Buku yang diterbitkan oleh Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama RI ini merupakan Juz 'Amma yaitu juz terakhir dalam Al Qur'an. Di mana di dalamnya terdapat surat-surat pendek yang mudah untuk dikaji dan dihafal. Bahkan, di beberapa Taman Pendidikan Al Qur'an dan pesantren mengharuskan anak didiknya mengaji Al Qur'an lebih jauh d…
Pertama kali diterbitkan, tahun 1978, buku ini menimbulkan kontroversi di seluruh dunia. Betapa tidak, sang penulis, Michael H. Hart, berani mengambil keputusan menempatkan Nabi Muhammad Saw. di urutan pertama, padahal dia sendiri nonmuslim dan Islam bukanlah agama terbesar di dunia. Toh, buku ini terjual jutaan eksemplar dan dibaca berbagai kalangan, serta menjadi koleksi turun-temurun di set…
Terdiri dari 12 artikel.
Naskah Kajian Akademik pembentukan Provinsi Papua Selatan memuat hasil analisis komprehensif yang meliputi bidang peraturan perundang-undangan, politik pemerintahan, ekonomi dan keuangan, serta bidang sosial budaya yang dilakukan oleh Tim Kajian Pusat Kajian Demokrasi (Democratic Center) Universitas Cendrawasih di wilayah Papua Selatan, yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten, yakni kabupaten Mer…
Kajian ini adalah untuk melengkapi persyaratan teknis sebagaimana diatur pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 menyatakan, bahwa syarat teknis meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penye…
Kajian ini adalah untuk melengkapi persyaratan teknis sebagaimana diatur pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 menyatakan, bahwa syarat teknis meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penye…
Pembentukan Kabupaten Grime-Nawa pada hakekatnya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan karena itu juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Buku ini terdiri dari dua bagian: 1)Kajian Kelayakan Pemekaran Kabupaten Garut, 2)Kajian Kelayakan Pemekaran Kabupaten Garut: Studi Kelayakan Pembentukan Kabupaten Garut Selatan. Beberapa pokok yang dimuat dalam laporan ini antara lain latar belakang, maksud dan tujuan kajian, tinjauan pustaka, gambaran kondisi eksisting, hasil pengolahan data menurut PP No. 78 Tahun 2007, serta rencana kegiata…
Naskah kajian ini memuat gambaran umum kabupaten Yahukimo dan analisis dari berbagai bidang, yaitu peraturan perundang-undangan,politik pemerintahan,ekonomi dan keuangan, dan sosial budaya, di wilayah Kabupaten Yahukimo.
Revisi kajian kuantitatif kelayakan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan teknis calon Kabupaten Lombok Selatan untuk menjadi daerah otonom baru yang terpisah dari provinsi induknya Kabupaten Lombok Timur. Kajian dilakukan dengan didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 tentang tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah melal…
Kajian ini membahas tentang kelayakan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur berdasarkan perhitungan menurut PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Kegiatan ini dilakukan secara ilmiah, diharapkan dapat menghasilkan analisis yang obyektif dan akuntabel, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai rencana pembe…
Pengolahan pangan hasil pertanian mencakup semua perlakuan hasil pertanian sejak dari lapangan sampai siap dikonsumsi atau diusahakan lebih lanjut. Selama pengolahan berlangsung, terdapat berbagai proses baik bersifat fisik, kimiawi maupun biologik. Nutrien dalam bahan pangandapat menjadi rusak karena komponen ini peka terhadap pH, oksigen, cahaya, panas, dan faktor lain yang mungkin ada atau t…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 21 Juli 2008 dalam Lembaran Negara nomor 100 Tambahan Lembaran Negara nomor 4873, merupakanUndang-Undang yang memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemeri…