7The First Meeting Of The Speakers Of Eurasian Countries’ ParliamentThe First Meeting of the Speakers of Eurasian Countries’ Parliament(MSEAP) merupakan inisiatif Ketua Parlemen Korea Selatan yang disambut baik Ketua Parlemen Rusia. Diharapkan pertemuan ini menjadi ajang dialog antar ketua – ketua parlemen mengenai peningkatan kerjasama dan integrasi yang sal…
Inter Parliamentary Assembly (AIPA) merupakan salah satu organisasi antar parlemen yang di inisiasi oleh Indonesia. Dalam prosesnya, Indonesia berperan sangat aktif dalam setiap agenda AIPA. Termasuk pada kesempatan Sidang Umum AIPA Ke-37 di Nay Pyi Taw, Myanmar, tanggal 29 September – 3 Oktober 2016. Melalui AIPA, DPR RI melakukan peran second track diplomacy di kawasan Asia Tenggara dan men…
Partisipasi Delegasi DPR RI dalam Sidang Umum ke-38 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) pada tanggal 14 - 20 September 2017 di Manila, Filipina, didasarkan pada Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 81/PIMP/1/2017-2018 tanggal 11 September 2017 Laporan Delegasi DPR RI ke Sidang Umum ke-38AIPA14 - 20 September 2017, Manila, Filipinal5Yth. sdr. abdul kadir karding, s.Pi, M…
Hasil audit BPK atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga terlihat adanya peningkatan kualitas dalam penyajian laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2009, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang pada tahun-tahun sebelumnya memberikan opini Disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat/TMP). Peningkatan opini ini tidak terlepas da…
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi IX antara lain mencakup Kementerian Kesehatan, Kementerian Nakertrans, BKKBN, BPOM, dan BNP2TKI.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VIII antara lain mencakup Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi IV antara lain mencakup Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementarian Kelautan dan Perikanan, PT Bulog, PT Pupuk Kujang, PT Pusri, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, dan PT Semen Gresik.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VII antara lain mencakup Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Riset dan Teknologi, LIPI, LAPAN, BAPETAN, Bakosurtanal, BPPT, BATAN, BP Migas, PT Pertamina dan PT PLN.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Bangka Beitung terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Kebijakan akuntansi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih perlu disempurnakan, Saldo kas di bendahara penerimaan pada UPTD DPPKAD Beltung Timur per 31 Desember 2011 tidak dapat disajikan, Saldo aset tetap di…
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Maluku Utara terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Saldo kas di kas daerah yang disajikan di Neraca tahun 2011 belum mencerminkan nilai yang sebenarnya, Penatausahaan dan pelaporan persediaan pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2011 tidak memadai, Penganggaran d…
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Gorontalo terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Persediaan notice pajak dan obat-obatan tidak diyakini kewajarannya, Pengelolaan persediaan padapemerintah Provinsi alimantan penyajian piiutang pajak kendaraan bermotor dan piutang retribusi pada Taksi Mina Bahari tidak diduk…
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Bali terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Pemerintah Provinsi Bali belum memiliki kebijakan akuntansi untuk penyisihan piutang tak tertagih, Dinas Pendapatan Provinsi Bali terlambat mengimplementasikan ketentuan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermoto…
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi DKI Jakarta terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Pengelolaan data base aset fasos fasum belum optimal, Pengelolaan administrasi dan keuangan UPK PPUMKMP Pulogadung lemah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum pernah menerima PAD atas penyertaan modal pada RS Haji Jakarta,T…
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi V antara lain mencakup Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kemeneg Perumahan Rakyat, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, BMKG, Badan SAR Nasional, Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo, PT Pelni, PT PAL, PT Industri Kereta Api, PT Pelindo I, PT Pelindo III, dan Badan Pengembangan wilayah Suramadu.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Sumatera Selatan terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah tidak optimal, Mekanisme pencatatan Buku Kas Umum pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendapatan Daerah tidak tertib, Pendapata…
Dalam rangka meningkatkan kualitas bantuan teknis dan keahlian dalma bidang informasi kepada DPR RI, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana indormasi yang dibutuhkan untuk menunjang fungsi dan tugas DPR RI, maka P3DI (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi) sebagai organisasi pengelola teknologi informasi yang ada agar dapat digunakan secara efisien dan efektif.…
Sidang APA Standing Committee on Political Affairs and Special Committee on Creation on Asian Parliament (SCAAP)) pada dasarnya membahas topic agenda berupa9 (Sembilan) rancangan resolusi politik dan keamanan, salah satunya terkait dengan rancangan resolusi pembentukan Asian Parliament yang akan dibahas pada Sidang Pleno ke-10 APA ddi Turki pada taun 2017. Melalui partisipasi aktif dalam organi…
Salah satu program kerja BKSAP dalam implementasi ASEAN 2015 adalah melakukan kunjungan sebagai follow up bagi resolusi-resolusi yang telah disepakati DPR RI dalam kerangka AIPA. Terutama resolusi usulan DPR RI pada Sidang Umum ke-37 AIPA di Myanmar yaitu RES.37GA/2016/ECO/03 on Parliamentary Support for Implementation of ASEAN Economic Community (AEC) yang menitik beratkan pada peran parlemen …
Perencanaan dan penganggaran Pro Rakyat Miskin (P3B) adalah proses perencanaan dan penganggaran yang memberikan prioritas pada penanggulangan kemiskinan. Sebuah anggaran dikatakan pro-rakyat miskin apabila anggaran yang dialokasikan dapat memberikan tambahan manfaat bagi masyarakat miskin.
Merupakan kajian tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari hukum adat,hukum pertanahan,hukum ketatanegaraan dan perspektif masa depan DIY. Secara khusus DIY tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta dan Pura Pakualaman, yang berkembang dan mempengaruhi tatanan hukum yang hidup di DIY. Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya dipengar…