Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan kesadaran hukum dari semua warga negara, baik yang berada di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi,, kesetaraan dan kewajaran, atau biasa disebut sebagai Good Government. Good Government ini wajib diwujudkan oleh semua Kementerian/Lembaga maupu…
Atas dasar amanat undang-undang ini maka badan akuntabilitas keuangan negara BAKN melakukan penelaahan atas hasil pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2013. Hasil penelaahan BAKN DPR RI di susun relevan dengan kebutuha komisi-komisi di DPR, hal ini dimaksudkan agar setoap komisi dapat menindaklanjuti hasil penelaahan BAKN sesuai kewenangan yang dimilikinya. Laporan hasil telaahan BAKN atas IHP…
Buku ini berisi mengenai gambaran umum Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah, yang disusun berdasarkan dari 35 kab/kota mengingat penyaluran Dana Desa hanya pada kabupaten, maka objek yang dikaji dalam buku ini hanya berjumlah 29 kabupaten. Selain itu, kajian ini juga disajikan secara informatif dalam bentuk infografis dengan dilengkapi informasi dan kajian terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK ter…
Buku ini berisi analisis terhadap prediksi indikator ekonomi tahun 2018 yang mencakup indikator-indikator makro pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, SPN 3 bulan, harga minyak, lifting minyak, lifting gas. Fundamental ekonomi Indonesia semakin baik. Lembaga-lembaga pemeringkat utang internasional seperti Moody's, Fitch Ratings, Japan Credit Rating Agency memberikan rating antara BBB dan …
Buku ini disusun dalam rangka mendukung fungsi pengawasan, dipilihnya Provinsi Jawa Barat sebagai objek kajian ini dikarenakan cukup banyak kabupaten/kota di Provinsi tersebut, yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi pada transfer pusat ke daerah dalam bentuk DAK.
Buku ini merekam sebagian kisah hidup Adityawarman abad XXI. Bukan untuk dikisahkan tapi guna menjadi renungan bahwa karir dan garis tangan tidak mengalir seperli air. Ia bukan pencitraan, tetapi trust dan komitmen.
Laporan Proyek Perubahan ini merupakan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan sebagai syarat kelulusan dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang diselenggarakan Pusdiklat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
Laporan Proyek Perubahan ini merupakan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan sebagai syarat kelulusan dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang diselenggarakan Pusdiklat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
IHSP I Tahun 2016 ini merupakan ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas 696 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang dilaporkan BPK pada semester I tahun 2016. IHPS I Tahun 2016 disajikan berdasarkan pengelompokan anggaran, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah serta BUMN dan badan lainnya. Hasil …