Syarat Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan: Perbandingan Konstitusi 195 Negara

Kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan suatu jabatan penting di setiap negara. Pengisian jabatan kenegaraan merupakan salah satu kajian penting dalam Hukum Tata Negara dengan pembahasan mengenai pengangkatan melalui pemilihan (elected), pengangkatan (appointment), dan keturunan pada sistem monarki. Ulasan mengenai syarat untuk menduduki jabatan penting seperti kepala negara dan kepala …

Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional dan Nasional

Di Indonesia, sering terjadi perdebatan mengenai hukum hak asasi manusia menginduk pada hukum apa. Buku ini memberi jawaban bahwa hukum hak asasi manusia justru harus menjadi rujukan bagi pembahasan kategori hukum lain. Hukum hak asasi manusia seyogianya menjadi ruh hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, dan juga hubungan int…

The righteous mind: mengapa orang-orang baik terpecah karena politik dan agama

The Righteous Mind menjelaskan tentang Moral Foundation Theory (MFT) yang dibuat oleh Jonathan Haidt, digunakan untuk memahami fenomena keterbelahan politik. Haidt menjelaskan bahwa landasan penilaian moral bersifat intuisi bukan pikiran rasional manusia, maksudnya evaluasi moral mirip dengan penilaian estetis. Teori ini juga menjelaskan penalaran moral ternyata dipicu oleh tuntutan sosial untu…

Buldozer dari Palestina

Kumpulan wawancara Teguh Santosa dengan duta besar negara sahabat di Jakarta. Seperti kumpulan wawancara sebelumnya yang diterbitkan dengan judul “Perdamaian yang Buruk, Perang yang Baik” di dalam buku ini pun setiap wawancara ditampilkan secara verbatim dalam bentuk tanya dan jawab. Dengan format ini pembaca diharapkan dapat lebih leluasa memahami pernyataan-pernyataan yang disampaikan …

Catatan Tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan: Berdasarkan U…

Suatu negara demokrasi dibangun dengan adanya partisipasi aktif seluruh warga negara. Partisipasi aktif tersebut salah satunya diwujudkan dengan gotong royong untuk mengumpulkan dana dalam rangka membiayai kegiatan negara, termasuk penyediaan barang dan jasa publik melalui pemenuhan kewajiban dan hak-hak perpajakan. Namun, pemenuhan kewajiban kerap belum sepenuhnya dilaksanakan oleh wajib pa…

Oposisi berserak

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-433-170-8

Deskripsi Fisik

xxiv, 307. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

321.8 UHL o

Peradilan koneksitas : problematik dan prospektif

Peradilan koneksitas merupakan proses hukum terhadap perkara pidana yang dilakukan bersama-sama (delik penyertaan) oleh mereka yang tunduk pada pengadilan dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, dimana penyidikan dilakukan oleh tim tetap penyidik koneksitas yang terdiri dari Oditur Militer, Polisi Militer dan penyidik dari lingkungan peradilan umum selanjutnya pemeriksaan perkaran…

Untuk Presiden Habibie

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-9056-24-1

Deskripsi Fisik

xxiv, 137 hlm. : il. ; 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

361.24 WiIW u

Hukum perikatan suatu pengantar dalam implementasi bisnis

Hukum Perikatan (verbintenissenrecht) diatur di dalam Buku III B.W. yang memuat masalah-masalah yang berhubungan dengan perikatan. Di dalamnya diatur hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan yang lain. Khususnya apabila menimbulkan hak dan kewajiban yang terjadi karena pemenuhan perikatan maupun akibat tidak dipenuhi perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau…

Administrasi perusahaan negara : Perkembangan & permasalahan

Perusahaan negara (BUMN) sebagai unit ekonomi (business entity) harus mampu memupuk dana untuk membiayai aktivitasnya, baik yang bersifat rutin maupun pengembangan. Bahkan, bukan hanya itu saja, beberapa perusahaan negara malah dituntut untuk menghasilkan keuntungan (deviden) buat negara. Buku ini untuk memahami bagaimana administrasi negara dijalankan dengan baik dan bagaimana membangun kinerj…

Kebangkitan Ekraf dari regulasi

Buku ini berisikan rangkaian sejarah panjang dalam perjuangan mewujudkan regulasi untuk kebangkitan dan kemajuan ekonomi kreatif di Indonesia

UMKM di Indonesia perspektif hukum ekonomi

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu aktor ekonomi yang penting di Indonesia. Karena jumlahnya yang signifikan dan menyerap tenaga kerja yang luar biasa banyaknya. Keberadaannya menarik untuk dikaji di setiap tahap perjalanan pembangunan ekonomi bangsa. Sejak kelahirannya yang menjadi konsep pemikiran para founding fathers, hingga peranannya dalam penciptaan kesejahteraan ban…

Yap Thiam Hien

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-416-089-x

Deskripsi Fisik

148 hal. ; il . : 20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

323.4 YAP

1996 : Tahun Kekerasan (Potret Pelanggaran HAM di Indonesia)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvii, 265 hal. ; il. : 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.085.4 SER

Hak asasi manusia: bahan pendidikan untuk perguruan tinggi

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-8850-84-4

Deskripsi Fisik

viii,216 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

323. 4 SAB h

Pemikiran Soedjatmoko tentang kebebasan

Susunan sistematik gagasan Soedjatmoko dalam buku ini membantu mengerti kekayaan pandangan visioner tokoh ini. Di dalam penulis ini menemukan benang merah kebebasan sebagai tema besar, yang menjadi keyakinan dasar Koko bahwa individu hanya akan menemukan diri kalau ia bebas, dan bahwa sebuah bangsa akan kehilangan jiwanya kalau membiarkan kebebasannya dirampas. Oleh karena itu, tidak mengherank…

Pirates of human rights

Pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap orang-orang dari berbagai belahan dunia dalam apa yang dinamakan “perang melawan terror” tidak dapat disamakan dengan pelanggaran hak asasi manusia oleh suatu pemerintahan kecil dalam reritori yang terbatas. Situasi-situasi mengerikan di tempat –tempat seperti Teluk Guantanamo, Bagram dan cerita-cerita tentang pusa…

Konstruksi Baru Kebebasan Beragama : Menghadirkan Nilai Kemanusiaan yang Adil…

Sikap masyarakat terhadap kebebasan beragama di negeri ini bisa di klasifikasikan ke dalam tiga bentuk. Hal ini bisa di deteksi dari sikap intelektual muslim atas fatwa MUI terhadap alirsan sesat. Sikap tersebut terbelah antara yang pro (eksklusif), kontra (inklusif-liberal), dan inklusif-moderat. Kelompok ekslusif berpandangan fatwa MUI tidak melanggar HAM, khususnya kebebasan beragama. HAM, b…

Menegakkan Kemerdekaan Pers

Buku ini berisi himpunan makalah dan artikel yang pernah dimuat di suratkabar.

Kaidah-kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Satah satu upaya konkret datam rangka mewujudkan Kesatuan hukum dan Konsistensi putusan adatah dengan memedomani kaidah-kaidah hukum yang diekstraksi dari putusan-putusan kasasi dan peninjauan kembali. Kaidah-kaidah hukum dapat ditemukan dalam pertimbangan hukum sebuah putusan yang baik dan ideal, yaitu ketika adanya perpaduan yang selaras antara dos sein (fakta-fakta hukum/keadaan nyata yang a…