1932 ini dibuat di masa kepemimpinan C. A. Schnitzler. Di eraitu, masalah keuangan yang mendesak merupakan satu-satunya elemen pengendali sehingga ketika menulis kata pengantar laporan Provinsi Jawa Barat tahun 1932 ini, pikiran-pikiran tanpa sadar terkonsentrasi pertama-tama dan terutama pada sedikit atau tidak adanya perspektif keuangan yang menggaira…
Buku Provinsi Jawa Barat ini membahas Peraturan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tidak termasuk yang menyangkut PNS. Di dalamnya dimuat berbagaimacam peraturan, seperti peraturan tentang pajar dan denda, penangkapan ikan, pelestarian lingkungan hidup, pendidikan, lembaga pemadam kebakaran, perlindungan satwa liar, kelistrikan, hingga keputusan fiskal Jawa Barat. Banyak lagi peraturan la…
Laporan Tahunan Provinsi Jawa Timur tahun 1939 ini dibuat di masa kepemimpinan Van der Plas sebagai Gubernur. Penggalan pembuka dari Gubernur: "Format laporan ini telah mengalami beberapa modifikasi dengan kedaluwarsanya pertama kali pada tahun 1939 dari bekas seksi keempat "Rumah Sakit Provinsi di Pamekasan". Seperti diketahui, rumah sakit ini dipindahkan ke Kabupaten Pamekasan terhitung s…