Inter Parliamentary Assembly (AIPA) merupakan salah satu organisasi antar parlemen yang di inisiasi oleh Indonesia. Dalam prosesnya, Indonesia berperan sangat aktif dalam setiap agenda AIPA. Termasuk pada kesempatan Sidang Umum AIPA Ke-37 di Nay Pyi Taw, Myanmar, tanggal 29 September – 3 Oktober 2016. Melalui AIPA, DPR RI melakukan peran second track diplomacy di kawasan Asia Tenggara dan men…
Partisipasi Delegasi DPR RI dalam Sidang Umum ke-38 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) pada tanggal 14 - 20 September 2017 di Manila, Filipina, didasarkan pada Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 81/PIMP/1/2017-2018 tanggal 11 September 2017 Laporan Delegasi DPR RI ke Sidang Umum ke-38AIPA14 - 20 September 2017, Manila, Filipinal5Yth. sdr. abdul kadir karding, s.Pi, M…
This book is a collection of speeches i have delivred in the framework oof parliamnentary diplomacy. at international forum in the period of 2014-2019. It documents important messages on the endeavors undertaken by the indonesian house to achieve indonesia's national interest at the global stage.
Buku ini menyajikan delapan artikel. Tiga artikel pertama membahas aspek spesifik yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap pengembangan industri nasional, seperti besaran upah dan nilai tukar, pemanfaatan e-commerce dalam industri kreatif, dan penerapan standar dalam pengembangan industri nasional. Tiga artikel berikutnya membahas kasus-kasus spesifik dalma pengembangan industri nasional, y…
Tujuan dari buku panduan ini adalah untuk memberikan panduan yang berguna dan jelas bagu anggota parlemen yang punya pemikiran pembaharu yang dapat mengembangkan tatanan untuk resim etika dan prilaku yang efektif - resim yang konsisten dengan konteks politik dan kultur lokal, namun disaat yang bersamaan juga memperlihatkan standar internasional yang mendasar.
The Handbook on Standing Orders and Parliamentary Ethics explains what rules or Standing Orders are and why they are important for the day to day activities in parliament. The Standing Orders define the rights, duties, and responsibilities of members. Moreover, the book discusses the parliamentary Code of Ethics and its purpose. Further, the book also explains the ideal oversight …
Buku ini membahas tentang sejarah DPR RI, kedudukan, susunan, fungsi, tugas dan wewenang DPR RI, keanggotaan dan kode etik, hak DPR dan Hak Anggota DPR, Fraksi, Alat kelengkapan DP, persidangan dan rapat DPR, pembentukan Undang-undang, penetapan APBN, aspirasi dan pengaduan masyarakat, konsultasi dan koordinasi sesama lembaga tinggi negara, pembahasan hasil pemeriksaan BPK, tata cara penyampaia…
Buku ini menyajikan informasi mengenai mekanisme kerja DPR RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbagi menjadi 17 penyajian diantaranya tentang Sistem Ketatanegaraan; Sejarah DPR; Dasar Hukum DPR; Pemilihan Umum; Kedudukan, Susunan, Fungsi, Tugas dan Wewenang; Keanggotaan dan Kode Etik; Hak DPR dan Hak Anggota DPR; Fraksi; Alat Kelengkapan Dewan; Persidangan dan Rapat DP…
Buku ini berisi informasi tentang Gedung DPR/MPR RI, dari berbagai sisi sejarah, site plan dan nama-nama gedung yang ada di kompleks parlemen DPR/MPR RI. Termasuk di dalamnya gedung Sekretariat Jenderal DPR RI dan Mesjid Baiturrahman.
Buku selayang pandang gedung MPR/DPR RI membahas tentang sejarah, site plan gedung DPR RI (Gedung Nusantara I sampai Nusantara V), gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, gedung balai kesehatan, Mesjid Baiturrahman.
Buku ini menyajikan informasi mengenai mekanisme kerja DPR RI periode 2004-2009 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbagi menjadi 17 penyajian diantaranya tentang Sistem Ketatanegaraan; Sejarah DPR; Dasar Hukum DPR; Pemilihan Umum; Kedudukan, Susunan, Fungsi, Tugas dan Wewenang; Keanggotaan dan Kode Etik; Hak DPR dan Hak Anggota DPR; Fraksi; Alat Kelengkapan Dewan; Persid…
buku ini berisikan mengenai informasi mekanisme kerja dewan, fungsi dan tugas dewan, serta informasi seutar gedung DPR RI yang merupakan salah satu objek wisata dan memiliki nilai sejarah tinggi, terutama nilai sejarah perjalanan panjang kehidupan politih di Indonesia
Laporan magang ini disusun untuk mengetahui peran Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan di Indonesia.
Laporan magang ini disusun untuk mengetahui peran Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI terhadap pembahasan atas Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah: mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi pe…
Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 827/SEKJEN/2018 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1175/SEKJEN/2017 tentang Penetapan Analisis Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2017. Perubahan keputusan ini merupakan pena…
Penetapan nilai dan kelas jabatan digunakan untuk penataan kelembagaan dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Target kinerja tahun 2014 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pada: Sekjen DPR RI; Deputi Bidang Perundang-Undangan; Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan; Deputi Bidang Persidangan dan KSAP; dan Deputi Bidang Administrasi.