Buku ini memberikan penjelasan bahwa proses pernecanaan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.Adapun permasalahan yang muncul adalah tidak sinkronnya proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Begitu juga terjadi politisasi birokrasi menjadi hambatan dalam pelaksanaan dokumen se…
Buku ini merupakan pengembangan dari tulisan Penulis tentang Bab Otonomi Parlemen pada Buku Penulis yang berjudul "Manajemen Keparlemenan: Strategi dan kebijakan dalam Mengelola Perubahan diantara Agenda dan Sinisme-Resistensi Publik", yang diterbitkan oleh P3DI Setjen DPR RI tahun 2011.
Buku ini mengusung tiga sub-tema, yaitu: (a) sektor pendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan; (b) pemerataan pembangunan: pengembangan sektor informal dan revitalisasi pasar tradisional; dan (c) pembangunan daerah tertinggal dan pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, membutuhkan dukungan infrastruktur, hilirisasi industri mineral, serta ketersediaan dan akses te…
Pembahasan buku ini dibagi kedalam delapan Bab. Bab pertama pendahuluan. Bab kedua membahas tentang akar sejarah pengelolaan APBN di Indonesia. Bab ketiga membahas tentang konsepsi-konsepsi dasar APBN. Bab keempat mengetengahkan tentang peran kelembagaan yaitu Pemerintah, DPR,DPD dan BPK. Bab kelima mengetengahkan tentang peran APBN yang semakin penting dan hubungannya terhadap pemerintah daera…
Dalam era desentralisasi fiskal, dengan keterbatasan keuangan daerah, maka peranan investasi, baik asing maupun dalam negeri memegang peranan penting, disamping perbankan di daerah amat penting. Tetapi kenyataan jumlah bank belum mendukung bagi akselerasi pembangunan. Bank-bank di daerah harus diarahkan untuk pengembangan proyek maupun perusahaan nasabahnya, bukan hanya berfungsi sebagai pember…
Perkembangan usaha kecil memunjukkan peningkatan. Dari penelitian di dua daerah yaitu Provinsi Bali dan Sulawesi Utara memperlihatkan bahwa kedua daerah menghadapi masalah yang sama yaitu dukungan pemerintah tidak diikuti dengan peraturan, serta senantiasa menghadapi kesenjangan dalam sumberdaya dan modal. Selain itu, pengembangan koperasi hanya bersifat kuantitatif, tidak diikuti dengan kualitas.
Tesis ini disusun berdasarkan pemikiran bahwa terdapat perbedaan karakteristik masyarakat dan individu dalam menentukan banyaknya anak yang dilahirkan atau juga memperlihatkan preferensi fertilitas wanita yang menikah sekali dan tidak disterilisasi. Preferensi fertilitas ditinjau dari perbandingan antara jumlah anak aktual dengan jumlah anak yang diinginkan, hasrat menambah anak dan jumlah anak…
Selama dua dekade terakhir, fenomena tenaga outsourcing dan kegiatannya telah muncul sebagai tren penting dalam berbagai organisasi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kerangka hukum yang menjadi dasar outsourcing adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meskipun di dalamnya tidak ada definisi tentang outsorcing. Peraturan pelaksanaan outsourcing adalah Keputusan Menteri Tenaga Ke…
Dalam visi Indonesia 2005, industri pariwisata ditargetkan sebagai devisa utama. Sejauh ini, untuk memenuhi tujuan ini, beberapa kendala, terutama penyebaran lokasi wisata, harus ditangani. Potensi daerah untuk menarik wisatawan asing belum maksimal dimanfaatkan. Pada artikel ini, kebijakan terakhir penulis berurusan dengan pengembangan pariwisata daerah.
Penelitian yang berfokus pada permasalahan kebijakan sektor pertanian dan secara khusus kebijakan yang terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan pertani yang dilihat dari perspektif ekonomi pembangunan.