Himpunan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Perlindungan Konsumen

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Gereja dan Kontekstualisasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-416-570-0

Deskripsi Fisik

viii, 449 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

HImpunan Pidato Menko Polhukam

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi+174 hlm.; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Himpunan Pidato: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Repub…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

v+131 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pembentukan kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas batam

Buku tentang pembentukan Batam sebagai akwasan pelabuhan dan perdagangan bebas diterbitkan tidak lepas dari upaya memberikan masukan dalam penyusunan RUU tentang perdagangan bebas Batam. Buku ini didasarkan atas hasil penelitian untuk menilai kesiapan pemerintah dalam menghadapi realisasi AFTA tahun 2002, karena Batam merupakan proyek percontohan pelabuhan dan perdagangan bebas Indonesia yang m…

Laporan akhir penelitian perlindungan terhadap konsumen atas kelalaian produsen

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

v, 45 p ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

381.34 Ind l

Laporan Penelitian Delak-delik Ekonomi dan Latar Belakang Permasalahannya

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

117 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pertemuan Ilmiah Tentang Kejahatan Kerah Putih dan Perkembangan Iptek

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

130 hlm.; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII

buku 3

Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak

Restorative justice merupakan cara lain dari peradilan pidana yang mengedepankan pendekatan humanisme pelaku disatu sisi, dan korban serta masyarakat di sisi lain sebagai perwujudan untuk mencari serta kembali kepada pola hubungan baik. Proses ini dilakukan melalui deskresi (kebijakan) dan diversi yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke proses non formal melalui musyawarah. Kejahatan a…

Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Investasi Di Daerah

Untuk mengetahui secara mendalam berbagai peraturan investasi di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada tahun anggaran 2013 mengadakan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan tentang investasi di daerah. Review dan harmonisasi pengaturan hukum investasi yang berlaku, akan dapat mengurangi faktor penghambat dari sisi pengaturan hukumnya sendiri, sehingga dalam sistem…

Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi

Penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris yang dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara. Masalah yang diteliti adalah aspek hukum pemberian remisi kepada narapidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemidanaan yang dianut Indonesia saat ini adalah gabungan antara teori klasik dan modern, dan dalam prosedur pemberian remisi menimbulkan masalah baru,…

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid III

Buku himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus dapat dijadikan referensi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid II

Buku himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus dapat dijadikan referensi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid I

Buku himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus dapat dijadikan referensi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Optimalisasi peran kehumasan untuk meningkatkan wibawa Mahkamah Agung

Humas Mahkamah Agung masih belum memiliki otoritas dan kewenangan yang proporsional dalam segi menjalankan fungsi manajemen informasi dan koordinasi komunikasi internal dan eksternal maupun dalam hal budget serta inisiasi program yang ideal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa eksistensi kehumasan di Mahkamah Agung;menganalisa upaya optimalisasi peran kehu…

Urgensi pengaturan (lus constituendum) eksekutabilitas putusan TUN yang telah…

Penelitian ini mengulas kajian yuridis Peradilan tata usaha negara, memberikan gambaran dari aspek filosofis, dan sejarah hukum mengenai eksekusi putusan peradilan tata usaha negara. Pengaturan mengenai eksekutabilitas putusan dan/atau penetapan peradilan tata usaha negara masih sangat urgen, namun tidak perlu diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah. Pada saat ini RUU tentang tindak pidana…

Pengkajian Tentang Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Mediasi: Laporan Pene…

Berisi hasil kegiatan penelitian yang dikompilasi melalui bahan dan data penelitian, seleksi serta analisis terhadap berbagai data, bahan, referensi kepustakaan dan putusan-putusan pengadilan yang relevan, serta dilengkapi sejumlah wawancara dengan narasumber yang kompeten.

Laporan Penelitian: Pengkajian tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara

Berisikan laporan pelaksanaan kegiatan tentang Pengkajian tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan tentang Undang-Undang Nomor…

Buku ini merupakan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan dan berguna untuk: Pertama, memberikan masukan yang bersifat substansi maupun secara akademik, sebagai bahan untuk penyusunan RUU tentang Pangan. Kedua, memberikan gambaran mengenai permasalahan di bidang pangan, khususnya y…