Beberapa masalah penguasaan tanah di berbagai masyarakat sedang berkembang

Risalah ini merupakan suatu kompilasi. berdasarkan tinjauan kepustakaan di berbagai masyarakat berkembang di belahan bumi bagian Timur ini, seperti Afrika, Afghanistan, Papua Niugini, India, Malaysia, Sri Lanka, Cina dan Singapura serta Jepang.

Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum Tahun 1999

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 300 hlm, 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 IND h

Prosiding Forum Komunikasi Ilmiah Penelitian dan Pengembangan Kelapa Pasang S…

Edisi

II

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

187 hal : il. ; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Seminar hukum jaminan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 214 hal. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.074 063 IND s

Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Kedudukan Dan Peranan Undang-Undang No. 20…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Himpunan Masalah Anotasi Putusan Mahkamah Agung RI Tentang Sengketa Ekonomi S…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-99931-6-5

Deskripsi Fisik

x, 146 hlm. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.297 HIM

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pers di Indonesia - Laporan Penelitian

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-99931-6-5

Deskripsi Fisik

viii, 126 hlm. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.99 8 PEN

Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

350.598 PUR p

Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Transaksi Tanah Adat Di Timor Timor

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Penelitian hukum tentang aspek-aspek hukum anti dumping dan aplikasinya bagi …

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 102 hal. : 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.087 IND p

Prinsip Non-Diskriminasi Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Dalam Pembentukan Pe…

Upaya pemenuhan hak ekosob telah dilakukan pemerintah Indonesia, dan diteguhkan dengan berbagai regulasi, baik internasional maupun nasional. Pemerintah (pusat dan daerah) berdasarkan Kovenan Ekosob menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memajukan, dan memenuhi hak ekosob. Di tingkat pemerintahan daerah yang pada era otonomi daerah menjadi penanggung jawab pengelola…

Resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak dan tidak menerima pengujian …

Berisi kumpulan resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak dan tidak menerima permohonan pengujian Undang-undang terhadap undang-undang Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang diputus dalam persidangan Mahkamah pada bulan Juli - Desember 2019

Pengkajian tentang pengalihan pengelolaan finansial pengadilan militer dibawa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-99931-6-5

Deskripsi Fisik

vii, 131 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.014 PUS p

Penelitian Tanaman Pangan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8161-02-5

Deskripsi Fisik

hlm tdk urut, 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

581.6.001 PEN - 581.6.001 PEN r

Laporan Pengkajian Tentang Pengaruh Teknologi Industri Terhadap Pencemaran Udara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii,88 hal : il. ; 28 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

658.5 IND l

Penelitian Hukum Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Dalam Otonomi Da…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 114 hlm. ; 20.5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.09 BAD p

Hukum Laut Internasional

Edisi

Cet. ke-3

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi, 338 p. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341.45 KUS h

Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Dirgantara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 78 hlm. ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

341.46 TOB p

Kajian, Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem…

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (selanjutnya disebut UU SKN) membangkitkan asa bagi Indonesia, seperti terciptanya iklim keolahragaan yang kondusif yang ditandai dengan tertatanya sistem organisasi keolahragaan secara rapi, tersedianya standar minimal sarana dan prasarana olahraga, semarak aktivitas olahraga dari segala lapisan masyarakat, serta tersedianya…

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan …

Buku ini merupakan hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 di 3 daerah Provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi D.I. Yogyakarta. Selain pemantauan dilakukan empirik ke pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat, dilaku…