Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca-Pemberlakuan UU Cipta Kerja - Muhammad Yaasiin Raya Buku ini berisi tentang penjelasan secara komprehensif tentang kajian hasil penelitian terdahulu dan kaitannya dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sebagian isinya di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 3 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 27 Tahun 2000. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 3922 - 3948 (TR).
Tien Jaar Province Oost-Java 1929-1939 adalah buku pemantau perkembangan per dekadi provinsi Jawa Timur tahun 1929-1939. didalamnya dimuat jajaran-jajaran kepemimpinan yang menjabat sebagai gubernur selama 10 tahun itu. W.Ch. Hardeman (1929-1931), G. H. de Man (1931-1933), J.H.B. Kuneman (1933-1936), Ch. O. van der Plas (1936-1940) dan jajaran pejabat lainnya. Bila menengok kembali sepuluh …
Laporan Tahunan Provinsi Jawa Timur tahun 1940 ini dibuat di masa kepemimpinan Van der Plas. Pada tahun ini penyakit tuberkulosis tengah meraja lela segingga perhatian pemerintah daerah terfokus pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara merata. Selama tahun berjalan, atas inisiatif Dewan Deputi, telah dibentuk dana TB aparatur provinsi, yang diikuti oleh sejumlah besar pegawai negeri …
Laporan Tahunan Provinsi Jawa Barat tahun 1933 ini dibuat di masa kepemimpinan C. A. Schnitzler. Sama seperti laporan tahunan di tahun 1932, depresi ekonomi mengamuk dengan intensitas yang tidak berkurang, akibat-akibatnya yang merusak menampakkan diri dalam reruntuhan bangunan yang tampaknya ditakdirkan untuk berabad-abad dan prospek perubahan menjadi lebih baik masih tetap jauh. Perlahan-l…
Laporan Tahunan Provinsi Jawa Barat tahun 1932 ini dibuat di masa kepemimpinan C. A. Schnitzler. Di eraitu, masalah keuangan yang mendesak merupakan satu-satunya elemen pengendali sehingga ketika menulis kata pengantar laporan Provinsi Jawa Barat tahun 1932 ini, pikiran-pikiran tanpa sadar terkonsentrasi pertama-tama dan terutama pada sedikit atau tidak adanya perspektif keuangan yang menggaira…
Buku Provinsi Jawa Barat ini membahas Peraturan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tidak termasuk yang menyangkut PNS. Di dalamnya dimuat berbagaimacam peraturan, seperti peraturan tentang pajar dan denda, penangkapan ikan, pelestarian lingkungan hidup, pendidikan, lembaga pemadam kebakaran, perlindungan satwa liar, kelistrikan, hingga keputusan fiskal Jawa Barat. Banyak lagi peraturan la…
Laporan Tahunan Provinsi Jawa Timur tahun 1939 ini dibuat di masa kepemimpinan Van der Plas sebagai Gubernur. Penggalan pembuka dari Gubernur: "Format laporan ini telah mengalami beberapa modifikasi dengan kedaluwarsanya pertama kali pada tahun 1939 dari bekas seksi keempat "Rumah Sakit Provinsi di Pamekasan". Seperti diketahui, rumah sakit ini dipindahkan ke Kabupaten Pamekasan terhitung s…
Lembar Provinsi Jawa Barat dari tahun 1931 ini berisikan regulasi peraturan Dewan Kota Batavia, Bandung, Cirebon, Serang, Kerawang, Sumedang, Tasik, Kuningan dan juga Keputusan Kota Sukabumi, Bandung, dan Garut. Masing-masing kota di atas mencantumkan peraturan dan keputusan yang ingin diusulkan kepada Gubernur Jawa Barat terkait kota mereka. Pasal-pasal yang diajukan beragam, beberapa contohny…
Laporan Tahunan Provinsi Jawa Barat tahun 1936 ini dibuat di masa kepemimpinan Van Der Hoek sebagai Gubernur. Penggalan pembuka dari Gubernur : " Batavia, 31 Maret 1937. Jika benar kehidupan politik dalam istilah historisnya, articulate connection tidaklah statis, tetapi dinamis - seperti masa kini, niscaya dalam derajat khusus untuk perubahan bentuk pemerintahan provinsial di era sekarang. …
Buku ini disebutkan berisi laporan untuk tahun 1935, 1936, dan 1937 tentang perluasan penting dari kantor administrasi provinsi. Pada tahun 1938, tahun pertama dalam jabatan dewan provinsi keempat dan dari Kolese yang dipilih oleh yang terakhir, tidak ada pemindahan. Bagian baru dari urusan administratif negara. Dua langkah yang timbul dari Perintah Pengalihan Informasi Pertanian untuk Jawa dan…
Dewan Deputi Dewan Provinsi Jawa Tengah mendapat kehormatan untuk mempresentasikan bagian pertama laporan tahunan provinsi tahun 1938. Praktik dalam beberapa tahun terakhir ini membagi laporan menjadi dua bagian, bagian kedua muncul beberapa waktu setelah bagian pertama ini dikeluarkan. Bagian Kedua berisi hasil keuangan untuk tahun yang ditinjau, yang belum diketahui pada saat bagian pertama, …
Dewan Perwakilan Dewan Provinsi Jawa Barat mendapat kehormatan untuk menyampaikan laporan tahunan pertama tentang provinsi pertama di Hindia Belanda. Mereka percaya bahwa dapat memulai ini dengan retrospektif singkat, n.h.v. dapat membatasi dirinya pada beberapa komentar tentang kedalaman dan luasnya reformasi konstitusional yang menjadi hak provinsi itu lahir. Untuk menunjuk pada hukum yang me…
Laporan rutin tahunan untuk tahun 1933 dari pemerintahan provinsi Jawa Barat kepana pemerintahan Hindia Belanda. Depresi ekonomi dengan intensitas tinggi, konsekuensi malapetaka menampakkan diri dalam reruntuhan konstruksi yang tampaknya ditakdirkan untuk berabad-abad dan dengan prospek perubahan menjadi lebih baik- Namun dalam kata pengantar ini terdengar suara harapan, tetapi di atas semua it…
Buku ini merupakan dokumentasi dari dari kegiatan DPRD GR. Buku ini menjadi kenang-kenangan yang memuat langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan DPRD GR selama periodenya menjabat di tahun 1966-1971. Buku ini memuat foto-foto dokumentasi serta kumpulan sambutan para petinggi daerah dan beberapa pemaparan mengenai perkembangan p[rovinsi Jawa Timurdan kegiatan pada tanggal 11 Oktober 1956 dimana pro…
Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 06 April 2017, merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 604 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan …
Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun temuan pemeriksaannya terdiri dari temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) meliputi: Sis…
Berisi ringkasan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan kinerja BPK RI atas efektivitas kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d Semester I Tahun 2018 pada 80 kabupaten, 5 kota, dan 1.006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia.