Buku ini secara khusus membincangkan delik-delik korupsi dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Korupsi kerugian keuangan negara sudah berubah menjadi delik materiil sehingga mutlak dengan pembuktian hubungan kausalitas. Kerugian keuangan negara tidak boleh lagi dimaknai sebagai potential loss. Delik suap di antaranya ditandai dengan adanya meeting of mind, dan memungkinkan adanya OTT. Pada…
Isu yang menjadi prioritas dan diangkat dalam kegiatan aktualisasi adalah Belum optimalnya Pengelolaan Bahan Pendukung Penyusunan dan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi juga dilandasi dengan menerapkan nilai-nilai ASN BerAKHLAK. Tujuan pembuatan aktualisasi ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam pengeloaan, penyimpanan, akses pencarian serta penyajian dok…
Buku ini berisi hasil penelitian bersama antara Badan Pengkajian MPR dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Buku Kajian Akademik ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan pemahaman ketatanegaraan Indonesia baik dalam konteks masa kini ataupun masa yang akan datang.
Buku ini berisi hasil penelitian bersama antara Badan Pengkajian MPR dengan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo. Buku Kajian Akademik ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan pemahaman ketatanegaraan Indonesia baik dalam konteks masa kini ataupun masa yang akan datang.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI ini merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban P3DI dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja pemberian dukungan kepada DPR RI pada tahun 2013, juga dapat me…
Buku ini mengupas tentang Kinerja Legislasi DPR RI Periode 2009 - 2014 yang dalam tiga tahun pelaksanaannya belum mencapai target, yaitu baru menyelesaikan 70 UU yang terdapat dalam Daftar Program Legislasi Nasional 2010 - 2014 dari 262 RUU yang ditetapkan. Jadi dalam tiap tahun, DPR rata-rata hanya menyelesaikan 15 - 20 RUU dari target yang ditetapkan dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahunan, …
Tujuan utama pengarusutamaan gender dalam parlemen adalah untuk mengintegrasikan persektif gender dalam semua undang-undang dan kebijakan guna melahirkan parlemen yang representatif, responsif dan akuntabel. Parlemen yang responsif gender merupakan sasaran yang dipromosikan dalam negara demokrasi di seluruh dunia
Publikasi ini mengkaji secara khusus perkembangan pengarusutamaan gender di DPR RI dan DPD RI selama periode 2004-2009. Hal ini dilakukan dengan menganalisa undang-undang dewan perwakilan dan undang-undang partai politik, tata tertib, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, dan prosedur kerja DPR RI dan DPD RI.
The main purpose of gender mainstreaming in parliament is to integrate a gender perspective in all laws and policies in order to develop the parliament into a truly representative, responsive, and accountable institutions. A gender responsive parliament an aim promoted in democracies worldwide. This publication specifically reviews progress regarding gender mainstreaming in the DPR RI throughou…
perkembangan islam di Indonesia, khusunya sejak tahun 1980 telah memasuki babak baru. Hal ini di tandai oleh munculnya berbagaifenomena yang terus berkembang di masyarakat. Selain menguatnya warna keagamaan dalam berbagai aktivitas sosia. Fenomena ini menimbulkan banyaknya aktor-aktor gerakan islam baru.
Buku ini memotret kehidupan Syari’ati mulai dari masa kecilnya di kota Masyhad, kehidupannya sebagai seorang mahasiswa di Paris pada awal tahun 60-an, perkembangannya sebagai seorang pemikir religius dan revolusioner, perseteruannya dengan rezim Pahlevi serta ulama Syi’ah status quo, hingga wafatnya dalam pengasingan pada umur empat puluh empat tahun. Ali Rahmena menjawab teka-teki yang mel…