Buku Ini Berisi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 14/DPR-RI/IV/78-79, Tanggal 28 Juni 1979
Buku Ini Berisi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 10/DPR-RI/III/82-83, Tanggal 26 Pebruari 1983
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Buku ini berisi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 16/DPR RI/I/1999-2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Buku ini berisi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 16/DPR RI/I/1999-2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Persidangan Setjen dan BK BRI RI mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1520/SEKJEN/2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerj…
Laporan kinerja ini merupakan laporan terakhir dari anggota dewan di BAKN DPR RI kepada masyarakat pada umumnya dan kepada rekan anggota DPR RI lainnya, sebagai salah satu pertanggungjawaban anggota BAKN DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara yang akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan dan peraturan-undangan yang berlaku.
Masalah kemiskinan dan kesenjangan pembangunan tetap menjadi agenda utama pemerintah. Dari tahun ke tahun, pemerintah selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan antara lain, melalui berbagai program pengentasan kemiskinan yang terbagi dalam 4 klaster program penanggulangan kemiskinan antara lain Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Kesehatan, Jamkesmas dan Jampersal, Progra…
Through this small brochure, we would like to introduce the building of the people's consultativ assembly of the republic of indonesia (MPR-RI) the house of representatives of the repuvlic of indonesia (DPR RI) as a great work of young generation men and women if Indonesia that should be admired.
Through this small brochure, we would like to introduce the building of the people's consultativ assembly of the republic of indonesia (MPR-RI) the house of representatives of the repuvlic of indonesia (DPR RI) as a great work of young generation men and women if Indonesia that should be admired.
Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksud sebagai pedoman/petunjuk bagi para aparatur (pejabat/pegawai) dalam melaksanakan tugas (dukungan dan pelayanan) bagi para pengguna jasa pelayanan untuk mengetahui/memahami akan suatu prosedur pelayanan yang dilakukan oleh aparatur. Dengan demikian, dapat dihindarkan adanya tumpang tindih, kesalahan prosedur melaksanakan tugas dan kejelasan tanggung ja…
buku ini dipersembahkan sebagai kenangan kepada ribuan armada semut, yakni seluruh teknisi Indonesia yang telah bekerja keras bersama sama menyelesaikan pembangunan yang sekarang ini kita namakan Gedung MPR/DPR/DPD. Tanpa keteladanan dan ketekunan mereka, masyarakat Indonesia mungkin tidak akan pernah memiiki bangunan monumental seperti sekarang ini, tempat dimana putera-puteri terbaik bangsa m…
Laporan riset berjudul menuju DPR yang lebih efektif ini terdiri dari 3 isu diantaranya mengenai anggaran operasional; berbagai macam staf pendukung di DPR RI; dan Tata-tertib DPR RI.
When a country begun developing nuclear power on their pwn area, a global institution like the UN should take a special inspection on the country. When we concern nuclear issue on Iran, our mind actually realizes that the issue remains to be a high controversial problem. Chairman of the Organization of Islamic Conference (OIC), Abdullah Badawi has called the Islamic countries, to stand together…
Kesejahteraan, seperti yang telah menjadi tujuan bernegara kita, bukanlah sekedar progres angka dalam statistik. Kesejahteraan adalah rasa yang dialami secara riil oleh masyarakat Indonesia. Angka-angka statistik kesejahteraan yang selama ini tampak seperti fatamorgana. Semakin menjauh nilai kesejahteraan manusia secara riil dan utuh. Kesenjangan antara nominal dan riil semakin lebar membuat ra…
Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 06 April 2017, merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 604 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan …
Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun temuan pemeriksaannya terdiri dari temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) meliputi: Sis…