Dewan Deputi Dewan Provinsi Jawa Tengah mendapat kehormatan untuk mempresentasikan bagian pertama laporan tahunan provinsi tahun 1938. Praktik dalam beberapa tahun terakhir ini membagi laporan menjadi dua bagian, bagian kedua muncul beberapa waktu setelah bagian pertama ini dikeluarkan. Bagian Kedua berisi hasil keuangan untuk tahun yang ditinjau, yang belum diketahui pada saat bagian pertama, …
Dewan Perwakilan Dewan Provinsi Jawa Barat mendapat kehormatan untuk menyampaikan laporan tahunan pertama tentang provinsi pertama di Hindia Belanda. Mereka percaya bahwa dapat memulai ini dengan retrospektif singkat, n.h.v. dapat membatasi dirinya pada beberapa komentar tentang kedalaman dan luasnya reformasi konstitusional yang menjadi hak provinsi itu lahir. Untuk menunjuk pada hukum yang me…
Laporan rutin tahunan untuk tahun 1933 dari pemerintahan provinsi Jawa Barat kepana pemerintahan Hindia Belanda. Depresi ekonomi dengan intensitas tinggi, konsekuensi malapetaka menampakkan diri dalam reruntuhan konstruksi yang tampaknya ditakdirkan untuk berabad-abad dan dengan prospek perubahan menjadi lebih baik- Namun dalam kata pengantar ini terdengar suara harapan, tetapi di atas semua it…
Buku ini merupakan dokumentasi dari dari kegiatan DPRD GR. Buku ini menjadi kenang-kenangan yang memuat langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan DPRD GR selama periodenya menjabat di tahun 1966-1971. Buku ini memuat foto-foto dokumentasi serta kumpulan sambutan para petinggi daerah dan beberapa pemaparan mengenai perkembangan p[rovinsi Jawa Timurdan kegiatan pada tanggal 11 Oktober 1956 dimana pro…
Pengkajian Kinerja Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI adalah untuk menemukan solusi yang dibutuhkan dalam rangka: Memperbaiki kinerja, Meningkatkan kualitas SDM maupun Menyesuaikan Struktur Organisasi serta hal lainnya yang berkaitan dengan tantangan ke depan. Laporan hasil pengkajian ini terbagi dalam 4 (empat) bagian besar, yaitu: Gambaran Hubungan Setjen DPR RI dengan DPR RI…
Buku ini diterbitkan sebagai bentuk pertanggungjawaban DPR RI kepada publik atas mandatnya dalam menjalankan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Disamping itu, penerbitan buku ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca pada umumnya mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan penanganan bencana
Dalam laporan ini TIm menilai pelaksanaan tanggap darurat yang dilaksanakan segera setelah terjadinya bencana tidak berjalan baik. Pertama masalah koordinasi antar pelaksana di lapangan, termasuk koordinasi dengan relawan asing, kedua persoalan reahabilitasi dan rekonstruksi. Persoalan itu terangkum mulai dari pendataan pengungsi yang tidak akurat, distribusi bantuan tidak merata, dan tidak ada…
Bencana tsunami Aceh telah memberikan pengalaman berharga bagi pemerintah dan penyelenggara negara dalam menangani korban bencana, menata kembali fasilitas publik secepat dan sebaik mungkin. Buku ini menguraikan hasil pengawasan Anggota DPR terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi secara sungguh-sunggu sebagai wujud tanggung jawab pemerintah membangun kembali Provinsi NAD dan Nias, sesuai …
Kajian ini adalah untuk melengkapi persyaratan teknis sebagaimana diatur pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 menyatakan, bahwa syarat teknis meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyel…
Kajian daerah ini untuk mengetahui (1) perbandingan skor syarat teknis antara calon Provinsi Pulau Sumbawa dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, (2) perbandingan skor syarat teknis antara calon Provinsi Pulau Sumbawa dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok, (3) perbandingan skor syarat teknis antara Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok dengan Provinsi Nusa Ten…
Kajian ini menggunakan data primer dan sekunder yang berasal dari Kabupaten/Kota baik yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebagai Provinsi induk maupun di wilayah calon Provinsi Kapuas Raya. Observasi juga dilakukan oleh tim peneliti ke lima Kabupaten yang ada di wilayah calon Provinsi Kapuas Raya yaitu, Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau dan Kabupaten Sanggau untuk melih…
Naskah akademik pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya memuat hasil analisis komprehensif dalam rangka memenuhi aspirasi dan usulan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan kelengkapan berkas usulan terlampir yang disajikan oleh panitia pembentukan Provinsi Bo…
Kajian ini dilakukan oleh Tim Pengkaji bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir dan Kota Sibolga untuk menentukan kelayakan pembentukan daerah otonom baru yaitu calon Provinsi Tapanuli sebagai calon provinsi baru.
Pemekaran di Papua dipercaya sebagai salah satu upaya yang efektif untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakatnya. Buruknya akses sebagai akibat tertinggalnya pembangunan infrastruktur telah menempatkan masyarakat Papua sebagai segmen masyarakat yabg kurang beruntung di tengah melimpahnya semberdaya alam setempat.
Buku ini terdiri dari dua bagian: 1)Kajian Kelayakan Pemekaran Kabupaten Garut, 2)Kajian Kelayakan Pemekaran Kabupaten Garut: Studi Kelayakan Pembentukan Kabupaten Garut Selatan. Beberapa pokok yang dimuat dalam laporan ini antara lain latar belakang, maksud dan tujuan kajian, tinjauan pustaka, gambaran kondisi eksisting, hasil pengolahan data menurut PP No. 78 Tahun 2007, serta rencana kegiata…
Kajian teknis kelayakan pembentukan Kabupaten Ketengban ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan teknis calon daerah otonom Kabupaten Ketengban dan Kabupaten induk Pegunungan Bintang dari aspek kemampuan ekonomi,potensi daerah,sosial budaya,sosial politik,kependudukan,luas daerah,pertahanan,keamanan,kemampuan keuangan,tingkat kesejahteraan masyarakat,dan rentang kendali penyelenggaraan pemerint…
Fokus kajian ini adalah identifikasi permasalahan krusial,pemetaan tuntutan pembentukan Kabupaten Numfor,Identifikasi kapasitas Numfor untuk menjadi kabupaten baru,pemetaan respon terhadap tuntutan pemekaran tanpa melalui pemekaran dan desain kebijakan pembangunan dan atau proses pembentukan kabupaten baru yang tepat bagi Numfor.
Pengkajian secara ilmiah ini bertujuan untuk kelayakan pembentukan calon Kabupaten Yabaru ditinjau dari aspek-aspek sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran;dampak pembentukan Kabupaten Yabaru terhadap kabupaten induknya yaitu Kabupaten Yapen; dan menganalisis potensi sumberdaya alam Yabaru dan pemanfaatannya.
Laporan hasil kerja Tim Pengkaji Pembentukan Kabupaten Adonara disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan guna menyikapi aspirasi masyarakat Adonara yang berkembang, dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan tujuan melakukan penilaian atas kelayakan Adonara menjadi sebuah Daerah Otonom baru, yang dianalisa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tah…
Kajian ini membahas tentang kelayakan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur berdasarkan perhitungan menurut PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Kegiatan ini dilakukan secara ilmiah, diharapkan dapat menghasilkan analisis yang obyektif dan akuntabel, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai rencana pembe…