Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 3401 - 3432

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 1 - 91

Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 3267-3280

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 TLN 1984 3267-3280

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 3267 - 3280

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 1 - 54

Tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 1980 No. 3155-3187

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

324.04 TLN 1980 3155-3187

Tambahan lembaran negara republik indonesia Tahun 1980 No, 3155-3187

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 TLN 1980 3155-3187

Tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 1981 No. 3188-3209

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 TLN 1981 1988-3209

Tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 1980 No. 3155-3187

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 TLN 1980 3155-3187

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 3188-3209

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 TLN 1981 3188-3209

Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia

Buku ini pada awalnya disusun atas dasar pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak yang dirasakan oleh penyusun sebagai tenaga pendidik yang mengampu berbagai mata kuliah yang terkait dengan kepariwisataan di Universitas Gadjahmada Yogyakarta, khususnya dalam rangka melengkapi kelangkaan referensi dan bahan bacaan bagi para mahasiswa yang sedang mengambil matakuliah yang terkai…

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 3922-4069

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 TLN 2000 3922-4069

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

UU Nomor 38 Tahun 1999

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 1 - 77

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 5 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 50 Tahun 1986 dan Keppres Nomor 3, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 21, 26, 31, 37, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 58, 59, 60. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 3320 - 3344 (TR).

Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari

Curhat di dunia maya membawa Prita Mulyasari mendekam dalam penjara. Semula Prita hanya ingin menyampaikan keluhannya mengenai layanan kesehatan yang didialaminya di sebuah rumah sakit swasta. Layanan kesehatan itu sangat mengecewakannya sehingga ia membuat e-mail kepada teman-teman dekatnya. Rumah sakit yang dimaksud merasa difitnah oleh Prita dan telah dicemarkan nama baiknya. Rumah sakit ter…

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 99-160

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 LN 2003 99-160

ASEAN agreement on disaster management and emergency response

Perjanjian ASEAN tentang manajemen bencana dan tanggap darurat

Lembaran Negara Republik Insonesia Tahun 1977 No. 1 - 60

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 2 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 36 Tahun 1977. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 No. 3094 - 3113 (TR).

Hukum Keperawatan: Panduan Hukum dan Etika Bagi Perawat

Buku yang menjawab tentang bagaimana hak dan kewajiban perawat, bagaimana tugas, fungsi dan wewenang perawat dalam melakukan pelayanan sebagai perawat, bagaimana tanggungjawab dan tanggung gugat perawat, serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan bidang keperawatan. Dengan hadirnya buku ini diharapkan dapat memberikan sedikit pengetahuan, sehingga tidak ada lagi kasus hukum yang menimpa …

Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam

Buku ini memberikan rujukan dalil-dalil naqliyyah untuk hampir semua ketentuan di dalam UUD 1945. Dari buku ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kandungan konstitusi kita adalah Islami. Ini berarti, Indonesia dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 adalah negara yang Islami, tapi bukan negara Islam. Negara Islami secara resmi tidak menggunakan nama dan simbol Islam, tapi substansinya mengandung nilai…

Problematika Ketetapan MPR dalam Perundang-Undangan Indonesia

Sejak adanya perubahan UUD 1945 di tahun 1992-2002 kewenangan MPR mengalami reduksi di Pasal 3 dan tidak ada lagi kewenangan MPR untuk membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) maupun ketetapan MPR. dan untuk menindak lanjuti hasil perubahan UUD 1945 tersebut, antara lain dikeluarkanlah ketetapan MPR No.1 Tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Manteri dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ke…

Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan

Buku klasik karya Prof. Dr. Koentjaraningrat (1923-1999) ini berusaha memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan tersebut mulai dari isi kebudayaan, wujud kebudayaan, perbedaan antara adat, kebudayaan, dan peradaban, hingga sistem nilai budaya dan mentalitas kebudayaan.