Analisa Jabatan (Revisi Terbatas)

Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 827/SEKJEN/2018 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1175/SEKJEN/2017 tentang Penetapan Analisis Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2017. Perubahan keputusan ini merupakan pena…

Penetapan Nilai Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Bada…

Penetapan nilai dan kelas jabatan digunakan untuk penataan kelembagaan dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Penetapan Kinerja Tahun 2014

Target kinerja tahun 2014 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pada: Sekjen DPR RI; Deputi Bidang Perundang-Undangan; Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan; Deputi Bidang Persidangan dan KSAP; dan Deputi Bidang Administrasi.

Pedoman Penyusunan Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat …

Keterpaduan tata naskah dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran komunkasi tulis dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan Pedoman Penyusunan Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pedoman atau …

Rumusan Tugas Dan Rincian Jabatan Non Struktural Unit Organisasi Sekretariat …

Rumusan tugas dan rincian tugas ini dimaksudkan untuk memperjelas pembagian tugas masing-masing jabatan non struktural dalam memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan. Buku ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI Nomor 175/SEKJEN/1994 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR-RI.

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indon…

Perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan program kegiatan Setjen yang menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebutuhan anggota Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan akan digunakan sebagai arah kebijakan dan strategi dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2010-2014.

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indon…

Perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan program kegiatan Setjen yang menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebutuhan anggota Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan akan digunakan sebagai arah kebijakan dan strategi dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2015-2019

Kebijakan Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2015

Kebijakan Pengelolaan Anggaran (selanjutnya disebut KPA) Sekrretariat Jenderal DPR RI (selanjutnya diebut Setjen DPR RI) mengacu pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi Setjen DPR RI dan hasil pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya, sebagaiupaya memperbaiki pengelolaan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Setjen DPR RI. Hal-hal yang perlu diatur terkait kebijakan pengelolaan angga…

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum 2019

Dalam rangka mewujudkan penyelengaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (Clean Goverance) dan bertanggungjawab (Good Goverance) diperlukan pertangungjawaban dari penyelengara negar yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI …

Buku ini merupakan kumpulan SOP unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah disetujui pada tahun 2012 dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2011.

Laporan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun…

Laporan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Sidang 2000-2001 meliputi kegiatan Sekretariat Jenderal DPR-RI dari tanggal 16 agustus 2000 sampai dengan 15 agustus 2001, dalam rangka pelayanan kepada Dewan baik secara teknis maupun administratif serta pemberian bantuan keahlian

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib : 2009

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 290 hal. ; 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 IND p

Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan Dan Inventarisasi Barang-Barang Milik Negara/K…

Tujuan adanya pembinaan inventarisasi dan registrasi barang-barang milik/kekayaan negara ialah: Tertib administrasi barang; Penghematan keuangan negara; Menghitung kekayaan negara; Memudahkan pengawasan barang. Buku inventaris tersebut merupakan sumber data/informasi, baik pada tingkat Unit Pengurus Barang maupun pada tingkat Pembina Barang Inventaris, sehingga dapat diketahui secara pasti juml…

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di …

Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi SOP AP di lingkungan kerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pedoman Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

penyusunan pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah disusun oleh sekjen DPR RI sehingga dapat memberikan perbaikan dalam penyusunan LAKIP pada tahun berikutnya. proses evaluasi kegiatan di sejken DPR RI difokuskan pada evaluasi atas proses output, outcome, dan impact dari unit-unit kerja di lingkungan sekjen DPR RI.

Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Dae…

Hasil audit BPK atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga terlihat adanya peningkatan kualitas dalam penyajian laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2009, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang pada tahun-tahun sebelumnya memberikan opini Disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat/TMP). Peningkatan opini ini tidak terlepas da…

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2016

penyusunan standar harga satuan barang dan jasa ini didasarkan pda studi komparasi, hasil survey lapangan terhadap harga pasar suatu barang/jasa dan standar lain yang berlaku umum. selain itu dipertimbangan juga harga kontrak dan harga pabrik pada saat harga satuan ini disusun. tujuan penyusunan buku standar jarga satuan barang dan jasa ini dimaksudkan untuk memberi petunjuk/panduan yang lengka…

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2017

penyusunan standar harga satuan barang dan jasa ini didasarkan pda studi komparasi, hasil survey lapangan terhadap harga pasar suatu barang/jasa dan standar lain yang berlaku umum. selain itu dipertimbangan juga harga kontrak dan harga pabrik pada saat harga satuan ini disusun. tujuan penyusunan buku standar jarga satuan barang dan jasa ini dimaksudkan untuk memberi petunjuk/panduan yang lengka…

Pedoman Pelaksanaan Kearsipan Pola Baru : Sekretariat Jenderal Dewan Perwakil…

Dalam rangka untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah serta untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan effisien, Setjen DPR RI sebagai pencipta arsip memandang perlu untuk membuat Pedoman Pelaksanaan Kearsipan Pola Baru. Arsip DPR RI dan Setjen DPR RI yang merupakan informasi terekam dari kegiatan pelaks…

Kutipan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi IX

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi IX antara lain mencakup Kementerian Kesehatan, Kementerian Nakertrans, BKKBN, BPOM, dan BNP2TKI.