Bunga Rampai Isu-Isu Strategis APBN

Buku ini mengupas beberapa isu-isu strategis terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dapat dijadikan referensi para perumus kebijakan dalam mengoptimalkan dan memperkuat peran APBN dalam proses proses pembangunan di Indonesia. Bagian pertama buku mengurai PNBP SDA sebagai alternatif penerimaan yang cukup membantu dalam menutupi kontribusi pajak yang kian kurang optimal. Bagi…

Sepintas Atas Kajian Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pad…

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan kesadaran hukum dari semua warga negara, baik yang berada di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi,, kesetaraan dan kewajaran, atau biasa disebut sebagai Good Government. Good Government ini wajib diwujudkan oleh semua Kementerian/Lembaga maupu…

Prediksi asumsi dasar ekonomi makro: RAPBN TA 2018

Buku ini berisi analisis terhadap prediksi indikator ekonomi tahun 2018 yang mencakup indikator-indikator makro pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, SPN 3 bulan, harga minyak, lifting minyak, lifting gas. Fundamental ekonomi Indonesia semakin baik. Lembaga-lembaga pemeringkat utang internasional seperti Moody's, Fitch Ratings, Japan Credit Rating Agency memberikan rating antara BBB dan …

Kajian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

Buku ini disusun dalam rangka mendukung fungsi pengawasan, dipilihnya Provinsi Jawa Barat sebagai objek kajian ini dikarenakan cukup banyak kabupaten/kota di Provinsi tersebut, yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi pada transfer pusat ke daerah dalam bentuk DAK.

Transfer Ke Daerah & Dana Desa Dalam APBN

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-74661-8-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

336.4 TRA

Etika Hubungan Legislatif Eksekutif

Edisi

2

ISBN/ISSN

979-3519-04-5

Deskripsi Fisik

x, 216 Hal, :24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328 e

Hak azasi perempuan : instrumen hukum untuk mewujudkan keadilan gender

3 eks

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 3800 - 3842 (Jilid 1)

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 1 - 64 (Jilid I)

Ringkasan telaah hasil pemeriksaan BPK RI semester II tahun 2016: atas lapora…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Banten 7 Wonders: Profil Wisata Budaya Banten

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Pemberlakuan Undang-undan…

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca-Pemberlakuan UU Cipta Kerja - Muhammad Yaasiin Raya Buku ini berisi tentang penjelasan secara komprehensif tentang kajian hasil penelitian terdahulu dan kaitannya dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sebagian isinya di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 1 - 61 (Jilid I)

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 3 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 27 Tahun 2000. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 3922 - 3948 (TR).

Pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

XII 99 halaman

Judul Seri

-

No. Panggil

306.23 PEL

Tien Jaar Province Oost-Java 1929-1939

Tien Jaar Province Oost-Java 1929-1939 adalah buku pemantau perkembangan per dekadi provinsi Jawa Timur tahun 1929-1939. didalamnya dimuat jajaran-jajaran kepemimpinan yang menjabat sebagai gubernur selama 10 tahun itu. W.Ch. Hardeman (1929-1931), G. H. de Man (1931-1933), J.H.B. Kuneman (1933-1936), Ch. O. van der Plas (1936-1940) dan jajaran pejabat lainnya. Bila menengok kembali sepuluh …

Provincie Oost-Java Jaarverslag 1940

Laporan Tahunan Provinsi Jawa Timur tahun 1940 ini dibuat di masa kepemimpinan Van der Plas. Pada tahun ini penyakit tuberkulosis tengah meraja lela segingga perhatian pemerintah daerah terfokus pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara merata. Selama tahun berjalan, atas inisiatif Dewan Deputi, telah dibentuk dana TB aparatur provinsi, yang diikuti oleh sejumlah besar pegawai negeri …

Provincie West-Java Jaarverslag 1933

Laporan Tahunan Provinsi Jawa Barat tahun 1933 ini dibuat di masa kepemimpinan C. A. Schnitzler. Sama seperti laporan tahunan di tahun 1932, depresi ekonomi mengamuk dengan intensitas yang tidak berkurang, akibat-akibatnya yang merusak menampakkan diri dalam reruntuhan bangunan yang tampaknya ditakdirkan untuk berabad-abad dan prospek perubahan menjadi lebih baik masih tetap jauh. Perlahan-l…

Provincie West-Java Jaarverslag 1932

Laporan Tahunan Provinsi Jawa Barat tahun 1932 ini dibuat di masa kepemimpinan C. A. Schnitzler. Di eraitu, masalah keuangan yang mendesak merupakan satu-satunya elemen pengendali sehingga ketika menulis kata pengantar laporan Provinsi Jawa Barat tahun 1932 ini, pikiran-pikiran tanpa sadar terkonsentrasi pertama-tama dan terutama pada sedikit atau tidak adanya perspektif keuangan yang menggaira…

Provincie West-Java (Regeling en Voorschriften van Provincie West-Java met ui…

Buku Provinsi Jawa Barat ini membahas Peraturan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tidak termasuk yang menyangkut PNS. Di dalamnya dimuat berbagaimacam peraturan, seperti peraturan tentang pajar dan denda, penangkapan ikan, pelestarian lingkungan hidup, pendidikan, lembaga pemadam kebakaran, perlindungan satwa liar, kelistrikan, hingga keputusan fiskal Jawa Barat. Banyak lagi peraturan la…

Provincie Oost-Java Jaarverslag

Laporan Tahunan Provinsi Jawa Timur tahun 1939 ini dibuat di masa kepemimpinan Van der Plas sebagai Gubernur. Penggalan pembuka dari Gubernur: "Format laporan ini telah mengalami beberapa modifikasi dengan kedaluwarsanya pertama kali pada tahun 1939 dari bekas seksi keempat "Rumah Sakit Provinsi di Pamekasan". Seperti diketahui, rumah sakit ini dipindahkan ke Kabupaten Pamekasan terhitung s…

Provincial Blad van West-Java

Lembar Provinsi Jawa Barat dari tahun 1931 ini berisikan regulasi peraturan Dewan Kota Batavia, Bandung, Cirebon, Serang, Kerawang, Sumedang, Tasik, Kuningan dan juga Keputusan Kota Sukabumi, Bandung, dan Garut. Masing-masing kota di atas mencantumkan peraturan dan keputusan yang ingin diusulkan kepada Gubernur Jawa Barat terkait kota mereka. Pasal-pasal yang diajukan beragam, beberapa contohny…