Permasalahan Dan Penegakan Hukum Di Wilayah Perbatasan

Permasalahan hukum di wilayah perbatasan dari perspektif hukum internasional daam pengelolaannya selama ini belum efetif. Hal ini disebabkan antara lain belum terintegrasinya pelaksanaan kewenangan di bidang pengelolaan batas wilayah negara di bawah koordinasi dan supervisi BNPP. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakjelasan otoritas pengambilan keputusan terkit penyelesaian masalah batas wilay…

Dinamika hukum tata negara Indonesia

Hukum tata negara sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum selalu mengalami perkembangan dan bersifat dinamis. Hal ini dikarenakan persoalan-persoalan dibidang hukum tata negara sangat dipengaruhi oleh realitas politik yang terjadi. Pada saat Orde lama misalnya, kajian di bidang ketatanegaraan hanya terfokus pada persoalan-persoalan dibangunnya pondasi berdirinya republik ini, seperti konstitu…

Kedudukan Lembaga-lembaga Negara dan Hak Menguji Menurut UUD 1945

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8061-02-4

Deskripsi Fisik

178 Hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 IND - 342 IND k

Potensi dan masalah pulau perbatasan: kabupaten pulau morotai dan kabupaten p…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789799052704

Deskripsi Fisik

xi,179 hlm.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320.8 POT

Akuntansi Sektor Publik di Indonesia: suatu pengantar

Materi buku ini merupakan ensiklopedi kajian akuntansi sektor publik, dari akuntansi manajemen, akuntansi keuangan dan audit. Permasalahan tarif, otonomi dan anggaran perlu dikuak untuk dikaji secara seksama. Buku ini mencoba memaparkan dasar pemikiran dan penerapan di Indonesia di sesi yang berbeda. Susunan ini diharapkan akan menstimulasi kreasi berpikir dan analitis pembaca untuk memberikan …

Catatan ayahasi ditambah-tambahin

Selama ini, kegiatan menyusui dianggap sebagai melulu urusan antara bayi dan ibu. Kami, 8 ayah muda: Aditia Sudarto, Dipa Andika Nurprasetyo, Ernest Prakasa, Pandu Gunawan, A. Rahmat Hidayat, Shafiq Pontoh, Sogi Indra Dhuaja, dan Syarief Hidayatullah berusaha memberi sudut pandang lain tentang peran ayah dalam urusan menyusui ini. Selama proses pemberian ASI untuk buah hati kami, kami tersadark…

Biostatistik : statistik dalam penelitian kesehatan

Kapanpun dan di mana pun kita akan selalu berinteraksi dengan statistik. Ketika menonton televisi ada iklan tentang hasil survei baik produk maupun jasa, ketika memasuki perkantoran kita melihat statistik yang menunjukkan data kondisi suatu kejadian, peristiwa, maupun kondisi kantor tersebut. Bahkan ketika kita keluar rumah pun baleho, poster, dan iklan yang ada di jalan juga menunjukkan data s…

Pengawal Parlemen Modern: Wajah Setjen DPR RI Masa Depan

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-90458-5-2

Deskripsi Fisik

vi, 132 hlm.; il.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328 ISK p

Seri Literasi Informasi Mencari, Menemukan, dan Menggunakan Informasi Secara…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-262-559-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pasang Surut Kinerja Legislasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-769-332-9

Deskripsi Fisik

xxxvi, 274 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 328 YAN p

Jurnal legislasi Indonesia: Iklim penanaman modal di Indonesia

Jurnal legislasi Indonesia Vol. 5 No. 2 - Juni 2008 membahas topik utama iklim penanaman modal di Indonesia; menampilkan artikel-artikel ilmiah yang ditulis oleh para pakar di bidang hukum, antara lain: Peranan hukum pasar modal dalam perkembangan ekonomi Indonesia oleh Indra Safitri; Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dan iklim penanaman modal di Indonesia oleh …

Evaluasi terhadap pemekaran daerah dan potensi penggabungan daerah: kasus Kab…

Buku ini mengulas secara empiris mengenai kebijakan pemekaran daerah di Indonesia. Penelitian ini mengajukan pertanyaan pokok mengenai bagaimana evaluasi atas pemekaran daerah serta melihat potensi penggabungan daerah. Studi kasus daerah otonom baru yakni Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah yang dimekarkan pada tahun 2008 dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi yang dimekark…

Pemilu Serentak Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Buku ini menyajikan empat tulisan tentang pemilu serentak, pertama, mengkaji pengaruh pemilu serentak terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensial; kedua, kesiapan kelembagaan pengawas pemilu, ketiga, relasi kerja KPU daerah dengan pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan pemilu serentak; dan keempat mengkaji kesiapan masyarakat dalam menghadapi pemilu serentak.

DPR RI menuju parlemen modern

Buku ini menceritakan tentang DPR RI menuju parlemen modern secara konseptual , sosok parlemen modern yang transparasi, mudah diakses informasi berkaitan dengan kegiatan semua alat kelengkapan DPR (AKD). Teknologi informasi untuk membuka akses bagi masyarakat memperoleh informasi melalui website dan media social, dan representasi sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memperjuangkan aspirasi ra…

UUD 1945 Sebagai Karya Manusia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-416-087-3

Deskripsi Fisik

101 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Responsif

Buku ini mengupas secara lengkap mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan serta sejarah pembentukannya. penulis latar belakang pembentukan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dikenal dengan UU PPP, perdebatan menyangkut materi muatan yang diatur didalamnya, politik hukum yang memengaruhi penyusu…

Peristiwa-Peristiwa di Sekitar Proklamasi 17-8-1945

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8061-03-2

Deskripsi Fisik

184 hlm.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

959.8 IND p

Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3465-52-2

Deskripsi Fisik

xvii, 394 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Tinjauan Kritis atas Penerapan Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) d…

Buku ini berisi pemaparan berbagai aspek yang diperlukan dalam mempertimbangkan pemimpin daerah dalam mengambil keputusan terhadap kebijakan TPP bagi aparaturnya. Aspek-aspek tersebut meliputi: aspek legalitas, geografi dan demografi, menejemn SDM serta keuangan daerah. Kempat aspek ini diperlukan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menerapkan kebijakan TPP.

Kedudukan Presiden dalam UUD 1945

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-412-142-8

Deskripsi Fisik

xx, 35 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.032 IND k