Laporan Kinerja 2019 : Biro Kerja Sama Antar-Parlemen

Biro KSAP merupakan unit eselon II di lingkungan sekretariat jenderal DPR RI yang unik, karena satu-satunya eselon II yang melayani Alat Kelengkapan Dewan di DPR RI, sementara untuk AKD lain dilayani oleh Eselon III. hal ini karena KSAP tidak hanya memberi dukungan dan pelayanan kepada badan kerjasama antar parlemen, namun juga kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR RI dalam rangka menjalankan…

Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 911/SEKJEN/2010 Tentang penetapan standar Opera…

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang pelayanan kepada dewan perwakilan rakuat republik indonesia agar lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dipandan gperlu standar operasional prosedur (SOP) setiap kegiatan pada unit organisasi di lingkungan sekretariat jenderal dewan perwak…

Efektivitas pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran dalam rangka penyel…

Kajian ini berbasais pada hasil pemerisakaan BPK RI atas pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran ang dilakukan melalui penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 rahun pada kementerian pendidikan dan kebudayaan dan 48 pemerintah daerah, meliputi: 9 pemerintah provinsi, 31 pemerintah kabupaten dan 8 pemerintah kota. penjaminan mutu pendidik…

Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

buku saku ini merupakan terjemahan dari berbagai macam regulasi yang mengatur tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan dan penyusunan SAKIP serta memudahkan proses internalisasi di lingkungan sekretariat jenderal dan badan keahlian DPR RI. kadang kala suatu kegiatan tidak terlaksana bukan karena tidak ingin dilaksanakan, namun kar…

Analisis laporan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas belanja daerah un…

hasil pemeriksaan tematik BPK terhadap kementerian dalam negeri berkaitan dengan adanya permasalahan yang harus diatasi agar tidak mempengaruhi efektivitas perumusan kebijakan, pembinaan, evaluasi, dan monitoring pengelolaan belanja daerah untuk meningkatan pembangunan manusia. sedangkan pada pemerintah daerah diarahkan pada pengelolaan belanja daerah untuk program/kegiatan pembangunan manusia …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 : tentang perubahan atas …

dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat bedasarkan keraykatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan republik indonesia.

Infografis dan ringkasan hasil pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2017 : at…

IHPS beserta laporam hasil pemeriksaan semeter II Tahun 2017 yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 3 april 2018, memuat ringkasan dari 449 laporan hasil pemeriksaan yang terdiri 6 LHP keuangan, 239 LHP Kinerja, dan 204 LHP dengan tujuan tertentu, serta mengungkapkan 1. opini atas 6 laporan keuangan, 2. simpulan kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah sert…

Akuntabilitas kinerja keuangan pusat dan daerah: tinjauan pengelolaan DAK kes…

Secara spesifik, kajian disusun berfokus pada permasalahan pengelolaan dana alokasi khusus bidang kesehatan dalam mendukung elayanan kesehatan dasar. kajian ini juga memberikan sudut pandang permasalahan lintas tahun dan lintas institusi baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mengingat permasalahan DAK kesehatan tidak hanya terjadi pada tahun anggaran 2018 and 2019. dengan demikia…

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tenta…

bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat bedasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional bedasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tenta…

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perunndang-undangan, telah ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional

Kajian Dana Alokasi Khusus (DAK) kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur

Buku ini merupakan hasil kerja Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan unsur pendukung keahlian, khususnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Buku ini dibuat untuk mengkaji dinamika pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) kab/kota di Provinsi Jawa Timur sejak Tahun Anggaran 2014 sampai 2015 dan dampak peru…

tes Ayu

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

tes Ayu

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Buku Rancangan Tata Kerja Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat R…

Badan urusan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat BURT sebagaimana yang diatur dalam pasal 130 UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juncto pasal 83 Peratyrab DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap

Jadwal Retensi Arsip Substantif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

keputusan sekjen DPR RI No 636/SEKJEN/2014 tentang penetapan jadwal retensi arsip substantif sudah tidak sesuai dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republk indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republik indonesia nomor 2018 dan peraturan sekjen DPR RI no 6 tahun 2015 tentang organisasi dan …

Laporan Sidang 9th Asia-Europe Parliamentary Partnership (ASEP9) Meeting

Forum the 9th Asia-Europe Parliamentary Partnership Meeting di Ulaanbaatar, Mongolia mempertegas kembali bahwa Asia dan Eropa memiliki common interest yang sekaligus juga menjadi common agenda. Yaitu demokrasi, perlindungan HAM, pelestarian lingkungan hidup, good governance, dan anti-terorisme. Seluruh anggota ASEP, berkomitmen untuk mengadopsi prinsip-prinsip tersebut di dalam agenda pembangun…

Badan Legislasi DPR RI (Kinerja Periode 2009-2014)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii, 79 pages. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328.598 BAD

Selayang Pandang Komisi III DPR RI: evaluasi penegakan hukum di Indonesia 201…

Komisi III DPR RI adalah salah satu komisi dengan lingkup tugas di bidang hukum,hak asasi manusia, dan keamanan. Kerjasama antara Komisi III DPR RI dengan Mitra berlangsung dengan baik. Dalam buku kinerja komisi III DPR RI ini akan disampaikan penjelasan tentang laporan evaluasi mitra kerja baik dari sisi fungsi anggaran,fungsi pengawasan, maupun fungsi legislasi. Bab pertama menggambarkan seca…

Urgensi Perubahan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan : Prosiding Semina…

Proceeding Seminar nasional bertema urgensi perubahan UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan merupakan upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada anggota DPR-RI dalam penyusunan legislasi, khususnya dalam penyusunan RUU tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. pengaturan pengelolaan hutan selama ini mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutana…

Hasil pemantauan peraturan pelaksana undang-undang tahun 2000-2004 bidang ekk…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv,208 hal. ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

- 342.02