Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2018 Jilid II

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Tahun 2018 adalah kumpulan regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia pada tahun tersebut, mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan seperti K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan pedoman bagi jabatan fungsiona. Regulasi ini menjadi pedoman hukum untuk menjamin perlindungan pekerja dan standar lingkungan kerja yan…

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2018 Jilid I

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Tahun 2018 adalah kumpulan regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia pada tahun tersebut, mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan seperti K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan pedoman bagi jabatan fungsiona. Regulasi ini menjadi pedoman hukum untuk menjamin perlindungan pekerja dan standar lingkungan kerja yan…

Reformasi Pengelolaan Kas di Indonesia : Dari Administrasi Kas Menuju Pengelo…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxviii, 223 hal.; 23cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

336.598 REF

Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penan…

"Proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan rangkaian yang tidak berdiri sendiri-sendiri pada setiap tahapannya. Oleh karenanya, perlu dilakukan pengamatan yang utuh untuk melihat keterhubungan di antara setiap tahapan sekaligus untuk menemukan titik kelemahan pada setiap tahapan yang berkontribusi pada tidak terimplementasinya regulasi. Hasil dari studi ini mengonfirmasi beberap…

Laporan Pemanfaatan Keangotaan DPR RI : pada organisasi Internasional yang di…

Sesuai dengan keppres No. 64 tahun 1999, keanggotaan Indonesia pada organisasi Internasional diamanatkan untuk memperoleh manfaat yang maskomal bagi kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi pegunaan anggaran dan kamampuan keuangan negara. keanggotaan indoesia pada organisasi internasional diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu an…

Laporan Kunjungan Kerja Teknis Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI

Kunjungan Delegasi Teknis BKSAP DPR RI ke Kroasia adalah untuk melakukan pertemuan dengan Parlemen Kroasia untuk mempererat hubungan bilateral antar kedua parlemen dan juga menindaklanjuti prospek dan potensi kerja sama hubungan kedua negara, termasuk dalam bidang-bidang yang mendapatkan perhatian kedua negara yaitu peningkatan hubungan kerja sama ekonomi dan perdagangan.

Mencapai Ketinggian Dunia Akhirat

Edisi

-

ISBN/ISSN

983-62-0953-0

Deskripsi Fisik

vii,152 hlm. : il. ; 21.5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

297.5 ZAB m

Prinsip Non-Diskriminasi Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Dalam Pembentukan Pe…

Upaya pemenuhan hak ekosob telah dilakukan pemerintah Indonesia, dan diteguhkan dengan berbagai regulasi, baik internasional maupun nasional. Pemerintah (pusat dan daerah) berdasarkan Kovenan Ekosob menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memajukan, dan memenuhi hak ekosob. Di tingkat pemerintahan daerah yang pada era otonomi daerah menjadi penanggung jawab pengelola…

Indonesian country study on biological diversity

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xv, 186 p. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

574.07 IND i

Apec dan Indonesia di persimpangan jalan

Buku ini berisi makalah-makalah yang disampaikan pada Workshop yang diadakan oleh Departemen Luar Negeri RI tanggal 23 Agustus 2008 mengenai “APEC dan Indonesia di Persimpangan Jalan” . Buku ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan baru dalam APEC dan memasyarakatkan APEC sebagai forum kerjasama ekonomi regional.

Himpunan Sambutan Menteri Perindustrian 2014

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 20,8cm, 221 hal

Judul Seri

-

No. Panggil

R 808. 85 HIM

Perdjuangan Di Konperensi Medja Bundar (Penjelesaian Pertikaian Indonesia-Bel…

Buku ini berisi dokumentasi penting dari konferensi meja bundar (KMB) yang diselenggarakan di tahun 1949. Dokumentasi ini juga memuat beberapa ringkas dokumen-dokumen penting dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan pada masa itu. Juga terdapat beberapa tujuan dan alasan serta peristiwa yang membuat KMB penting untu dilakukan. Buku ini juga memuat daftar para ahli, delegasi dan penasehat yang t…

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Indonesian Investment and Trading Opportunity by Province, Regency, City Volu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Himpunan Laporan : Kunjungan kerja grup kerja sama bilateral (GKSB) Dewan Per…

Buku laporan ini berisi himpunan laporan kunjungan kerja grup kerja sama bilateral (GKSB) BKSAP Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang …

Penerbitan naskah akademik ini dimaksudkan agar khazanah informasi mengenai sistem pemasyarakatan bertambah, di samping itu agar Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dapat menyebarluaskan kepada semua anggota jaringan agar dapat ditemukan oleh semua masyarakat Indonesia, dan agar dengan naskah akademis ini dapat menjadi acuan atau referensi dalam upaya penyusunan Perubahan at…

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 1 - 49

Buku ini berisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 37 Tahun 2010. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 5089 - 5183 (TR).

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 250 - 316

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

clxix, 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.02 IND

Warisan kesenian dalam tamadun Islam

Edisi

-

ISBN/ISSN

983-62-1141-1

Deskripsi Fisik

xviii, 296 p. : il. ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

297.66 YAT

Konvensi Internasional Untuk Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa

Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Desember 2006 melalui Resolusi Nomor A/RES/61/177. Konvensi ini ditetapkan untuk mencegah penghilangan paksa dan melawan segala bentuk impunitas atas kejahatan penghilangan paksa.