Buku ini adalah karya seorang mantan anggota DPR/MPR selama beberapa periode keanggotaan yang telah ikut merumuskan berbagai Ketetapan MPR dan Undang-Undang yang di antaranya berkaitan dengan MPR, maka dengan demikian beliau telah menghayati sepenuhnya apa sebenarnya MPR dan bagaimana seharusnya MPR menjalankan tugas konstitusionalnya. Buku ini berusaha menggambarkan seobyektif mungkin apa yang…
Dalam sistem pemerintahan demokratis khususnya negara Indonesia yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan, keberadaan lembaga perwakilan rakyat dipandang sebagai suatu keniscayaan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Lembaga negara ini merupakan badan yang berwenang sebagai pelaksana kekuasaan dalam hal menentukan kebijakan umum yang mengikat suatu rakyat. Buku ini mengkaji hubungan kek…
Buku ini berisi informasi tentang: 1, Persyaratan Umum Calon Anggota DPR,DPD,DPRD. 2, Partai Politik Sebagai Kendaraan Utama. 3, Menjadi Anggota DPR Yang Tangguh. 4, Kekhasan DPD Sebagai Reprentasi. 5, Menjadi Anggota DPD Yang Tangnguh. 6, Belajar Dari Masalah Yang Pernah Terjadi. 7, Etika, Hati Nurani, Dan Moralitas. 8, Beberapa Hal Yang Perlu Diketahui. 9, Sekilas Dawan Perwakilan Rakyat (DP…
DPR kembali mengulang catatan tidak baik dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Penilaian terhadap legislasi tidak semata berhitung jumlah, tapi juga kualitas. Sebanyak 12 undang-undang nonkumulatif didedah satu per satu, baik dari proses pembentukan hingga substansinya. Kemudian, tampaklah bahwa politik legislasi semakin terlihat tidak terarahnya. Juga, peran pemerintah semakin meningkat, diikuti…
Buku jilid 5 mengetengahkan perjalanan sejarah cikal bakal,keberadaan dan kelangsungan lembaga legislatif di Indonesia berikut kiprah dan kontribusi lembaga ini dalam kegidupan berbangsa dan bernegara sejak era kolonial. DPR RI masa reformasi merupakan hasil pemillu 1999 melahirkan DPR RI dengan wajah baru. Keberhasilan MPR dalam melakukan sejumlah amandemen. Babak baru demokrasi di Indonesia…
Buku ini merupakan pemikiran dari beberapa peneliti hukum dan ekonomi pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI mengenai berbagai persoalan terkait keuangan negara, aset negara dan kekayan negara yang dipisahkan. Pemikiran tersebut dituangkan dalam tulisan yang berjudul: Konsepsi Hukum atas Uang yang Dimiliki oleh Badan Hukum, Problematika Hukum Penerapan Unsur K…
Buku ini membahas pelaksanaan kebijakan dalam rangka perbaikan dan pengembangan sistem pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan. Sasaran utama adalah para pelaksana kebijakan pada tingkat organisasi paling rendah, yaitu guru,dosen,pamong belajar atau tutor. Model pembaruan pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam dua model, yaitu top-down model dan bottom-up model.
Buku ini menyajikan empat tulisan tentang pemilu serentak, pertama, mengkaji pengaruh pemilu serentak terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensial; kedua, kesiapan kelembagaan pengawas pemilu, ketiga, relasi kerja KPU daerah dengan pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan pemilu serentak; dan keempat mengkaji kesiapan masyarakat dalam menghadapi pemilu serentak.
Tatib DPR merupakan peraturan yang ditetapkan oleh DPR yang berfungsi untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja anggota dan lembaga DPR. Semakin detil isi dari Tatib DPR akan semakin lebih baik. Namun, dalam kenyataannya masih ada beberapa ketentuan di dalam Tatib DPR yang justru menimbulkan ketidakjelasan dan perbedaan interpretasi, maka perlu dikaji materi muatan yang …
Buku ini ditulis oleh para peneliti yang sejak awal mengkaji masalah yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, hingga terbentuknya draft pertama RUU Mahkamah Konstitusi. Perdebatan yang mendalam berkaitan dengan substansi RUU Mahkamah Konstitusi dijabarkan dalam buku ini. Buku ini diharapkan dapat menjadi penggugah bagi masyarakat luas mengenai arti pentingnya sebuah Mahkamah Konstitusi.
Terpilihnya Indonesia sebagai salah satu dari 47 negara anggota dewan HAM merupakan suatu peristiwa historis yang patut di syukiri dan diharapkan akan mendorong perkembangan HAM di Indonesia yang merupakan tanggung jawab semua pemangku HAM mulai dari pemerintah, parlemen, pengusaha, akademis, media, LSM dan seluruh lapisan masyarakat.
Buku ini membahas antara lain tentang perkembangan pariwisata syariah di berbagai negara: peran sektor pariwisata dalam perekonomian; potensi, tantangan, dan peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata; sumber daya manusia sektor pariwisata; pengembangan desa wisata syariah; dan model desa wisata daerah khususnya di kabupaten Sleman Yogyakarta.
Buku ini membahas proses kebijakan publik secara komprehensif, meliputi tahap formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan, serta peran aktor dan institusi dalam menghasilkan kebijakan yang efektif dan responsif.
: Buku ini memberikan catatan-catatan penting menyangkut informasi pengetahuan,isu,gagasan yang perlu mendapatkan perhatian khususnya dalam pengembangan investasi dan ekspor kini dan ke depan. Dalam membedah potensi dan perkembangan investasi dan perdagangan diungkapkan juga bagaimana perkembangan dan pemanfaatan teknologi digital memberikan pengaruh terhadap Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMK…