Ditapis dengan
Mengenal Dewan Perwakilan Rakjat RI Hasil Pemilu 1971
DPR RI sekarang ini adalah pencerminan kehidupan demokrasi pada masa ini. Suatu kehidupan demokrasi yang dibina berdasarkan demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berasaskan pada paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah sebabnya DPR RI didalam tata tertibnya menetapkan bahwa pengambilan keputusan pada asasnya diusahakan sejauh mungkin …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 16 hlm, 22 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 306.23 SEK m
The DPR - RI : The Indonesian House of Representatives Elected in 1971
The Present DPR RI is the reflection of our democracy based on pancasila which is principally guided by the essence of wisdom of representative/ consultative to reach a consensus. Therefore in the Rules of Procedure it has been stiulated for all decicions, as far as possible, asre made through consensus, and ini case consensus could not be reached voting can be applied.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 20 hlm. : 18 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 306.23 IND d
Laporan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) : The 1s…
APA Executive Council Meeting telah dilaksanakan di Tehran, 6-7 Mei 2013 dan dihadiri oleh 16 dari total 41 anggota APA. Indonesia dalam hal ini diwakili oleh 2 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu Dr. K.H. Surahman Hidayat, MA, Ketua BKSAP selaku Ketua Delri, dan Ir. Muhammad Najib, M.Sc, anggota BKSAP. Pertemuan dipimpin oleh Mr. Aboutorabi Fard, Wakil ketua parlemen iran selaku chair…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 20 hlm. : 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 IND l
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Hukum Dan Pema…
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2014 ini merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan misi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. LAKIP Tahun 2014 ini menyajikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksana…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- v + 52 hlm, 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328 SEK l
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Admin…
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Administrasi Tahun 2013 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang administrasi dalam rangka pencapaian Oerencanaan trategis (Renstra) Deputi Bidang Administrasi Tahun 2010-2014. Tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Administrasi tahun 2013, dari 23 indikator kinerja sasaran, seba…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii + 52 hlm, 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328 SEK l
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Admin…
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Administrasi Tahun 2014 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang administrasi dalam rangka pencapaian Oerencanaan trategis (Renstra) Deputi Bidang Administrasi Tahun 2010-2014. Tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Administrasi tahun 2014, dari 18 indikator kinerja, terdapat 3 i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- ix + 95 hlm, 24 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328
Petunjuk penggunaan : Aplikasi Portal dan Email Anggota Dewan Perwakilan Raky…
Portal Anggota DPR adalah sebuah sistem yang diibaratkan sebagai pintu gerbang masuk kedalam aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan oleh Anggota Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. aplikasi portal ini mengunakan fitur single sign on yaitu fasilitas otentifikasi identitas sebagai mekanisme otomatis yang menghubungkan pengguna dengan aplikasi sistem informasi yang akan digunaka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv + 64 hlm. : 22 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 651.8 IND p
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setjen DPR RI Tahun 2013
Rencana Kinerja tahun 2013 Sekretariat Jenderal DPR RI memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2013 yang tidak bertentangan dengan program yang telah direncanakan dengan indicator-indikator keberhasilan pencapaiannya. Setelah disusunnya Rencana Kinerja Tahunan sebagai rencana tindak tahun 2013, maka Setjen DPR RI akan dapat lebih memfokuskan arah pelaksanaan sasaran-sasaran…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- ii + 36 hlm, 24 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328 SEK r
Penetapan Nilai Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Bada…
Penetapan nilai dan kelas jabatan digunakan untuk penataan kelembagaan dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 52 hlm, 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 658.31 SEK p
Kajian, Analisis, Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) dengna konstruksi menggabungkan fungsi self governing community dengan local self government. Melalui konstruksi tersebut diharapkan kesatuan masyarakat hokum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat dengan melak…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-623-90170-5-7
- Deskripsi Fisik
- cviii + 395 hlm, 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 PUS k
Penetapan Jadwal Retensi Arsip Substantif
Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Subtantif DPR RI didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Oleh karena itu diharapkan Jadwal Retensi Arsip Substantif ini dapat dipergunakan sebagai panduan dalam kegiatan Penyusutan arsip pada unit-unit kerja dilingkungan Setjen DPR RI, khususnya arsip-arsip yang berkaitan dengan pekasanaan tugas dan fungsi Dewan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi + 42 hlm, 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 651.5 SEK p
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Sekretari…
Bagi internal organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI, SOP memberikan informasi yang cukup lengkap mengenai langkah, tahapan, dan persyaratan serta target pekerjaan dalam format yang siap diaplikasikan oleh para pegawai pada setiap kegiatan/pekerjaan. Sejalan dengan pengembangan organisasi, SOP bermanfaat sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus serta…
- Edisi
- Revisi II
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 33 hlm, 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 389.6 SEK P
Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Raky…
Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) Tahun 2019 sebagai salah satu bentuk akuntabilitas Setjen dan BK DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan di dalam Peneta…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi + 73 hlm, 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 658.306 LAP l
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jendera…
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) adalah wujud pertanggungjawaban Sekretarat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Setjen DPR RI tahun 2014. Terkait dengan kinerja Sekjen DPR RI, dari 5 sasaran dan 15 indikator yang tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK) Sekjen DPR RI tahun 2014 ini, terdapat 12 indikator yang mencapai ta…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii + 68 hlm, 27 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328 SEK l
Laporan Kinerja 2019 : Biro Kerja Sama Antar-Parlemen
Biro KSAP merupakan unit eselon II di lingkungan sekretariat jenderal DPR RI yang unik, karena satu-satunya eselon II yang melayani Alat Kelengkapan Dewan di DPR RI, sementara untuk AKD lain dilayani oleh Eselon III. hal ini karena KSAP tidak hanya memberi dukungan dan pelayanan kepada badan kerjasama antar parlemen, namun juga kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR RI dalam rangka menjalankan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 50 hlm. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 658.306 IND l
Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 911/SEKJEN/2010 Tentang penetapan standar Opera…
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang pelayanan kepada dewan perwakilan rakuat republik indonesia agar lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dipandan gperlu standar operasional prosedur (SOP) setiap kegiatan pada unit organisasi di lingkungan sekretariat jenderal dewan perwak…
- Edisi
- Revisi I
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- i + 194 hlm. : 19 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 IND k
Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
buku saku ini merupakan terjemahan dari berbagai macam regulasi yang mengatur tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan dan penyusunan SAKIP serta memudahkan proses internalisasi di lingkungan sekretariat jenderal dan badan keahlian DPR RI. kadang kala suatu kegiatan tidak terlaksana bukan karena tidak ingin dilaksanakan, namun kar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 52 hlm. : 10 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 658.306 IND p
Jadwal Retensi Arsip Substantif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
keputusan sekjen DPR RI No 636/SEKJEN/2014 tentang penetapan jadwal retensi arsip substantif sudah tidak sesuai dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republk indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republik indonesia nomor 2018 dan peraturan sekjen DPR RI no 6 tahun 2015 tentang organisasi dan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 28 hlm. : 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 651.5 BID j
Evaluasi Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Te…
Evaluasi pemantauan terhadap pelaksanaan UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang DPR RI. Kajian dan analisis dalam aspek substansi hukum,struktur hukum/kelembagaan,pendaaan,sarana dan prasarana,budaya hukum, dan setelah dicermati terdapat beberapa norma yang mendelegasikan peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 23 ta…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786239236618
- Deskripsi Fisik
- lvii, 287 hal. ; 26 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352 EVA
Resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak dan tidak menerima pengujian …
Berisi kumpulan resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak dan tidak menerima permohonan pengujian Undang-undang terhadap undang-undang Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang diputus dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada bulan Januari hingga Juni 2019.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786239017064
- Deskripsi Fisik
- Xiii, 254 hal. ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah