Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perlindungan Anak Dan Wanita

Buku ini memuat Peraturan Perundang-Undangan mengenai Perlindungan Anak dan Wanita yang terdiri dari UU RI Nomor 12 Tahun 20017; UU RI Nomr 17 Tahun 2016; UU RI Nomor 35 Tahun 2014; UU RI Nomor 9 Tahun 2012; UU RI Nomor 10 Tahun 2012’ UU RI Nomor 11 Tahun 2012; UU RI Nomor 21 Tahun 2007; UU RI Nomor 12 Tahun 2006; UU RI Nomor 23 Tahun 2004; UU RI Nomor 23 Tahun 2002; UU RI Nomor 39 Tahun 1999…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kesehatan

Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan ini memberikan referensi peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan Kesehatan yang terdiri dari UU RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; UU RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan; UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; UU RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Ke…

Pemantauan Undang-Undang Nomor 56/prp Tahun 1960 Tentang penetapan luas tanah…

buku ini merupakan hasil dari kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang nomoe 56/prp/tahun 1960tentang penetapan luas tanah pertanian di 3 daerah yang dimaksud. kami menyadari hasil pemantauan ini bentu belum memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan udang-undang. namun demikian dengan segala kekurangan yang ada diharapkan buku hasil pemantauan ini dapat bermanfaat dan dap…

Pemantauan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

buku ini merupakan hasil dari kegiatan pemantauan pelaksanaan undang undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air di 3 daerah dimaksud. kami menyadari hasil pemantauan ini tentu belum memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan undang undang. namun demikian dengan segala kekurangan yang ada diharapkan buku hasil pemantauan ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bah…

naskah akademis tentang kontrak di bidang perdagangan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 32 p. ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Perlindungan Konsumen

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

HImpunan Pidato Menko Polhukam

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi+174 hlm.; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Himpunan Pidato: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Repub…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

v+131 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Laporan akhir penelitian perlindungan terhadap konsumen atas kelalaian produsen

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

v, 45 p ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

381.34 Ind l

Laporan Penelitian Delak-delik Ekonomi dan Latar Belakang Permasalahannya

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

117 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pertemuan Ilmiah Tentang Kejahatan Kerah Putih dan Perkembangan Iptek

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

130 hlm.; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII

buku 3

Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak

Restorative justice merupakan cara lain dari peradilan pidana yang mengedepankan pendekatan humanisme pelaku disatu sisi, dan korban serta masyarakat di sisi lain sebagai perwujudan untuk mencari serta kembali kepada pola hubungan baik. Proses ini dilakukan melalui deskresi (kebijakan) dan diversi yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke proses non formal melalui musyawarah. Kejahatan a…

Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Investasi Di Daerah

Untuk mengetahui secara mendalam berbagai peraturan investasi di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada tahun anggaran 2013 mengadakan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan tentang investasi di daerah. Review dan harmonisasi pengaturan hukum investasi yang berlaku, akan dapat mengurangi faktor penghambat dari sisi pengaturan hukumnya sendiri, sehingga dalam sistem…

Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi

Penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris yang dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara. Masalah yang diteliti adalah aspek hukum pemberian remisi kepada narapidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemidanaan yang dianut Indonesia saat ini adalah gabungan antara teori klasik dan modern, dan dalam prosedur pemberian remisi menimbulkan masalah baru,…

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid III

Buku himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus dapat dijadikan referensi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid II

Buku himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus dapat dijadikan referensi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid I

Buku himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus dapat dijadikan referensi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Optimalisasi peran kehumasan untuk meningkatkan wibawa Mahkamah Agung

Humas Mahkamah Agung masih belum memiliki otoritas dan kewenangan yang proporsional dalam segi menjalankan fungsi manajemen informasi dan koordinasi komunikasi internal dan eksternal maupun dalam hal budget serta inisiasi program yang ideal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa eksistensi kehumasan di Mahkamah Agung;menganalisa upaya optimalisasi peran kehu…

Urgensi pengaturan (lus constituendum) eksekutabilitas putusan TUN yang telah…

Penelitian ini mengulas kajian yuridis Peradilan tata usaha negara, memberikan gambaran dari aspek filosofis, dan sejarah hukum mengenai eksekusi putusan peradilan tata usaha negara. Pengaturan mengenai eksekutabilitas putusan dan/atau penetapan peradilan tata usaha negara masih sangat urgen, namun tidak perlu diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah. Pada saat ini RUU tentang tindak pidana…