Evaluasi terhadap pemekaran daerah dan potensi penggabungan daerah: kasus Kab…

Buku ini mengulas secara empiris mengenai kebijakan pemekaran daerah di Indonesia. Penelitian ini mengajukan pertanyaan pokok mengenai bagaimana evaluasi atas pemekaran daerah serta melihat potensi penggabungan daerah. Studi kasus daerah otonom baru yakni Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah yang dimekarkan pada tahun 2008 dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi yang dimekark…

Industri kreatif : fintech dan UMKM dalam era digital

Buku ini mencoba menjelaskan bagaimana Indonesia yang saat ini tengah memasuki kemajuan teknologi digital secara besar-besaran sehingga menumbuhkan industri kreatif di hampir setiap pelosok negeri. Selain itu dijelaskan juga secara lebih detail mengenai kesiapan, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi pelaku UMKM memasuki era digital saat ini, khususnya dalam aspek peningkatan akses …

Efektivitas dan akuntabilitas dana perimbangan dan peranannya terhadap pemban…

Buku ini menguraikan tentang pola belanja daerah yang relatif masih didominasi oleh belanja pegawai. Kondisi ini juga terjadi pada dua daerah di Indonesia yang telah dikategorikan sebagai daerah berkapasitas fiskla oleh pemerintah pusat pada tahun 2012, yaitu pemerintah kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten banjar. Walaupun kedua daerah telah berupaya untuk mengalihkan porsi belanja pegawai ke…

Diskursus hukum untuk kesejahteraan rakyat: Sumbangan pemikiran Alumni Progra…

Buku ini merupakan hasil diskursus para alumni Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia terhadap hukum positif yang ada pada saat ini. Suatu diskursus yang bertujuan menangkap pola hubungan yang cocok dalam berbagai bidang pembangunan guna menunjukkan komitmen para ahli hukum lulusan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berorientasi kepada te…

Cyber Law

Data dan informasi memiliki peran vital dalam kehidupan manusia dan merupakan aset atau komoditi bernilai ekonomi tinggi. perlindungan privasi sangat penting. Data privasi telah diatur dalam beberapa instrumen hukum internasional dan regional dan hingga kini hampir 100 negara telah mengatur secara khusus, akan tetapi di Indonesia perlindungan terhadap dataprivasi belum ada dalam undang-undang y…

Hukum Perikatan Islam di Indonesia

Buku ini tentang hukum perikatan dalam Islam, perbedaanya dengan hukum perikatan dari system hukum lain yang ada di Indonesia dan tinjauan terhadap penerapan hukum Islam di tanah air.

Indonesian in ASEAN

Edisi

-

ISBN/ISSN

981-3016-76-0

Deskripsi Fisik

xviii, 279 p. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

959.8 ANW i

Cintaku, Tuhanku

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix,198 hal : 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Skipping Christmas : Absen Natal

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-22-0159-9

Deskripsi Fisik

236 hlm. : il. ; 18 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

808.83 GRI a

Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang di Kabupaten Pangkajene d…

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-8942-56-0

Deskripsi Fisik

xxvii, 144 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

361 PRO

Pelestarian Terumbu Karang Berbasis Masyarakat : Suatu Upaya Peningkatan Kese…

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-8942-50-8

Deskripsi Fisik

xx, 114 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

361 PEL

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta

Inti dari buku pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta adalah sebagai salah satu upaya penegakan hukum perlindungan hak cipta yang akan datang, bahwa perlunya pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana hak cipta. Diulas dalam buku ini, prinsip-prinsip hukum yang dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana hak cipta.

Memerangi Korupsi di Indonesia Yang Terdesentralisasi: Studi Kasus Pananganan…

Penelitian Local Government Corruption Study (LGCS) ini merupakan salah satu kegiatan penelitian tim Justice for the Poor Program, Socia Development Unit, Bank Dunia di Indonesia. Laporan ini disusun berdasarkan sejumlah studi kasus tentang upaya aktor pendorong di tingkat lokal dalam melakukan pengungkapan dan mendorong penyelesaian kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh lembaga eksekutif da…

Gagasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Asimetris: Menuju Tata Kelola Pemerintah…

buku ini menyajikan rangkuman dari berbagai temuan empiris hasil kajian pemilukada dua tahun sebelumnya (berdasarkan kajian tahun 2014) dengan titik tekan pada proses dan hasil. Jadi perumusan sebuah rekomendasi kebijakan untuk pembenahan pemilukada yang tepat bagi Indonesia didasarkan pada berbagai temuan empiris di lapangan dan tidak saja atas dasar kajian teoritik yang belum tentu dapat.

Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Nasional

Peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan tahapan kehidupan manusia berdampak pada peningkatan kebutuhan energi yang lebih besar. Untuk menjamin keberlanjutan kehidupan manusia dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka ketersediaan listrik menjadi sesuatu yang mutlak dipenuhi. Namun demikian, sejauh ini masih banyak persoalan yang melingkupi ketenagalistrikan nasional, baik yang menyangkut k…

Hukum adat Indonesia : suatu pengantar

Buku ini menyajikan materi seputar Hukum Adat yaitu: corak dan sistem hukum adat, masyarakat hukum adat, asas pokok hukum adat, hukum adat dalam peraturan perundang-undangan Hindia Belanda dan Republik Indonesia, Hukum adat dalam beberapa yurisprudensi, manfaat mempelajari hukum adat, serta ilmuwan Belanda yang mengangkat dan mempopulerkan hukum adat menjadi ilmu pengetahuan.

Microsoft Windows NT 4.0 server

Dalam buku ini akan membahas mengenai Windows NT Server Pembahasan ditekankan pada aspek-aspek yang terkait dengan komunikasi antar komputer dalam suatu jaringan seperti Protokol, registrasi, back office, client manager, server internet...

Konteks dan perspektif politik terkait hukum humaniter internasional kontemporer

Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan seperangkat aturan yang dibuat demi alasan kemanusiaan guna membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata dan melindungi mereka yang tidak terlibat dalam pertikaian. Dalam perkembangannya,seiring perubahan sekaligus semakin beragamnya jenis,cara atau alat perang serta aktor-aktor yang terlibat didalamnya dari era sebelumnya, maka norma-norma dalam…

Studi Pengefektifan Unit Pelayanan Satu Atap dalam Penyelenggaraan Perizinan …

Dalam konteks pelayanan publik, dikemukakan bahwa pelayanan publik adalah mendahulukan kepentingan publik, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik. Beragam keluhan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik menunjukkan mendesaknya suatu pembaruan makna baik dari sisi substansi hubungan negara-rakyat maupun perbai…

Jurnal ekonomi dan kebijakan publik

Jurnal ini berisi 8 artikel yang , dalam edisi kali membahas persoalan kebijakan outsourcing dalam bidang ketenagakerjaan,privatisasi BUMN,kebijakan perikanan, perubahan UU no 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman,kebijakan makro ekonomi terhadap sektor pertanian,UMKM, dan manajemen lembaga zakat.