Himpunan Peraturan Pemerintah Daerah 1995

Buku ini merupakan penerbitan yang berkelanjutan dari buku sebelumnya yaitu Himpunan peraturan pemerintah daerah Tahun 1988-1991, 1992, 1993, dan 1994 yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya. buku ini memuat peraturan-peraturan menteri dalam negeri yang ditetapkan / dikeluarkan sepanjang tahun 1995, dan terdiri dari peraturan, keputusan, dan instruksi menteri dalam negeri. penulis meng…

Undang - undang republik indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

sehubungan dengan amat sangat pentingnya undang undang bank indonesia, maka penerbit menyediakan dalam bentuk buku dan sekaligus turut serta menyebarluaskan dan memasyarakatkan peraturan perundang-undangan. semoga buku ini akan dapat memberikan sumbagan yang penting mengnai pengetahuan dan permasalahan di bidang perbankan di indonesia yang terlebih banyak kepada semua pihak yang terkait secara …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Pers…

untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, sangat mendasar kepada prinsip musyawarah dari kedua belah pihak yang berselisih. hal ini tentunya disepakati bahwa penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah penyelesaian oleh para pihak yang berselisih sehingga dapat di peroleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. sehubungan amat sangat pentingnya hal tersebut. undang undang peny…

Himpunan peraturan perundang-undangan pajak pertambahan nilai tahun 1992 : Ja…

buku seri perpajakan ini merupakan terbitan yang berkesinambungan dari 5 buku sebelumnya yaitu himpunan peraturan perundang-undangan pajak pertambahan nilai tahun 1983 - 1987, 1987 - 1988, 1988 - 1990, 1990 dan 1991 yang telah diterbitkan sebelumnya. dalam himpunan tahun 1992 ini kamu susun secara sistematis dan begitu pula peraturan yang dimuat tahun yang lalu tidak lagi ada dialam himpunan…

Tindak lanjut peraturan perpajakan tahun 1992

buku seri perpajakan ini merupakan kumpulan peraturan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan serta surat-surat ketetapan pajak dari bulan januari - maret 1992. Bhwa peraturan yang dimaksud juga merupakan pelaksanaan dari peraturan perpajakan tahun 1991.

Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan Tahun 1998 : Januari '98 - Desember '98

perlu kiranya kami sampaikan disini bahwa buku Himpunan Peraturan ini isinya memuat ketentuan perpajakan dari bulan januari hingga desember 1988, serta disusun secara sistematis menurut tatanan peraturan perundang undangann. maksud dan tujuan penerbit dengan menerbitkan buku ini yaitu untuk membantu para wajib pajak pada khususnya serta para pelaksana pemotong atau pemungut pajak penghasilan.

Bunga Rampai Pencegahan dan Penegakan Hukum atas Pencemaran dan Kerusakan Lin…

Pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak lepas dari factor manusia yang dengan kekuasaan dan tindakannya seringkali mengabaikan unsur keselarasan, sehingga melampaui batas kewajaran. Untuk menjaga keselarasan antara manusia dan lingkungan, maka dibentuklah suatu regulasi dalam rangka menciptakan batasan-batasan dalam memafatkan lingkunagan. dalam buku ini diulas tentang pengelolaan limbah, kew…

Upaya penguatan kelembagaan komnas HAM

Buku ini menganalisis pelbagai permasalahan yang mendera Komnas HAM. SEbuah lembaga yang memiliki berbagai kewenangan namun tersebar di berbagai undang-undang. Permasalahan-permasalahan lain yang juga disorot adalah penyelidikan dan kewenangannya yang hanya sampai pada rekomendasi.

Jaya Suprana: naskah naskah kemanusiaan

Buku ini dipersembahkan sebagai penghormatan bagi perjuangan tak kenal putus asa para pejuang kemerdekaan. dan dalam buku ini memuat kumpulan naskah goresan pena jaya suprana yang merupakan ikhtiar pembelajaran makna luhur dan mulia yang terkandung di dalam Pancasila

Putusan pengadilan terkait sengketa tanah di Indonesia

Buku ini menganalisis tentang sengketa tanah yang terjadi di Indonesia melalui sudut pandang hukum tata negara, di mana adanya badan-badan peradilan lain selain peradilan umum yang dapat menyelesaikan sengketa pertanahan. Putusan pengadilan dapat membawa dampak negatif dari penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi seringkali ti…

Satpam Anak Kandung Polri

Satpam berperan sangat penting dalam menjaga sentra-sentra perekonomian, sekolah, rumah sakit, tempat-tempat pelayanan masyarakat, sampai instansi-instansi pemerintah, sebagai mitra kerja terdekat bagi Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban. Sebagai fungsi kepolisian secara terbatas yang dimilikinya, anggota satpam harus mampu mendeteksi potensi gangguan keamanan, melakukan upaya penceg…

Album 90 Pahlawan Nasional dan Sejarah Perjuangannya

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

99 hlm.; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

959.8 ALB

Kebijakan legislasi nasional DPR RI 2014-2019: tinjauan dari perspektif hukum…

Berdasarkan perspektif hukum, buku ini membahas mengenai: Problematika dan konsep kesejahteraan hakim dalam RUU tentang jabatan hakim;Monopoli dalam perspektif Undang-undang No.13 Tahun 2016 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Sedangkan dari perspektif ekonomi, dibahas mengenai urgensi pembentukan RUU tentang Sistem pengawasan intern pemerintah. Dari perspektif hukum yang menganalisa konsep kese…

Jurnal Ilmiah Hukum : Negara Hukum : Membangun HUkum untuk Keadilan dan Kesej…

Edisi

Vol. 1, No. 1, November 2010

ISBN/ISSN

2086-295X

Deskripsi Fisik

vi, 196 hlm. : il. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Motimorphosis: Motivasi Menuju Perubahan

Buku yang akan memberikan perubahan, pahami dan ‘Action’ adalah kunci dari perubahan menuju lebih sukses. Kesukseskan adalah milik mereka yang ingin dan mau berubah. Tidak seorangpun yang mampu menolong menaiki sebuah tangga selama tangan dan kaki tidak mau menaikinya. Semakin banyak orang mendorong maka akan semakin tersiksa. Lakukan perubahan, yaitu berani berbuat dan berani beresiko. Sel…

Naskah Akademik: Kajian pembentukan Kabupaten Ketengban, pemekaran Kabupaten …

Kajian teknis kelayakan pembentukan Kabupaten Ketengban ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan teknis calon daerah otonom Kabupaten Ketengban dan Kabupaten induk Pegunungan Bintang dari aspek kemampuan ekonomi,potensi daerah,sosial budaya,sosial politik,kependudukan,luas daerah,pertahanan,keamanan,kemampuan keuangan,tingkat kesejahteraan masyarakat,dan rentang kendali penyelenggaraan pemerint…

Prinsip dan standar hak asasi manusia dalam pengamanan unjuk rasa

Dalam mengamankan unjuk rasa, kepolisian memiliki kewajiban untuk menghormati standar dan prinsip HAM. Kajian ini secara khusus membahas mengenai hal itu dan juga menelusuri tentang bagaimana pelaksanaan prinsip dan standar tersebut dalam praktiknya di lapangan. Salah satu kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa prinsip dan standar HAM yang wajib dihormati oleh aparat kepolisian terkait pengama…

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun A…

Buku ini merupakan peraturan menteri dalam hal penetapan standar biaya, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi Pemerintah Pusat. Standar Biaya Umum (SBU) merupakan standar biaya yang penggunaannya bersifat lintas kementerian negara/lembaga/atau lintas wilayah. Kemudian Standar Biaya Khusus (SBK) merupakan standar biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan ole…

Jurnal ilmiah hukum Vol. 3 No. 1 Juni 2012: Negara Hukum

Edisi

Vol. 3 No. 1 Juni 2012

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

152 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan undang-undang dimaksud, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. S…