Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 1 - 49

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 7 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 22 Tahun 1989. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 3387 - 3400 (TR).

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 481 - 558

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 366 - 480

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.02 IND t

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 261 - 365

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 151 - 260

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.02 IND t

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 83 - 150

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Ensiklopedi Indonesia seri fauna burung

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8276-21-3

Deskripsi Fisik

258 p. : il. 32 cm

Judul Seri

seri fauna

No. Panggil

-

Ensiklopedi Indonesia seri fauna mamalia 1

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8276-17-5

Deskripsi Fisik

264 p. : il. ; 32 cm

Judul Seri

Seri fauna

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2000 tentang Perubahan atas U…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tangga 7 Juni 2000 dalam Lembaran Negara nomor 74, Tambahan Lembaran Negara nomor 3964, merupakan undang-undang yang mengatur tentang Perubahan atas undang-undang nomor 49 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Mentawai Mengatur dan menetapkan tentang pemilihan umum lokal yang dilaksanakan selambat-lambatnya satu tahun setelah peresmia…

Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila (dari Par sampai Z)

Edisi

Jilid IV Edisi ke-5

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

320 hlm. : il. ; 18 cm.

Judul Seri

dari Par sampai Z

No. Panggil

R 320.503 ENS

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin…

Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 22 September 2004 dalam Lembaran Negara nomor 96, Tambahan Lembaran Negara nomor 4420.Di dalam undang-undang ini ditetapkan penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan mo…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 34, tambahan lembaran Negara nomor 4379 merupakan undang-undang yang mengatur tentang peradilan umum. Perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Penga…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 19 Oktober 2005 dalam Lembaran Negara Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4545 merupakan undang-undang mengenai Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, untuk meningkatkan pelayanan hukum dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan serta demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 18 Oktober 2004 dalam lembaran Negara nomor 159, tambahan lembaran Negara nomor 4459, merupakan undang-undang untuk Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke ta…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan P…

Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 18 Oktober 2004 dalam lembaran Negara nomor 133, tambahan lembaran Negara nomor 4445, merupakan undang-undang yang sejalan dengan makin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sekarang bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi baik TKI di dalam dan lu…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapa…

Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 18 Oktober 2004 dalam lembaran Negara nomor 130, tambahan lembaran Negara nomor 4442, merupakan undang-undang untukPenyusunan APBN Tahun Anggaran 2005 dilakukan dengan menyeimbangkan antara berbagai kebutuhan untuk mencapai tujuan bernegara, dengan kemampuan untuk membiayainya. Dalam mewujudkan tujuan bernegara, meskipun banyak k…

Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 15 Oktober 2004 dalam lembaran Negara nomor 118, tambahan lembaran Negara nomor 4433, merupakan Undang-undang dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesemp…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 6 Oktober 2004 dalam lembaran Negara nomor 117, tambahan lembaran Negara nomor 4432, merupakan Undang-Undang yang menjamin Akta otentik sebagai bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, keg…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran…

Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara nomor 114, Tambahan Lembaran Negara nomor 4429.Undang-undang ini mengatur proses pengungkapan kebenaran, pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, dan pertimbangan amnesti yang semua ini diharapkan membuka jalan bagi p…