Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Investasi Di Daerah

Untuk mengetahui secara mendalam berbagai peraturan investasi di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada tahun anggaran 2013 mengadakan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan tentang investasi di daerah. Review dan harmonisasi pengaturan hukum investasi yang berlaku, akan dapat mengurangi faktor penghambat dari sisi pengaturan hukumnya sendiri, sehingga dalam sistem…

Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi

Penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris yang dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara. Masalah yang diteliti adalah aspek hukum pemberian remisi kepada narapidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemidanaan yang dianut Indonesia saat ini adalah gabungan antara teori klasik dan modern, dan dalam prosedur pemberian remisi menimbulkan masalah baru,…

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid III

Buku himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus dapat dijadikan referensi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid II

Buku himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus dapat dijadikan referensi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid I

Buku himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus dapat dijadikan referensi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Optimalisasi peran kehumasan untuk meningkatkan wibawa Mahkamah Agung

Humas Mahkamah Agung masih belum memiliki otoritas dan kewenangan yang proporsional dalam segi menjalankan fungsi manajemen informasi dan koordinasi komunikasi internal dan eksternal maupun dalam hal budget serta inisiasi program yang ideal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa eksistensi kehumasan di Mahkamah Agung;menganalisa upaya optimalisasi peran kehu…

Urgensi pengaturan (lus constituendum) eksekutabilitas putusan TUN yang telah…

Penelitian ini mengulas kajian yuridis Peradilan tata usaha negara, memberikan gambaran dari aspek filosofis, dan sejarah hukum mengenai eksekusi putusan peradilan tata usaha negara. Pengaturan mengenai eksekutabilitas putusan dan/atau penetapan peradilan tata usaha negara masih sangat urgen, namun tidak perlu diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah. Pada saat ini RUU tentang tindak pidana…

Pengkajian Tentang Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Mediasi: Laporan Pene…

Berisi hasil kegiatan penelitian yang dikompilasi melalui bahan dan data penelitian, seleksi serta analisis terhadap berbagai data, bahan, referensi kepustakaan dan putusan-putusan pengadilan yang relevan, serta dilengkapi sejumlah wawancara dengan narasumber yang kompeten.

Laporan Penelitian: Pengkajian tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara

Berisikan laporan pelaksanaan kegiatan tentang Pengkajian tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan tentang Undang-Undang Nomor…

Buku ini merupakan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan dan berguna untuk: Pertama, memberikan masukan yang bersifat substansi maupun secara akademik, sebagai bahan untuk penyusunan RUU tentang Pangan. Kedua, memberikan gambaran mengenai permasalahan di bidang pangan, khususnya y…

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pengkajian, P…

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI ini merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban P3DI dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Sekretariat Jenderal DPR pada tahun anggaran 2014. Laporan ini merupakan perwujudan dari akuntabilitas, transparansi dan tanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi P…

Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Barat

Buku ini disusun dalam usaha menggali, menyelamatkan, memelihara serta mengembangkan warisan budaya bangsa

Upacara Tradisional (Upacara Kematian) Daerah Istimewa Aceh

Buku ini merupakan proyek inventarisasi yang telah menghasilkan beberapa macam naskah, tetapi baru pada tahap pencatatan yang diharapkan dapat disempurnakan

Adat Istiadat Daerah Riau

Buku ini merupakan proyek penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah yang telah menjangkau seluruh Indonesia. Mengadakan penggalian, penelitian dan pencatatan warisan budaya guna pembinaan, pengembangan dan ketahanan kebudayaan nasional.

Upacara Tradisional (Upacara Kematian) Daerah Sulawesi Tengah

Buku ini merupakan proyek inventaris yang telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan, dimana merupakan suatu hasil penelitian yang dalam tetapi baru pada tahap pencatatan

Eksistensi dan Peran Komisi Yudisial: Pengkajian Filosofi, Sejarah dan Tujuan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-99931-6-5

Deskripsi Fisik

x, 122 hlm. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.959 8 EKS

Pengaruh Tekanan Opini Publik Media Massa Terhadap Kemandirian Hakim - Lapora…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-99931-6-5

Deskripsi Fisik

viii, 102 hlm. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347 PEN

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Hakim Yang Dihubungkan Dengan Independ…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-99931-6-5

Deskripsi Fisik

viii, 116 hlm. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347 PEL

Jurnal Media Hukum

Terdiri dari 12 artikel.

Harapan Publik Terhadap LPP RRI Untuk Siaran Pemilu 2014: Laporan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi masyarakat mengenai pemilu. Dalam penelitian ini ditemukan persepsi yang 'terlanjur' tertanam di benak masyarakat misalnya berkenan dengan politik uang, golput, dan lain-lain. Dalam penelitian ini juga ditemukan persepsi positif bahwa pemilu merupakan sarana penentuan nasib bangsa. Dengan mengetahui persepsi tersebut, diharapkan menjadi inspirasi bag…