The 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development " Partnership To…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

328 THE t

Laporan Pemanfaatan Keangotaan DPR RI : pada organisasi Internasional yang di…

Sesuai dengan keppres No. 64 tahun 1999, keanggotaan Indonesia pada organisasi Internasional diamanatkan untuk memperoleh manfaat yang maskomal bagi kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi pegunaan anggaran dan kamampuan keuangan negara. keanggotaan indoesia pada organisasi internasional diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu an…

Kamus Kompetensi Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlia…

Penyusunan Kamus Kompetensi Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengembangan karier berdasarkan kompetensi dengan memahami pengertian, penjelasan, dan batasan Kompetensi Jabatan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pengembangan kompetensi d…

Temuan BPK Terhadap Dana Alokasi Khusus ( DAK) Bidang Pendidikan Semester 1 t…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

370 SET t

Analisa Beban Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dew…

dalam menjalankan program reformasi birokrasi khususnya area penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur agar penataan dan perencanaan pegawai di lingkungan sekretariat jenderal dan badan keahlian dewan perwakilan rakyat republik indonesia (setjen dan BK DPR RI) sesuai dengan proporsional makan perlu dilakukan penghitungan beban kerja masing masing jabatan di lingkungan setjen dan BK…

Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Gedung Serbaguna Rumah Jabatan Anggota DPR…

Untuk mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan dan penggunaan gedung sebaguna RJA Kalibata maka dipandang perlu untuk menyusun buku pedoman yang ditetapkan dengan keputusan BURT

Kamus APBN

tujuan penyusunan buku ini sebagai refrensi para pembaca dalam memahami dokumen - dokumen anggaran. disamping memberikan definisi, buku ini juga memuat penjelasan secara lebih detail yang bertujuan untuk menambah pemahaman para pembaca terhadap istilah-istilah APBN

Analisis dan evaluasi pemantauan pelaksananaan Undang-undang nomor 33 tahun 2…

Dari hasil analisis dan evaluasi ditemukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam substansi UU Perimbangan Keuangan dan implementasinya. Secara substansi terdapat banyak ketentuan pasal yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU Perimbangan Keuangan dapat memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PPP dan tujuan pembent…

Anggaran Pendidikan dalam APBN

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-71845-0-3

Deskripsi Fisik

xvii, 154 hal.: il.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.8 BIR a - 370 BIR a

Badan Legislasi DPR RI: Kinerja Dan Evaluasi Periode 2014-2019

Buku ini mendeskripsikan keberadaan Badan Legislasi secara apa adanya dengan menampilkan ulasan mengenai kinerja dan evaluasi Badan Legislasi selama satu periode. Kinerja Badan Legislasi tersebut dapat dilihat dari peran dan tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas, penyusunan dan harmonisasi RUU usul inisiatif DPR, kunjungan kerja untuk mencari masukan atas RUU, serta sosialisasi Undan…

Dinamika dan tantangan kinerja lembaga perwakilan

Pemahaman tentang kinerja dan entitas kelembagaan perwakilan, baik itu DPR maupun DPRD belum sepenuhnya sama dan sejalan. Terlalu banyak dikemukakan untuk menjelaskan seperti apa sesungguhnya ukuran keberhasilan kinerja lembaga perwakilan. Sebagai penjaga wibawa dan citra kelembagaan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI (MKD) tentu saja berkepentingan dengan wajah balik lembaga perwakilan. Sebagai …

Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Pe…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

52 hlm.: il.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

351.1 SEK

Persandingan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

Buku ini memaparkan persandingan undang-undang ketentuan umum dan tatacara perpajakan antara susunan dalam satu naskah UU No.6/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16/2000 dan susunan dalam satu naskah UU no.6/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16/2009.

Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI …

Buku ini merupakan kumpulan SOP unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah disetujui pada tahun 2012 dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 225/SEKJEN/2013 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xix, 68 hlm. : il. ; 27 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

328 LAP

Modul perancangan undang-undang

Fungsi legislasi DPR yang kuat adalah salah satu bagian penting dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang kredibel dan berwibawa. Modul pedoman perancangan undang-undang ini terdiri dari tiga bagian yaitu: penelitian substansi rancangan undang-undang, penyusunan naskah akademik dan penyusunan rancangan undang-undang.

Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan

Penerbitan Buku Susunan Dalam Satu Naskah yaitu UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umumdan Tatacara Perpajakan, UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman b…

Upacara Tradisional Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

392.1 IND

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : 2004

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

328.598 IND p - 348.598 IND p

SAK Standar Akutansi Keuangan, Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah standar akuntansi yang digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. SAK ETAP diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada 17 Juli 2009 dan disahkan oleh DSAK IAI pada 19 Mei 2009.