Buku ini merupakan terjemahan dari Kitab Undang-Undang hukum perdata yang dikenal dengan Burgerlijk Wetboek
Kerangka pembangunan partisipatif meletakkan masyarakatnya dalam subyek pembangunan yang dikembangkan dengan strategi kebijakan melalui berbagai pendekatanyang salah satu pilarutamanya adalah "pemberdayaan masyarakat". Bertitik tolak pada pandamngan itu, maka penangan program-program pemberdayaan masyarakat seyogyanya harus diletakkan pada p[engembangan modal sosial, tidak hanya pada pengembang…
Sebagaimana dikatakan dalam penjelasan UU No.10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ini, bahwa sebagai negara yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945; negara Republik Indonesia dalam segala aspek kehidupan baik bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk di dalamnya pemerintahan negara harus senantiasa berdasarkan atas hukum.
Dalam buku ini menjelaskan perjalanan bangsa Indonesia di dalam sistem ketatanegaraannya mengalami dinamika ketatanegaraan. Dinamika ketatanegaraan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami pasang surut terhadap implementasi kekuasaan di dalam sistem ketatanegaraan. Bukti adanya pasang surut pelaksanaan sistem ketatanegaraan di ketiga masa itu adalah atas penerapan UUD 1945 y…
Menjelaskan bagaimana prosedur dan mekanisme penyelenggaraan ketatanegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap lembaga kehakiman, terutama menyangkut mekanisme dan prosedur impeachment Presiden melalui peradilan konstitusional yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi.