Pedoman Penyusunan Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat …

Keterpaduan tata naskah dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran komunkasi tulis dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan Pedoman Penyusunan Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pedoman atau …

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Raky…

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) Tahun 2019 sebagai salah satu bentuk akuntabilitas Setjen dan BK DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan di dalam Peneta…

Laporan Kinerja DPR RI 2009-2014 Tahun Ketiga Masa Persidangan I

Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …

Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Pe…

keputusan sekjen dpr ri ini berisi tentang penetapan nilai dan kelas jabatan di lingkungan sekretariat jenderal dpr ri.menetapkan perubahan nilai dan kelas jabatan di lingkungan setjen dpr ri

Laporan lima tahun DPR RI 2004-2009: mengemban amanat dan aspirasi rakyat

Buku ini mendeskripsikan, menguraikan dan menginformasikan kepada publik akan berbagai realitas dan dinamika keparlemenan dalam alur parliamentary reform policy. Buku ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban politik kepada masyarakat dan mengajak kita untuk memahami berbagai persoalan yang dihadapi DPR dalam merespon persoalan masyarakat, bagaimana DPR menganalisa permasalahan, serta …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Dae…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 3 September 2012 dalam Lembaran Negara no. 170, Tambahan Lembaran Negara no. 5339, merupakan undang-undang yang mengenai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhinneka-tunggal-ik…

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Provinsi Bali

Buku ini menyajikan sebuah naskah akademik yang substansinya menitikberatkan pada kekhususan Bali di bidang adat dan budaya sehingga diharapkan nantinya dapat dijadikan dasar pemikiran yang logis bagi legitimasi status Bali sebagai daerah yang berotonomi khusus. Dengan demikian wacana Otsus Bali tidak sekedar ada dalam tataran ilusi namun benar-benar dirasakan secara efektif dan nyata manfaatny…

Komik 4 Pilar MPR RI

Komik 4 Pilar MPR RI merupakan komik berisi sosialisasi Empat Pilar MPR RI untuk mengingatkan dan menyegarkan kembali komitmen seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ditampilkan dengan buku komik ya…

Selayang Pandang Gedung DPR RI

Buku ini berisi informasi tentang Gedung DPR/MPR RI, dari berbagai sisi sejarah, site plan dan nama-nama gedung yang ada di kompleks parlemen DPR/MPR RI. Termasuk di dalamnya gedung Sekretariat Jenderal DPR RI dan Mesjid Baiturrahman.

Profil DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014: Wakil Rakyat Garda Terdepa…

Buku ini berisi profil anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kaw…

Buku ini berisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

Berisi bahan tayang materi sosialisasi Empat Pilar MPR RI, antara lain Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta Ketatapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19…

Buku ini merupakan upaya strategis dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat tentang UUD 1945 dan materi serta status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR. Buku ini selanjutnya dijadikan sebagai salah satu bahan bagi MPR dalam memasyarakatkan UUD 1945 dan Ketetapan MPR.

Laporan Pelaksanaan Program dan Kebijakan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyak…

Buku ini ditulis untuk merefleksikan perjalanan Keistimewaan DIY selama tujuh tahun, sehingga tulisan ini seolah memberikan pesan bahwa kita semua harus bangkit dengan penuh kesadaran untuk melakukan transformasi menatap perubahan masa depan. Daerah Istimewa Yogyakarta harus menjadi inspirasi perubahan, menyongsong terwujudnya peradaban baru yang memuliakan harkat dan martabat manusia, yakni: j…

Laporan Pemanfaatan Keangotaan DPR RI : pada organisasi Internasional yang di…

Sesuai dengan keppres No. 64 tahun 1999, keanggotaan Indonesia pada organisasi Internasional diamanatkan untuk memperoleh manfaat yang maskomal bagi kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi pegunaan anggaran dan kamampuan keuangan negara. keanggotaan indoesia pada organisasi internasional diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu an…

Kamus Kompetensi Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlia…

Penyusunan Kamus Kompetensi Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengembangan karier berdasarkan kompetensi dengan memahami pengertian, penjelasan, dan batasan Kompetensi Jabatan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pengembangan kompetensi d…

Temuan BPK Terhadap Dana Alokasi Khusus ( DAK) Bidang Pendidikan Semester 1 t…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

370 SET t

Analisa Beban Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dew…

dalam menjalankan program reformasi birokrasi khususnya area penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur agar penataan dan perencanaan pegawai di lingkungan sekretariat jenderal dan badan keahlian dewan perwakilan rakyat republik indonesia (setjen dan BK DPR RI) sesuai dengan proporsional makan perlu dilakukan penghitungan beban kerja masing masing jabatan di lingkungan setjen dan BK…

Analisis dan evaluasi pemantauan pelaksananaan Undang-undang nomor 33 tahun 2…

Dari hasil analisis dan evaluasi ditemukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam substansi UU Perimbangan Keuangan dan implementasinya. Secara substansi terdapat banyak ketentuan pasal yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU Perimbangan Keuangan dapat memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PPP dan tujuan pembent…

Anggaran Pendidikan dalam APBN

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-71845-0-3

Deskripsi Fisik

xvii, 154 hal.: il.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.8 BIR a - 370 BIR a