Ditapis dengan
Handbook On Transparency And Accountability Of Parliament
The Handbooks on Tranparency and Accountability is written to support the members work in creating a more open and accessible parliament. The importance of tranparency and accountability of the parliament is the main discussion on this book. The need for providing public information is also discussed, including the importance of easy access to committee hearings, the utilisation of the parliame…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-95694-4-5
- Deskripsi Fisik
- xi + 54 hlm, 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- EKO 328 h
Handbook On Parliamentary Work
The Handbooks on Tranparency and Accountability is written to support the work of the DPR members, particularly n their activities in the House or within their constituency. The book illustrates the main roles of a member such as representation, legislation, and budgeting. As an addition, the book also describes the ideal practices necessary towards building a more democratic parliament. The bo…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-8722-00-1
- Deskripsi Fisik
- xiii + 64 hlm, 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328 HAN H
Handbook On Gender In Parliamentary
Indonesia has a strong commitment towards gender mainstreaming, as committed in the Human Development Goals and Beijing Declaration. It enables the Indonesian Parliament to have more women representatives in the various House bodies. This book illustrates the meaning of a gender perspectives and the reason why it is important. Futhermore, the book also explains the importance of having a gender…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-95694-9-0
- Deskripsi Fisik
- xvii + 67 hlm, 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SUL 328 h
Handbook On Media Relations And Communication Skills
The Handbook on Media Relations and Communication Skill is written to help the House members in their duties and responsibilities, particularly their relations with journalists and correspondents. This book also includes the importance of building good relations with both print and electronic media. Futhermore, the book also provides tips to prepare and give speeches, and also to develop press …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-95694-5-2
- Deskripsi Fisik
- ix + 51 hlm, 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 070.4 HAN H
Handbook On Constituent Relations And Representation
The Handbook on Constituent Relations and Representation is written to help the work of the DPD members in their activities inside the House and in their constituencies. The book illustrates the importance of building relations with constituents and provides information about how to build an effective communication strategy. The book provides ideas on how to best follow-up the input from consti…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-95694-7-6
- Deskripsi Fisik
- xiii + 56 hlm, 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 306.23 HAN H
Anggota DPR RI
Buku ini berisikan proses bagaimana menjadi anggota DPR, apa yang dilakukan pada hari-hari pertama di gedung DPR, hak-hak keuangan/administrataif dan protokoler yang dimiliki selama menjadi Anggota DPR beserta perlengkapan bekerja, apa pekerjaan yang dilakukan sehari-hari, sampai pada saat berakhirnya mandate sebagai wakil rakyat. Buku ini memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang a…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv + 68 hlm, 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328 ANG a
Buku Laporan Kunjungan Delegasi : Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara …
Laporan ini merupakan hasil study visit Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ke beberapa stakeholders di Inggris, antara lain : Government Outcomes Lab (GO Lab), Blavatnik, School of Government, University of Oxford; Parliament of the United Kingdom; dan Westminster Foundation for Democracy (WFD). Laporan ini bertujuan untuk memberikan penge…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv + 51 hlm, 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 658.306 BUK b
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Di Tengah Agenda Reformasi Bangsa …
Sesuai dengan perinta Undang Undang, penyampaian pidato kenegaraan tersebut dilaksanakan di “Rumah Rakyat” dihadapan wakil-wakil rakyat dan daerah, yang secara simbolis, mewakili rakyat dan daerah dari seluruh Indonesia. Dengan demikian Sdang Bersama DPR-RI dan DPD-RI menjadi peristiwa bersejarah, dan merupakan tonggak sejarah baru dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia. Sidang ber…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 48 hlm, 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328 DEW d
Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Raky…
Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) Tahun 2019 sebagai salah satu bentuk akuntabilitas Setjen dan BK DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan di dalam Peneta…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi + 73 hlm, 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 658.306 LAP l
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jendera…
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) adalah wujud pertanggungjawaban Sekretarat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Setjen DPR RI tahun 2014. Terkait dengan kinerja Sekjen DPR RI, dari 5 sasaran dan 15 indikator yang tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK) Sekjen DPR RI tahun 2014 ini, terdapat 12 indikator yang mencapai ta…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii + 68 hlm, 27 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328 SEK l
Laporan Kinerja 2019 : Biro Kerja Sama Antar-Parlemen
Biro KSAP merupakan unit eselon II di lingkungan sekretariat jenderal DPR RI yang unik, karena satu-satunya eselon II yang melayani Alat Kelengkapan Dewan di DPR RI, sementara untuk AKD lain dilayani oleh Eselon III. hal ini karena KSAP tidak hanya memberi dukungan dan pelayanan kepada badan kerjasama antar parlemen, namun juga kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR RI dalam rangka menjalankan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 50 hlm. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 658.306 IND l
Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 911/SEKJEN/2010 Tentang penetapan standar Opera…
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang pelayanan kepada dewan perwakilan rakuat republik indonesia agar lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dipandan gperlu standar operasional prosedur (SOP) setiap kegiatan pada unit organisasi di lingkungan sekretariat jenderal dewan perwak…
- Edisi
- Revisi I
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- i + 194 hlm. : 19 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 IND k
Efektivitas pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran dalam rangka penyel…
Kajian ini berbasais pada hasil pemerisakaan BPK RI atas pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran ang dilakukan melalui penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 rahun pada kementerian pendidikan dan kebudayaan dan 48 pemerintah daerah, meliputi: 9 pemerintah provinsi, 31 pemerintah kabupaten dan 8 pemerintah kota. penjaminan mutu pendidik…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- ix + 74 hlm. : 22 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 375.001 KIK e
Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
buku saku ini merupakan terjemahan dari berbagai macam regulasi yang mengatur tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan dan penyusunan SAKIP serta memudahkan proses internalisasi di lingkungan sekretariat jenderal dan badan keahlian DPR RI. kadang kala suatu kegiatan tidak terlaksana bukan karena tidak ingin dilaksanakan, namun kar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 52 hlm. : 10 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 658.306 IND p
Analisis laporan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas belanja daerah un…
hasil pemeriksaan tematik BPK terhadap kementerian dalam negeri berkaitan dengan adanya permasalahan yang harus diatasi agar tidak mempengaruhi efektivitas perumusan kebijakan, pembinaan, evaluasi, dan monitoring pengelolaan belanja daerah untuk meningkatan pembangunan manusia. sedangkan pada pemerintah daerah diarahkan pada pengelolaan belanja daerah untuk program/kegiatan pembangunan manusia …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi + 72 hlm. : 22 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 SUK a
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 : tentang perubahan atas …
dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat bedasarkan keraykatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan republik indonesia.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 50 hlm. : 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 IND u
Infografis dan ringkasan hasil pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2017 : at…
IHPS beserta laporam hasil pemeriksaan semeter II Tahun 2017 yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 3 april 2018, memuat ringkasan dari 449 laporan hasil pemeriksaan yang terdiri 6 LHP keuangan, 239 LHP Kinerja, dan 204 LHP dengan tujuan tertentu, serta mengungkapkan 1. opini atas 6 laporan keuangan, 2. simpulan kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah sert…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iii + 147 hlm. : 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 336.598 IND i
Akuntabilitas kinerja keuangan pusat dan daerah: tinjauan pengelolaan DAK kes…
Secara spesifik, kajian disusun berfokus pada permasalahan pengelolaan dana alokasi khusus bidang kesehatan dalam mendukung elayanan kesehatan dasar. kajian ini juga memberikan sudut pandang permasalahan lintas tahun dan lintas institusi baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mengingat permasalahan DAK kesehatan tidak hanya terjadi pada tahun anggaran 2018 and 2019. dengan demikia…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi + 29 hlm. : 20 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 353.6 FAJ a
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tenta…
bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat bedasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional bedasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 11 hlm. : 18 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 IND p
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tenta…
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perunndang-undangan, telah ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 44 hlm. : 18 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 IND p
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah