Tragedi Atambua

Bangsa Indonesia mengalami cobaan dan tragedi yang silih berganti. Munculah persoalan baru, berupa tragedi kemanusiaan yang membuat kita tercoreng di dunia internasional. Kantor perwakilan komisi tinggi urusan penggungsian PBB (UNHCR) di Atambua, NTT di serang dan menewaskan tiga orang stafnya asal Puerto Rico, Kroasia dan Ethiopia.

Memperkuat Ketahanan Pangan Demi Masa Depan Indonesia 2015-2025

Buku ini berisi sebuah kajian tentang ketahanan energi Indonesia selama 10 tahun yang akan datang (2015-2025). Hasil kajian diharapkan bisa diakses, dibaca, dipelajari, dan dibicarakan secara terbuka oleh publik di Indonesia dan bahkan di luar negeri. Buku ini juga menjadi salah satu perwujudan komitmen Badan Intelijen Negara terhadap amanat reformasi, yakni agar lembaga tersebut semakin dekat …

Pokok-pokok uraian tentang program terpadu prokersa untuk menetapkan program …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 95 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

362.5 BAD p

Pengaturan Adopsi Internasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 375 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

362.734 SOF p

Kebijakan pencegahan perdagangan orang melalui pendekatan kearifan lokal

Perdagangan orang atau traficking merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat kejahatan kriminal luar biasa dan saat ini sudah menjadi permasalahan global yang telah menimbulkan korban ratusan ribu orang setiap tahunnya dan sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak.

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Tanggap Darurat Januari s.d. Agustus 2005

Edisi

-

ISBN/ISSN

979 - 25 - 2790 - 7

Deskripsi Fisik

xix, 173 p. ; ill. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

959.81 LAP

Penelitian Tentang Modernisasi Pendidikan Hukum Sebagai Sarana Pembangunan Su…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

2 jil. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Beberapa masalah penguasaan tanah di berbagai masyarakat sedang berkembang

Risalah ini merupakan suatu kompilasi. berdasarkan tinjauan kepustakaan di berbagai masyarakat berkembang di belahan bumi bagian Timur ini, seperti Afrika, Afghanistan, Papua Niugini, India, Malaysia, Sri Lanka, Cina dan Singapura serta Jepang.

Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum Tahun 1999

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 300 hlm, 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 IND h

Prosiding Forum Komunikasi Ilmiah Penelitian dan Pengembangan Kelapa Pasang S…

Edisi

II

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

187 hal : il. ; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Seminar hukum jaminan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 214 hal. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.074 063 IND s

Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Kedudukan Dan Peranan Undang-Undang No. 20…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Perspektif Kebijakan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-9344-18-2

Deskripsi Fisik

362 hlm.; 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.1 TAU p

Himpunan Masalah Anotasi Putusan Mahkamah Agung RI Tentang Sengketa Ekonomi S…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-99931-6-5

Deskripsi Fisik

x, 146 hlm. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.297 HIM

Reformasi Sistem Penganggaran: Konsep dan Implementasi 2005-2007

Project: Buku Tinjauan Pelaksanaan Reformasi Penganggaran 2005-2007

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pers di Indonesia - Laporan Penelitian

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-99931-6-5

Deskripsi Fisik

viii, 126 hlm. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.99 8 PEN

Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

350.598 PUR p

Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Transaksi Tanah Adat Di Timor Timor

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Penelitian hukum tentang aspek-aspek hukum anti dumping dan aplikasinya bagi …

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 102 hal. : 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.087 IND p

Prinsip Non-Diskriminasi Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Dalam Pembentukan Pe…

Upaya pemenuhan hak ekosob telah dilakukan pemerintah Indonesia, dan diteguhkan dengan berbagai regulasi, baik internasional maupun nasional. Pemerintah (pusat dan daerah) berdasarkan Kovenan Ekosob menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memajukan, dan memenuhi hak ekosob. Di tingkat pemerintahan daerah yang pada era otonomi daerah menjadi penanggung jawab pengelola…