Buku ini merupakan hasil kerja Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan unsur pendukung keahlian, khususnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Buku ini dibuat untuk mengkaji dinamika pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) kab/kota di Provinsi Jawa Timur sejak Tahun Anggaran 2014 sampai 2015 dan dampak peru…
Badan urusan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat BURT sebagaimana yang diatur dalam pasal 130 UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juncto pasal 83 Peratyrab DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap
keputusan sekjen DPR RI No 636/SEKJEN/2014 tentang penetapan jadwal retensi arsip substantif sudah tidak sesuai dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republk indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republik indonesia nomor 2018 dan peraturan sekjen DPR RI no 6 tahun 2015 tentang organisasi dan …
Forum the 9th Asia-Europe Parliamentary Partnership Meeting di Ulaanbaatar, Mongolia mempertegas kembali bahwa Asia dan Eropa memiliki common interest yang sekaligus juga menjadi common agenda. Yaitu demokrasi, perlindungan HAM, pelestarian lingkungan hidup, good governance, dan anti-terorisme. Seluruh anggota ASEP, berkomitmen untuk mengadopsi prinsip-prinsip tersebut di dalam agenda pembangun…
Komisi III DPR RI adalah salah satu komisi dengan lingkup tugas di bidang hukum,hak asasi manusia, dan keamanan. Kerjasama antara Komisi III DPR RI dengan Mitra berlangsung dengan baik. Dalam buku kinerja komisi III DPR RI ini akan disampaikan penjelasan tentang laporan evaluasi mitra kerja baik dari sisi fungsi anggaran,fungsi pengawasan, maupun fungsi legislasi. Bab pertama menggambarkan seca…
Proceeding Seminar nasional bertema urgensi perubahan UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan merupakan upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada anggota DPR-RI dalam penyusunan legislasi, khususnya dalam penyusunan RUU tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. pengaturan pengelolaan hutan selama ini mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutana…
Seminar nasional ini sebagai upaya untuk mendapatkan masukan dan sosialisasi terhadap perubahan UU KPK. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sustematis serta lingkupnya y…
Permasalahan yang menjadi pembahasan pada kajian LKPP empat tahun ini rata rata merupakan permasalahan berulang yang berdampak luas bagi masyarakat. sebagai contoh, terdapat permasalahan penyusunan laporan keuangan yang menjadi temuan berulang sejak TA 2015. Pada komponen tersebut permasalahan ang selalu beruang adalah transaksi antar Ekuitas (TAE) Dimana pemerintah tidak dapat memberikan penje…
buku "selayang pandang badan kerja sama antar parlemen ini dimasudkan untuk memberikan gambaran dan informasi kepada semua khalayak mengenai prosedur, kegiatanm capaian-capaian, serta kedudukan strategis dari BKSAP DPR RI demi mengembangkan peran dan partisipasi yang lebih berkualitas, dalam kerangka pembinaan hubungan antar parlemen baik secara bilateral maupun multilateral
Pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak lepas dari factor manusia yang dengan kekuasaan dan tindakannya seringkali mengabaikan unsur keselarasan, sehingga melampaui batas kewajaran. Untuk menjaga keselarasan antara manusia dan lingkungan, maka dibentuklah suatu regulasi dalam rangka menciptakan batasan-batasan dalam memafatkan lingkunagan. dalam buku ini diulas tentang pengelolaan limbah, kew…
Buku ini menganalisis pelbagai permasalahan yang mendera Komnas HAM. SEbuah lembaga yang memiliki berbagai kewenangan namun tersebar di berbagai undang-undang. Permasalahan-permasalahan lain yang juga disorot adalah penyelidikan dan kewenangannya yang hanya sampai pada rekomendasi.
Buku ini disajikan setelah mendapatkan sejumlah masukan dari para mahasiswa, dosen dan Ketua Program Studi yang tentunya dapat tampil dalam keutuhan yang terjaga kualitas akademiknya, walaupun demikian disadari sepenuhnya bahwa selalua ada keterbatasan dalam setiap penulisan.
Buku ini menjabarkan pokok-pokok pengertian dan tujuan manajemen, pemerintahan dan manajemen pemerintahan dalam bab pertama, Selanjutnya bab kedua dijabarkan mengenai konsep manajemen publik. Bab ketiga penjelasan konsep dan pengertian organisasi, birokrasi dan administrasi. Bab keempat mengenai perilaku organisasi birokrasi. Bab kelima mengenai manajemen kewenangan pemerintah. Bab keenam menge…
Buku ini membahas tema pengambilan keputusan dari sudut pandang filosofis. Pendekatan filosofis dipakai untuk memberikan gambaran "utuh" tentang apa, mengapa dan bagaimana seseorang atau organisasi melakukan proses pengambilan keputusan
Buku ini membahas peran politik para mantan orang-orang penting di militer. Tidak seluruh para petinggi militer itu berhenti begitu saja aktivitasnya pasca pensiun. Tidak sedikit dari mereka masuk ke wilayah politik, suatu wilayah yang 'diharamkan' ketika mereka masih aktif di militer pasca reformasi. Pilihan terhadap peran politik mantan militer itu tidak hanya menarik, melainkan juga berisika…