Pengaturan mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi titik baru era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Pada era ini terjadi pengalihan tanggung jawab dan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pengalihan ini merupakan langkah strategis dalam mengatasi permasalahan local yang berupa ancaman disintegrasi, kemiskinan, ketidakmerata…
Buku ini melihat proses pembelajaran di sekolah dari perspektif lain. Pembelajaran dilihat sebagai suatu ipaya untuk mengaktifkan frekuensi interaksi antara pikiran-badani-dan jiwa manusia san melalui interaksi itu, jiwa dan raga manusia pembelajar senantiasa menyerap dam memancarkan berbagai energi positif sehingga demikian manusia dipermuliakan dihadapan Allah.
Buku bunga rampai ini adalah kumpulan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di Pusat pengkajian dan pengolahan data dan Informasi di Sekretariat Jenderal DPR-RI dari panduan penelitian kepustakaan dan lapangan yang dilakukan hingga tahun 2007.
Buku ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan bahwa awal bagi masyarakat yang ingin berkiprah di dunia politik dengan menjadi wakil rakyat, baik di DPR, DPD< maupun DPRD.
The presentation of the Harper government's economic and fiscal statement in the House of Commons on Thursday 27 November 2008 set off a political explosion in Canada's parliamentary life, the likes of which have not been seen since the King-Byng affair of 1926.
Evaluasi pemantauan terhadap pelaksanaan UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang DPR RI. Kajian dan analisis dalam aspek substansi hukum,struktur hukum/kelembagaan,pendaaan,sarana dan prasarana,budaya hukum, dan setelah dicermati terdapat beberapa norma yang mendelegasikan peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 23 ta…
hubungan antar pemerintah dengan yang diperintah harus di warnai dengan proses balajar untuk saling mempertanggungjawabkan tidak sekedar tindakan, tetapi juga sikap dan pola pikir, prinsip, janji langsung akibat-akibat yang ditimbulkan baik langsung maupun tidak langsung.
Buku Era Baru Batubara Indonesia membahas batubara di Indonesia secara menyeluruh, mulai dari sejarah, metode penambangan, kebijakan, pengusahaan, pemanfaatan, hingga prospeknya di masa depan. Pembahasannya ditekankan secara khusus pada cara industri batubara beradaptasi, tantangan pemanfaatan batubara, hingga peluangnya di tengah himpitan isu transisi energi dan era dekarbonisasi. Metode-metod…
Buku ini menyajikan pasal-pasal kontroversi dalam RUU pemilu dan pandangan masing-masing fraksi sebelum RUU tersebut ditetapkan sebagai undang-undang. Hal tersebut tentu akan sangat memperkaya pembaca.Dalam buku ini pun dilampirkan secara lengkap UU pemilu NO.10 Tahun 2008 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD serta pembagian daerah pemilihan DPR-RI
Buku ini membahas permasalahan pemerintahan kontemporer, kontroversial dan strategi di era reformasi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Selain menkaji permasalahan publik dan tata pemerintahan (governance problem) yang menjadi perhatian masyarakat luas, para pembuat kebijakan dan akademisi, buku ini juga menawarkan solusi dan rekomendasi kebijakan (policy recommendation) untuk memperkuat negara d…
Buku ini terdiri dari tujuh bab. Pembahasan bab perbab disesuaikan dengan perkembangan perundang-undngan. Berlakunya hukum perdata di Indonesia masih bersifat pluralistik. Pengaruh peraturan perundang-undangan dan putusan Badan Peradilan yang membawa perubahan dan perkembangan terhadap KUH perdata adalah sedikit banyak yang menjadi pokok bahasan dalam buku ini.
Kehadiran hakim ad hoc dalam peradilan khusus pidana tidak jelas konsepnya. Konkretnya, hakim ad hoc yang telah diadakan dalam peradilan khusu pidana, HAM, Tipikor dan perikanan lebih bersifat reaktif daripada konseptual.
Buku iini menarik untuk dibaca dan difahami karena banyak membahas mengenai pembentukan hukum melalui putusan pengadilan. Utamanya dibahas tentang hukum adat yang diangkat ke dalam hukum pidana. Misalnya, suatu perbuatan yang menurut hukum tertulis (KUHP) bukan merupakan suatu tindak pidana, tetapi menurut (hukum) adat merupakan suatu pelanggaran terhadap kaidah (hukum) adat tersebut, maka perb…