Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 1 - 230

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 56 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 99 Tahun 1999. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 3800 - 3921 (TR).

Analisis dan evaluasi hukum tentang upaya mempertahankan eksistensi ketahanan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

181 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

338.9 IND a

Simposium aspek-aspek hukum perusahaan multinasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 282 hlm. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

338.88 IND

3 Tahun Badan Keahlian Bekerja untuk DPR RI

Buku ini memuat hasil kerja Badan Keahlian yang menyangkut visi, misi dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan penguatan kelembagaan dan mekanisme kerjanya. Untuk itu, buku ini disajikan dengan sistematika pengelompokan kegiatan masing-masing Pusat dan satu kegiatan pada tingkat Badan Keahlian. Pola penyajian untuk masing-masing pusat dikelompokkan dalam sistematika yang s…

Tesaurus Bidang Hukum

Untuk mengantisipasi globalisasi informasi khususnya di bidang hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyusun Tesaurus Bidang Hukum. Penerbitan tesaurus ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan literatur tesaurus di bidang hukum. Di samping itu hasil penerbitan ini akan disebarluaskan kepada semua Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang tersebar di instansi pemerintah, pr…

Kajian Akademik: Kajian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi…

Buku ini berisi hasil penelitian bersama antara Badan Pengkajian MPR dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Buku Kajian Akademik ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan pemahaman ketatanegaraan Indonesia baik dalam konteks masa kini ataupun masa yang akan datang.

Kajian Akademik: Kajian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi…

Buku ini berisi hasil penelitian bersama antara Badan Pengkajian MPR dengan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo. Buku Kajian Akademik ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan pemahaman ketatanegaraan Indonesia baik dalam konteks masa kini ataupun masa yang akan datang.

Perluasan dan penyesuaian notasi ddc untuk wilayah Indonesia

Buku ini berisi perluasan dan penyesuaian notasi ddc untuk wilayah Indonesia, kabupaten/kota, sejarah, geografi, dan biografi untuk Indonesia

Sandipala 12

Sandipala merupakan Karya yang memau essay-essay kritik terhadap pemerintahan dan atau kebijakan yang juga berisi semangat progresif tentang pembangunan nasional yang diterbitkan sebulan sekali oleh Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BAKIN). Karya edisi 12 ini memuat topik diantaranya Demokrasi Pancasila dan Sistem Oposisi, Tata Ekonomi Internasional Baru, Hak Asasi Manusia dan Kasetara…

Manuel À L'Usage des Troupes Employées Outre-Mer (Deuxième Partie)

Tujuan utama penulisan buku ini adalah untuk memberitahu cara-cara mengaplikasikan prinsip umum yang telah ditulis dalam buku pertama tentang penguasaan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Buku ini dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian I berisi tentang Indochina dan daerah sekitarnya. Bagian II berisi tentang daerah Madagaskar dan daerah penjagaan militer Prancis di sekitarnya. Setiap bagian …

Dasar-Dasar Pemikiran Tentang Pemuda Indonesia Menuju Sukses

Buku ini berisi tentang gagasan yang datang dari gerakan pemuda '66 yang merupakan usaha mengumpulkan pendapat, bahan, serta data-data tentang dan untuk pembinaan dan pengarahan pemuda Indonesia, yang pada hakekatnya merupakan sumbangsih dari gerakan para pemuda Indonesia. Buku ini terdiri dari beberapa saran dan sejarah dari masalah-masalah yang pernah terjadi di masyarakat dimana pemuda bisa …

Himpunan Peraturan Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Buku ini berisi Peratururan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Badan Legislasi DPR-RI : Kinerja dan Evaluasi Periode 2004-2009

buku ini mendeskripsikan keberadaan badan legislasi secara apa adanya dengan menampilka ulasan mengenai kinerja dan evaluasi badan legislasi selama satu periode. kinerja badan legislasi tersebut dapat dilihat dari peran dan tugas badan legislasi dalam menyusunan prolegnas, penyusunan dan harmonisasi RUU usul inisiatif DPR serta kunjungan kerja untuk mencari masukan atas RUU

Panitia Kerja (Panja) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018

Di tahun 2018, Panja TPB telah melaksanakan sejumlah program kerja yang bertujuan untuk mempromosikan TPB dan memantau upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk mencapai TPB. Panja TPB juga aktif berpartisipasi dalam berbagai forum antarparlemen untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen para anggotanya dalam mendorong pencapaian TPB di konstituennya masing-masing. Keb…

Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan R…

Peta proses bisnis Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini merupakan peta yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi dalma menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penyusunan buku ini bertujuan untuk mewujudkan org…

Program Legislasi Nasional: Prolegnas Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024…

Program Legislasi Nasional tahun 2020-2024 diperlukan sebagai potret politik perundang-undangan atau substansi poliitk hukum nasional untuk mencapai tujuan negara dalam kurun waktu tahun 2020-2024, baik dengan membentuk hukum baru maupun mengganti atau mengubah hukum lama dan menyederhanakan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang melalui pendekatan omnibus law. Di dalam Prolegnas i…

Kinerja BKSAP Pada Fora Bilateral: Masa Persidangan I - IV Oktober 2019 - Agu…

Buku ini berisikan informasi Pertemuan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI (BKSAP) dengan kedutaan besar negara sahabat; Penerimaan delegasi negara sahabat; dan Kunjungan Kerja ke Luar Negeri.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Persidangan Setjen Dan BK DPR RI Tahun 2018

Penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Persidangan Setjen dan BK BRI RI mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1520/SEKJEN/2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerj…

Buku Kinerja BAKN Periode 2014-2019

Laporan kinerja ini merupakan laporan terakhir dari anggota dewan di BAKN DPR RI kepada masyarakat pada umumnya dan kepada rekan anggota DPR RI lainnya, sebagai salah satu pertanggungjawaban anggota BAKN DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara yang akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan dan peraturan-undangan yang berlaku.

Ringkasan Dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 Atas L…

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 06 April 2017, merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 604 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan …