Istilah hukum jaminan (security of law, zekerheidsstelling, zekerheidsrechten) meliputi pengertian baik jaminan kebendaan maupun perorangan. Intinya hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditor) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu). Dengan kata…
Mengemukakan instrumen-instrumen penentu dan strategis yang digunakan oleh negara-negara di dunia dalam membangun bangsanya, sekaligus menawarkan pemikiran-pemikiran alternatif dalam kondisi dan karakter Indonesia
Secara umum modernisasi hukum keluarga di Indonsia mampu mengelola tingkah laku masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek moernisasi hukum keluarga yang telah mampu menekan angka poligami dan pereraian di Indonesia. Selanjutnya modernisasi hukum kelurga juga berhasil memola tingkah laku masyarakat dalam aspek perkawinan beda agama, relasi sumi istri, dan masalah kewarisan …
Buku ini mengkaji Hukum Kepegawaian di Indonesia dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan terkini. Keistimewaan buku ini adalah penggunaan bahasa yang lugas dan mudah dipahami serta dapat mengkonstruksikan objek hukum kepegawaian dimulai dari Format Lembaga Kepegawaian di Indonesia; Pengertian, jenis, kedudukan, kewajiban, dan hak Pegawai Aparatur Sipil Negara; Etika PNS; Netralitas PNS…
Bisnis transportasi di jalan online seperti Uber Taxi, Go-Jek, Go-Box, Grab Car,dan sebagainya adalah adanya sintesis antara metode transportasi konvensional dengan metode transaksi yang bersif elektronik. Bisnis transportasi jalan online dapat dikatakan merupakan karakteristik yang unik, karena menggabungkan unsur pengangkutan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaanya…
Dalam buku ini menceritakan pemikiran Djohan Effendi yang paling mutakhir mengenai kebebasan beragama yang dirajut dari pemikirannya tentang kebangsaan, kebebasan, dan kemajemukan.
Buku ini pada pokoknya hendak menguraikan proses beracara berdasarkan pedoman yang dimuat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 4 Tahun 2015, disertai proses proses sebelum pilkada serentak, baik pada saat di Mahkamah Agung maupun setelah dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi. Pada Bab 2 didahului dengan uraian tentang dinamika pengisian jabatan tertinggi di pemerintah daerah. Berikutnya…
Buku ini merupakan buku yang mengkaji dan menganalisis secara sistematis tentang pertambangan mineral dan batubara pasca berlakunya undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
pembahasan dalam buku ini meninjau satu persatu ketentuan yang diatur dalam KUHAP dengan harapan dapat dijadikan pedoman dalam mempelajari, mengajarkan, dan menerapkan KUHAP secara benar baik sebagai seorang mahasiswa hukum, penyidik/penyelidik, penasihat hukum, hakim, maupun seorang jaksa dan bgi siapa saja yang berminat mengetahuinya lebih mendalam.