8 Kasus sengketa merek di Indonesia

Buku ini diawali gambaran umum perkembangan merek dan permekaran di Indonesia, kemudian diikuti fokus utama buku ini, yakni dokumentasi 8 kasus sengketa merek yang putusannya memiliki kekuatan hukum tetap pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung. Dalam buku ini juga dilampirkan tiga Undang-Undang merek (UU No. 19 Tahun 1992, UU No. 14 tahun 1997, dan UU No. 15 tahun 2001), Keputusan …

Pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

2 eks

Serba-serbi tentang leasing (teori dan praktek)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xix, 702 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.084 AND s

Hubungan sipil-militer dan transisi demokrasi di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8026-68-3

Deskripsi Fisik

xvi, 259 p. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

355.03 HUB - 355.03 SUK h

Demokratisasi & problema otonomi daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-538-191-1

Deskripsi Fisik

viii, 241 hal. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 NAS d

Resi gudang : sebagai jaminan kredit & alat perdagangan

Buku ini membahas resi gudang sebagai agunan kredit bank dan sebagai alat transaksi perdagangan. Topik buku ini relevan dengan keadaan negara kita yang hingga kini masih belum optimal dalam memberdayakan sektor pertanian/perkebunan dan perikanan. Kebijakan pemerintah dan DPR hingga kini masih belum optimal dalam perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil khususnya yang bergerak…

Prajurit dan negara teori dan politik hubungan militer-sipil

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-732-154-1

Deskripsi Fisik

xi, 252 p. ; 21 cm. (2eks).

Judul Seri

-

No. Panggil

355.03 HUN P

Paradigma baru pemerintahan daerah menyongsong millenium ketiga

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-521-007-6

Deskripsi Fisik

v, 117 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 NIP p

Otonomi daerah, etnonasionalisme, dan masa depan Indonesia

Tantangan terhadap masa depan Indonesia semakin berat, bila fanatisme otonomi sangat kuat atau justru berkembang, secara sistematis, sesuai dengan pengaruh perkembangan zaman, fanatisme keagmaan, teknologi informasi, dan pengaruh ekonomi neoliberal dan global.

Kerja sama antar daerah

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 199 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 PAM k

Strategy for Tomorrow

Indeks

Pengelolaan keuangan daerah: Pedoman eksekutif dan legislatif [rangkuman 7 U…

Edisi

edisi kedua

ISBN/ISSN

979-062-091-8

Deskripsi Fisik

xviii, 446 p. ; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.1 DAR p

Hukum Investasi di Indonesia

Berdasarkan hasil inventarisasi BKPM, terdapat dua kendala yang dihadapi dalam menggerakkan investasi di Indonesia, yaitu kendala internal dan eksternal. Pemerintah melakukan perubahan yang cukup radikal dengan melakukan perubahan terhadap UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri karena dinilai tidak sesuai lagi dengan perkemba…

The War Ledger

Referensi bibliografi dan indeks

Otonomi Daerah

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-98221-0-6

Deskripsi Fisik

xvii, 384 Hal. ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 PIL o

Daerah Istimewa Yogyakarta

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 336 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 POE d

Kependudukan dan Fungsi Kepala Daerah

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

276 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 PRA k

The Price of Peace

Bibliografi dan indeks

Kedudukan dan fungsi Kepala Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

132 p. ; 32 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 PRA k

Seri Aspek Hukum dalam Pasar Modal: Penitipan Kolektif

Buku ini mengupas tuntas berbagai macam pranata, lembaga, atau konstruksi hukum baru yang dibawa serta oleh Undang-Undang Pasar Modal ke Indonesia. Meskipun Undang-Undang Pasar Modal telah ada sejak tahun 1995 dan telah berlaku sejak tanggal disahkannya, pemahaman aspek hukum atas macam-macam pranata, lembaga, atau konstruksi hukum baru tersebut masih sangat kurang sehingga berbagai macam perso…