Peran Pemda, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penegakan Hukum Dalam Penanggulanga…

Untuk menjaga dan mencegah perusakan hutan, pemerintah telah memberlakukan UU No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Implementasi dari UU tersebut secara konsisten membutuhkan penanggulangan pembalakan liar secara terpadu melalui peran pemerintah, masyarakat dan aparat penegak hukum. Pemda sebagai otoritas wilayah tempat hutan berada, memiliki kewenangan tertentu…

Manajemen Publik dan Kebijakan Publik Era Good Governance: Teori, Isu dan Kom…

Manajemen publik dan kebijakan publik merupakan komponen penting dari sektor publik. Manajemen publik yang efektif membantu memastikan bahwa organisasi publik dikelola dengan baik, sementara kebijakan publik yang baik membantu memastikan bahwa organisasi publik tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pembuat kebijakan, manajer publik, dan warga negara bersama-sama harus memahami…

Isu dan kebijakan strategis APBN : Badan Anggaran DPR RI periode keanggotaan …

Buku Isi dan Kebijakan Strategis APBN menyajikan rangkaian pemikiran, analisis, dan kebijakan strategis Badan Anggaran DPR RI dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama periode 2019–2024. Buku ini merekam dinamika perekonomian nasional yang menghadapi berbagai tantangan luar biasa, mulai dari pandemi Covid-19, kebijakan fiskal darurat, hingga pemulihan ekonomi pasc…

Political Theory Kajian dan Kontemporer Edisi Kedua

Edisi

ed 2

ISBN/ISSN

979-3654-76-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

320.01 LOS p

Pembahasan Rancangan Undang-undang Tentang Tentara Nasional Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

34/2004 II

Panduan Berbicara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (…

Edisi

Pertama

ISBN/ISSN

978-623-218-489-3

Deskripsi Fisik

xviii, 148 hlm 14 x 20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 MUH p

Kompilasi Dan Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan Mahkamah Agung, secara limitatif mempunyai kewenangan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan (2) yaitu; menguji undang undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memut…

Politik hukum pemilu Indonesia

Apakah politik hukum itu? Sebagai sebuah studi, apa dan bagaimanakah wilayah kajian politik hukum tersebut? Paradigma apakah yang bekerja di balik studi politik hukum? Apa pula manfaat atau arti penting mempelajari politik hukum? Lalu, dihubungkan dengan pemilu, bagaimanakah politik hukum pemilu itu, khususnya di Indonesia? Buku ini menyajikan tidak belaka konsep-konsep dasar politik hukum, …

Membela Palestina : Perjuagan BKSAP dan Diplomasi Parlemen

Buku ini menggambarkan sepak terjang diplomasi DPR yang dikomandoi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dalam menjaga dan meningkatkan dukungan untuk kemerdekaan Palestina melalui diplomasi parlemen. Buku ini juga dapat dimaknai sebagai peta (mapping) perjuangan diplomasi DPR terkait konflik Palestina-Israel yang disusun secara komprehensif.

Pembahasan Rancangan Undang-undang Tentang Tentara Nasional Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

34/2004 III

PUBLIC POLICY : Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia …

Edisi

Edisi 5

ISBN/ISSN

978-602-02-4161-6

Deskripsi Fisik

VIII + 801 :ILUSTRASI ;22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

361.6 NUG p

Pembahasan Rancangan Undang - undang Tentang Tentara Nasional Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

34/2005 II

Pembahasan Rancangan Undang - undang Tentang Tentara Nasional Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

34/2004 II

Risalah Rapat Pembahasan RUU Tentang Perikanan pada Pembicaraan Tingkat I di …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

31/2004 II

Risalah Rapat Pembahasan RUU Tentang Perikanan pada Pembicaraan Tingkat I di …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

31/2004 III

Risalah Rapat Pembahasan RUU Tentang Perikanan Pada Pembicaraan Tingkat I di …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

31/2004

Interpretive Guide for ASEAN Gap: Food Safety Module

The development of ASEAN GAP was an activity within the project, Quality Assurance Systems for ASEAN Fruit and Vegetables (QASAFV). The QASAFV project was an initiative under the ASEAN Australia Development Cooperation Program (AADCP). The AADCP was funded by Australia's overseas aid agency, AusAID, and Cardno ACIL Pty Ltd was AusAID's Australian managing contractor for the program. The QASAFV …

Asian Development Outlook 1990

The Asian Developmenr Outlook 1990 offers an overview of domestic and international factors that influence the development process in these countries, and a comprehensive analysisi of performance, policy issue, and prospects

Evolving towards ASEAN 2015 : annual report 2011 - 2012

This book contains an annual report of association of southeast asian nations between 2011 - 2012.

Himpunan Undang-Undang Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia Masa Sidang…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

420 hal.; 23,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 IV 2011-2012