Desa Swabina, Petani Merdeka: Pancasila sebagai landas pacu merdesa

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berikut peraturan anak-cucunya, bagi kebanyakan desa di Indonesia, walaupun dapat dikatakan sudah lebih maju, setidaknya dalam pembagian keuangan dan inisiatif penguasa lokal, dibanding tahun-tahun sebelumnya, masih menyimpan kerapuhan. Yakni, akan selalu menyisakan persoalan fundamental, yang terkait dengan eksistensi petani kecil, nelayan kecil, dan masyara…

Analisis Strategi untuk Mendorong Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat…

Penelitian ini mengkaji hasil dari Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), mengidentifikasi permasalahan yang ada serta menyusun strategi terbaik untuk meningkatkan efektifitas PPMK dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Tanjung Duren Utara. Dengan menggunakan analisa SWOT, peneliti bersama dengan masyarakat mengidentifikasi kekuatan, peluang dan permasalahan yang ada dalam masyara…

Himpunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2009: No. 1-…

Edisi

Jilid 1

ISBN/ISSN

978-979-24-6080-8

Deskripsi Fisik

II, 524 hlm. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 333.3 IND h

Asas Moral dalam Politik

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-461-576-5

Deskripsi Fisik

xiv, 293 Hal. ;22.5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320 SHA a - 320.01 SHA a

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum P…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2008, kemudian dipublikasikan dalam Lembaran Negara nomor 176, Tambahan Lembaran Negara nomor 4924, merupakan undang-undang yang memuat tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Undang-undang ini mengatur mekanisme pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden…

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 18 No. 4 Desember 2012

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan vol. 18/2012 ini berisi artikel-artikel ilmiah di bidang pendidikan dan kebudayaan, antara lain: Suasana kerja dan pengaruh kepemimpinan dalam konteks pendidikan dasar oleh Mieske Thresia Tulung dan L. Kaluge; Peningkatan pemahama konsep grafik fungsi trigonometri siswa SMK melalui penemuan terbimbing berbantuan software autograph oleh Sahat Saragih dan Vira Afr…

Negara vs Santet:Ketika Rakyat Berkuasa

persepsi mengenai latar belakang hubungan antara pemerintahan dan ilmu hitam, penulis meneliti di sebuah desa dalam hal interaksi antara aparat pemerintah dengan masyarakat desa dalam hal santet yang ditelaah interaksi negara dan masyarakat secara antropologis.

Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhat…

Buku yang terdiri dari 7 Bab ini, disiapkan oleh para penulis dengan menyunting beberapa bagian dari tulisan yang telah diterbitkan terdahulu, seperti: Konsep-konsep Pemberdayaan Masyarakat (2010), Metoda Penelitian dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat (2010), dan Pengembangan Masyarakat (2014).

Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhat…

Sejak kegagalan model-model pembangunan yang lebih mengandalkan pertumbuhan yang dipelopori oleh Adam Smith di awal Abad 20 dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat, sejak itu terus diupayakan menemukan model pembangunan alternatif yang memadukan antara pertumbuhan dan pemerataan. Dalam hubungan ini, Korten (1984) menawarkan People Centered Development. Sayangnya, meskipun sudah 30 tahun, bel…

You can be positive, confident, and courageous

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-741-909-6

Deskripsi Fisik

196 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan treat…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 April 2008 dalam lembaran negara nomor 4847, tambahan lembaran negara nomor 4801 merupakan Undang-undang yang disepakati oleh Pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Perjanjian ini disepakati untuk mempermudah pencegahan dan penanganan proses peradilan pidana, diperlukan …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Chart…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan tanggal 6 Nopember 2008 dalam lembaran negara nomor 165, tambahan lembaran negara nomor 4915 merupakan undang-undang tentang pengesahan piagam perhimpunan negara-negara Asia Tenggara. Dengan ratifikasi piagam ini, akan dilakukan peningkatan upaya kearah pencapaian tujuan ASEAN, termasuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dengan memfungsikan…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga S…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 7 Mei 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4852, merupakan undang-undang yang dibuat berdasarkan pertimbangan strategi dan kebijakan pembangunan nasional; pengelolaan keuangan negara yang mendukung APBN; potensi sumber pembiayaan pembangunan nasional berbasis syariah; pengembangan instrumen keuangan sya…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kec…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 4 Juli 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866, merupakan undang-undang yang dimaksudkan untuk mengganti UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (LN RI Tahun 1995 Nomor 74, TLN RI Tahun 1995 Nomor 3611) yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan perekonomian yang semakin dinamis dan global. U…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tr…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 21 April 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843, merupakan undang-undang yang dibentuk untuk mengantisipasi globalisasi informasi yang telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan ke…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan …

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 10 Maret 2008 dalam Lembaran Negara nomor. 49 Tambahan Lembaran Negara nomor 4834, MerupakanUndang-Undang yang meratifikasi dan mengaksesi konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya. Indonesia sebagai Negara pihak berkewajiban melaksanakan berbagai keten…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 4 Januari 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801, merupakan undang-undang yang mengakomodasikan beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan mengarah pada penguatan system dan kelembagaan partai politik, yang menyangkut demokratisasi …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peratu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 Juli 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884, merupakan undang-undang yang mengatur suatu kebijakan khusus dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua agar dapat setara dengan daerah lain. Pemberlakuan otonomi khusus bagi Provinsi P…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peratu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 28 Desember 2007 dalam Lembaran Negara Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4796 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam mengatasi permasalahan hukum yang mendesak dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pertanahan, perbankan, hak keperdataan, perwalian dan administrasi kependudukan…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pengeasahan Perj…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 18 Desember 2007 dalam Lembaran Negara Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4795 merupakan undang-undang pengesahan perjanjian antar Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerjasama Keamanan (Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the framework for Security Cooperation). Yang telah ditandatangani pada ta…