Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun temuan pemeriksaannya terdiri dari temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) meliputi: Sis…
UU Ketenagalistrikan merupakan undnag-undang yang strategis karena listrik merupakan sumber energi yang sangat dibutuhkan pada era modern, yang ditandai dengan kecepatan informasi, kemudahan akses, dan kesederhanaan peralatan penunjang kehidupan yang dapat digunakan apabila tersambung ke listrik. Terdapat 4 perkara yang dapat dikaji untuk melihat konstitusionalitas undang-undang tersebut, yaitu…
Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terdapat 3 permohonan pengujian UU Kesehatan terhadap UUD Tahun 1945 yang menurut pemohon secara umum telah merugikan/melanggar hak konstitusional untuk mendapat perlindungan, kepastian hukum yang adil, jaminan hak asasi, hak untuk hidup sejahtera, dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasal-pasal…
Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2009 tentang Ketenagakerjaan. Terdapat 10 perkara yang diajukan untuk diuji materiil dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal yang diajukan antara lain: 1. Pasal 119,pasal 120,pasal 121,pasal 158 jo. Pasal 170, pasal 137, pasal 138 ayat (1), pasal 186,pasal 140-141,pasal 76, pasal 106 dan 110, pasal 108 UU Ketenagake…
Dalam rangka memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dibentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan yang berkaitan terhadapmarrtabat manusia, asas manfaat yang merupakan asas bersifat operasional yang …
Jurnal Kajian edisi September 2008 berisi 6 tulisan yang terdiri dari 5 tulisan merupakan hasil penelitian lapangan dan satu tulisan merupakan sebuah kajian. Tulisan-tulisan tersebut merupakan analisis dari perspektif hukum, politik, hubungan internasional, kesejahteraan sokial, dan kebijakan publik.
Jurnal Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Volume 16 Nomor 1 Maret 2011 memuat : Peran Panwas dalam Proses Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Gubernur Provinsi Bengkulu oleh: Prayudi Degradasi Lingkungan dan Pemanasan Global dan Relevansinya dengan Masalah Keamanan oleh: Poltak Partogi Nainggolan Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Tata…
Jurnal Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Volume 16 Nomor 1 Maret 2011 memuat : The 2004 Indonesian Elections: How the System Works and What the Parties Stand For (A Report on Political Parties) By: Stephen Sherlock Peran Media Massa dalam Kampanye Pemilu 2004 Oleh: Hastati Perimbangan Kekuatan dan Proses Damai di Timur Tengah Pascapenduduk…
Buku ini mengupas beberapa isu-isu strategis terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dapat dijadikan referensi para perumus kebijakan dalam mengoptimalkan dan memperkuat peran APBN dalam proses proses pembangunan di Indonesia. Bagian pertama buku mengurai PNBP SDA sebagai alternatif penerimaan yang cukup membantu dalam menutupi kontribusi pajak yang kian kurang optimal. Bagi…
Kajian hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang ini diurai dengan analisis deskriptif kualitatif yang didukung berbagai data dan informasi, baik primer maupun data sekunder yang dihinpun dalam data kuantitatif dan data kualitatif. Dari hasil pengumpulan data dan informasi, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang BK DPR RI menemukan permasalahan utama dan mendasar terkait dengan pelaksanaan…
Kajian dan analisis ini merupakan ahsil dari pemantauan pelaksaan UU no. 41 thn. 1999 yentang kehutanan di tiga daerah tersebut. Kami menyadari kajian dan analisa hasil pemantauan ini tentu belum memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan UU.
Dari hasil analisis dan evaluasi ditemukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam substansi UU Perimbangan Keuangan dan implementasinya. Secara substansi terdapat banyak ketentuan pasal yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU Perimbangan Keuangan dapat memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PPP dan tujuan pembent…
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan kesadaran hukum dari semua warga negara, baik yang berada di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi,, kesetaraan dan kewajaran, atau biasa disebut sebagai Good Government. Good Government ini wajib diwujudkan oleh semua Kementerian/Lembaga maupu…