Universal Health Coverage (UHC): Perspektif kesehatan dan kesejahteraan

Cakupan semesta yang dicita-citakan dalam program JKN, program yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan menargetkan akan dicapai pada bulan januari 2019 di seluruh Indonesia. UHC merupakan harapan dan target yang ingin diraih oleh negara dalam rangka menjamin fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan kesehatan dasar masyarakat. Masalah UHC,bukan semata cakupan jumlah peserta program JKN, m…

Pemberdayaan masyarakat melalui PNPM-Mandiri perkotaan di kota Batam: sebuah …

Buku ini mengungkapkan kenyataan di lapangan tentang bagaimana upaya pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat. Dengan menggunakan perspektif intervensi social, penulis berkesimpulan bahwa pendamping program pemberdayaan memiliki peran sentral dalam keberhasilan program pemberdayaan. Sementara di sisi lain, proses pemberdayaan yang dilakukan juga perlu memperhatikan kondisi wilayah dan sosio-k…

The Name of The Rose

Saat itu, tahun 1327, para Fransiskan dalam sebuah

Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia

membahas tentang penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia yang berklausul arbtrase, didasari oleh timbulnya konflik norma akibat ketidakjelasan ketentuan dalam UU kepailitan

Advokat dalam perspektif Islam dan hukum positif

Buku ini bermanfaat bagi praktisi huum seperti advokat, jaksa, hakim, polisi, dosen, dan ulam. Buku ini membahas tentang keberadaan advokat dari perspektif Islam dan hukum positifantara lain meliputi lembaga kekuasaan kehakiman Islam, pemberian jasa hukum di pengadilan agama, advokat dalam perspektif hukum positif, kode etik advokat, sumpah profesi, dan tinjauan terhadap rancangan UU Advokat.

Proses Pembuatan Kebijakan Sosial di DPR RI: Perdebatan Gagasan tentang Kesej…

Disertasi ini membahas proses legislasi RUU BPJS di DPR RI. RUU BPJS terlambat dibahas, karena Pemerintah kurang respon dan tidak memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan sistem jaminan sosial nasional. Alasannya, 4 BUMN harus melakukan transformasi menjadi BPJS sesuai UU SJSN. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses legislasi RUU BPJS dan merancang pola legislasi yang lebih baik u…

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di daerah kepulauan : perspektif kesejah…

Indonesia adalah negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia, penduduknya tersebar di daerah kepulauan. Kondisi Indonesia yang demikian menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembangunan nasional, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di daerah kepulauan meliputi pangan, sandang, dan papan. Buku ini mengulas berbagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di …

Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Perspektif Kesejahteraan

Masalah ketenagakerjaan terus menjadi topik aktual akhir-akhir ini, terlebih sejak runtuhnya Pemerintah Orde Baru dan berlakunya kebijakan Otonomi Daerah. Berbagai masalah ketenagakerjaan bermunculan dan tidak dapat semuanya diatasi, karena kewenangan masalah ketenagakerjaan kemudian dipegang oleh Pemrintah Daerah, dan tidak semua Pemerintah Daerah memiliki komitmen yang tinggi terhadap masala…

Jaminan sosial dalam perspektif parlemen : sepenggal analisis darilegislasi R…

Jaminan sosial merupakan upaya perlindungan negara untuk masyarakat, agar mereka dapat hoidup secara layak, dimana negara memberikan akses serta bantuan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Karea terkait dengan peran negara, maka jaminan sosial perlu diselenggarakan melalui sebuah sistem yang mampu menjangkau kepentingan seluruh penduduk, dan penyusunan sistem ini diwuju…

NKRI Dari Masa Ke Masa

Dari buku ini Anda dapat mengetahui lebih lengkap mengenai lika-liku menentukan batas wilayah NKRI dari masa ke masa. Selain membahas batas-batas Negara, buku ini juga mengupas aspek-aspek perbatasan wilayah Administrasi. Sebagai dampak reformasi dan otonomi daerah, sampai saat ini telah dibentuk 210 daerah otonomi baru, sehingga Indonesia terdiri dari 34 provinsi, dan 501 kota/kabupaten. Perma…

Hukum Kepegawaian di Indonesia

Buku ini mengkaji Hukum Kepegawaian di Indonesia dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan terkini. Keistimewaan buku ini adalah penggunaan bahasa yang lugas dan mudah dipahami serta dapat mengkonstruksikan objek hukum kepegawaian dimulai dari Format Lembaga Kepegawaian di Indonesia; Pengertian, jenis, kedudukan, kewajiban, dan hak Pegawai Aparatur Sipil Negara; Etika PNS; Netralitas PNS…

Kamus Kimia : Kimia Fisika

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-459-359-1

Deskripsi Fisik

ix, 181 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 530.03 IND

Aspirasi : Jurnal Masalah-masalah Sosial Vol. 4 No. I, Juni 2013

Edisi

Vol. 4 No. I, Juni 2013

ISBN/ISSN

2086-6305

Deskripsi Fisik

xii, 92 hlm. : il. ; 29 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Peranan keluarga, sekolah, dan lembaga sosial dalam pencegahan penyalahgunaan…

Penyalahgunaan psikotropika oleh orang-orang muda di Indonesia meningkat secara dramatis. Undang-undang yang baru saja disetujui oleh DPR bukanlah jaminan untuk memecahkan masalah. Lingkungan sosial harus dianalisis karena sangat berpengaruh pada sebagian besar kehidupan manusia. Untuk menyelamatkan pemuda dari penyalahgunaan psikotropika, kita perlu upaya pencegahan yang memperhatikan peran k…

Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan K…

Penelitian ini menyoroti tentang pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program UP2K PKK di Desa Pakualam. Permasalahannya adalah, bahwa Desa Pakualam yang terletak di lingkungan kota industri masih memiliki warga miskin yang perlu diberdayakan. Program UP2K PKK merupakan program pemerintah yang bertujuan memberdayakan masyarakat miskin tersebut, dan program itu masih bertahan sampai sekarang. …

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga

Ada dua faktor yang memicu peningkatan jumlah PRT, Pertama adalah kemiskinan yang tidak kunjung teratasi. Kedua, meningkatnya jumlah perempuan pekerja di sektor publik.

PRT Center dan Pemberdayaan Pekerja Rumah Tangga

Pekerja rumah tangga di Yogyakarta dan upaya pemberdayaannya yang dilakukan oleh sebuah lembaga bernama PRT Center (Sekolah PRT). Pemberdayaan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan serta kesadaran para PRT tentang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai PRT.