Peran Pemda, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penegakan Hukum Dalam Penanggulanga…

Untuk menjaga dan mencegah perusakan hutan, pemerintah telah memberlakukan UU No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Implementasi dari UU tersebut secara konsisten membutuhkan penanggulangan pembalakan liar secara terpadu melalui peran pemerintah, masyarakat dan aparat penegak hukum. Pemda sebagai otoritas wilayah tempat hutan berada, memiliki kewenangan tertentu…

Ringkasan Eksekutif Hasil Penelitian Kelompok 2016

Salah satu tugas pokok Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI adalah melakukan dukungan keahlian kepada anggota DPR. Untuk memeroleh data yang diperlukan dalam konteks dukungan keahlian itu, setiap tahun Pusat Penelitian melakukan sejumlah penelitian, baik dalam bentuk penelitian kelompok maupun penelitian individu. Tahun 2016 ini, Pusat Penelitian melakukan 16 (enam belas) penelitian kelompok …

Lateral marketing

Dewasa ini para pemasar menghadapi tantangan yang sungguh berat; bagaimana berinovasi dalam medan pasar yang hiperkompetitif (comsumer economy) yang telah jenuh dengan produk-produk homogen dan dihuni oleh konsumen yang semakin kebal terhadap pesan-pesan iklan, cara pemasaran vertikal horisontal.

Pembangunan Hukum dan Kebijakan Publik dalam Rangka Menyongsong Masyarakat Ek…

Masyarakat Ekonomi ASEAN resmi mulai berlaku pada akhir Desember 2015. Kita berharap, Indonesia tidak hanya menjadi penonton dan bahkan dirugikan dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Saat pemberlakuan itu, Indonesia tentu dituntut siap menghadapi berbagai tantangan yang tidak bisa dihindarinya, baik dari aspek pembangunan hukum nasional maupun kebijakan publik untuk menghadapi persa…

Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan…

Jurnal Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Volume 15 Nomor 2 Juni 2010 memuat: Pengelolaan BUMD/ Perusahaan Daerah di Provinsi Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan (Mandala Harefa); Penegakan Hukum terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Puteri Hikmawati); Aspek Hukum dan Sistem Pembiaya…

Perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal dan peluang perdagangannya

Buku ini menjelaskan pentingnya inventarisasi terhadap objek Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap KIK. Selain itu, perlu juga dilakukan pembentukan undang-undang tersendiri yang mengatur tentang KIK dan percepatan penyelesaian instrument hukum internasional yang mengikat untuk melindungi KIK dari penyalahgunaan dan eksploitasi…

Bunga Rampai Kebijakan Peningkatan Cakupan Imunisasi

Buku bunga rampai yang diberi judul “Kebijakan Peningkatan Cakupan Imunisasi” ini membahas mengenai berbagai kebijakan di bidang kesehatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan anak-anak. Menurut William Dunn (1999), kebijakan merupakan suatu aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat dan mengatur perila…

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadap Beberapa Undang-Un…

Edisi

Buku I

ISBN/ISSN

978-602-8722-10-0

Deskripsi Fisik

xx, 199 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 SAM p

Selayang pandang sistem hukum di indonesia

: Hukum sebagai bagian yang integral dari kehidupan masyarakat menegaskan bahwa adanya suatu hukum sejatinya berkelindan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Proses perkembangan masyarakat yang sangat kompleks tersebut juga makin meniscayakan peran hukum di dalamnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Roscoe Pound bahwa “the law must be stable but it must not stand still”. Di era mile…

Menggapai Hukum Berkeadilan

Buku Ini Berisi : Bab I Pendahuluan. Bab II Hukum Kodrat Dan Antinomi Nilai. Bab III Refleksi Dan Aktualisasi Antinomi Nilai-Nilai dalam Hukum. Bab IV Penutup

Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi

Perkembangan dan penggunaan teknologi informasi selain berpengaruh positif juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Pesatnya perkembangan teknologi informasi ini membawa banyak pengaruh positif, antara lain seperti: mudah dan cepatnya pertukaran informasi, kemudahan dalam bertransaksi, kemudahan dalam pembelajaran, dan sebagainya. Namun dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya perkem…

Selayang Pandang Sistem Hukum Di Indonesia

Buku ini semula dibuat dalam bentuk buku ajar matakuliah Pengantar Hukum Indonesia, tidak lama setelah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) diubah (amendemen) pada paruh awal tahun 2000. Membahas berbagai persoalan ketika hukum sudah dibahas dari berbagai bidang hukum seperti Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Internasional. Singkatnya, melalui b…

Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia: Memahami Pembangunan Berbasis Karakter dan…

Buku yang ditulis oleh Darmawan Prasodjo ini berisi tentang karakter-karakter kepribadian yang dibentuk oleh masa lalu presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama di bantaran Kali Anyar. Juga karakter yang mewarnai hidup Jokowi, yang bersumber dari karakter-karakter garis keturunan dari pihak bapak dan pihak ibu. Buku ini menjadikan pengalaman hidup Jokowi sebagai pintu masuk ke cerita yang lebih d…

Omnibus Law : Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam sistem Perundang-Undangan Na…

Reformasi legislasi dan regulasi menjadi wacana hukum yang populer setelah 22 tahun pasca jatuhnya orde baru. Kondisi anomali terjadi antara keduanya. misalnya persoalan produktivitas, di satu sisi minim produktivitas penyusunan undang-undang dipersoalkan dan kerap kali jauh dari target program legislasi nasional, namun di sisi lain produktivitas produk hukum di bawah undang-undang dianggap ter…

Perlindungan Kepentingan Nasional dalam Perdagangan Internasional

Buku ini mengkaji problem tersebut secara kritis berdasarkan fakta dan data yang ada. Mulai dari persoalan HKI yang tergambar dalam tulisan "Perlingdungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) demi Kepentingan Nasional dalam Perdagangan Internasional". Persoalan terkait UMKM yang dibahas dalam tulisan "Perlingdungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalah Perdagangan Internasional". Juga…

Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air

Buku ini berupaya mengkaji berbagai aspek hukum pengelolaan sumber daya air. Pertama tentang pengaturan industri air minum dalam kemasan (AMDK). Kedua, tentang pengusahaan atas air pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. Ketiga, tentang pro dan kontra pengelolaan sumber daya air oleh pihak swasta. Keempat, tentang hak konsumen pengguna air bersih dan upaya perlindungannya, serta…

Omnibus law : diskursus pengadopsiannya ke dalam sistem perundang-undangan na…

Reformasi legislasi dan regulasi menjadi wacana hukum yang populer setelah 22 tahun pasca jatuhnya orde baru. Kondisi anomali terjadi antara keduanya. misalnya persoalan produktivitas, di satu sisi minim produktivitas penyusunan undang-undang dipersoalkan dan kerap kali jauh dari target program legislasi nasional, namun di sisi lain produktivitas produk hukum di bawah undang-undang dianggap ter…

Kearifan di masa pagebluk

Covid-19 bukan wabah pertama yang melanda peradaban ma-nusia. Sejarah mencatat setidaknya tiga wabah besar sebelumnya, pertama, dimulai dad Wabah Justinian pada pertengahan abad ke-6 (541-542) dan bertahan lebih dari dua abad. Kedua, Black Death yang terjadi pada abad ke-14 (1347-1351), yang menewaskan sekitar seperenam penduduk dunia. Wabah ketiga dikenal sebagai Flu Spanyol pada awal abad ke-…

Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya kedalam Sistem Perundang-Undangan Nasi…

Buku ini menghimpun baik gagasan konseptual maupun gagasan kontekstual terkait pengadopsiannya metode omnibus maupun isu-isu sektoral yang memang diproyeksikan terdampak dari hadirnya undang-undang dengan metode omnibus tersebut.

Sistem Peradilan Pidana Anak : peradilan untuk keadilan restoratif

Upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dapat dilakukan dengan meningkatkan peran dan tugas Pemerintahan dan lembaga negara lainnya, didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA merupakan Undang-Undang pertama yang secara eksplisit menuangkan ketentuan mengenai bagaimana keadilan restoratif dapat diwujudkan dalam pr…