Jaring-jaring Pemerintahan Jilid II

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

214 Hal. 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 IVE j

Kabinet dan Departemen di Indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 177 Hal. 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 KAN k

Pengantar Hukum Indonesia

Buku ini berisi materi Hukum Administrasi Negara (HAN) yang disesuaikan dengan satuan acara perkuliahan sebagai perwujudan garis besar pengajaran mata kuliah HAN yang merupakan mata kuliah wajib di setiap fakultas hukum. Materi yang disajikan dalam buku i

Hukum dagang laut bagi Indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 153 hal. : 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.096.2 SAR

Pedoman hukum perkawinan gereja katolik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

139 hal ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 KON p

Hukum Udara Perdata Internasional & Nasional

Dalam buku ini dijelaskan sumber hukum udara internasional maupun nasional, konsep tanggung jawab hukum, hukum udara internasional seperti Konvensi Warsawa, Protokol Den Haag, Protokol Guatemala City dan protokol tambahan Montreal. Buku ini berfokus pada aspek konsep tanggung jawab operator terhadap kecelakaan pesawat udara, kerugian yang diderita para penumpang maupun cargo. Semua berawal dan …

Memahami good governance : Dalam Perspektif SDM

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-97088-9-3

Deskripsi Fisik

xx, 378 hal. 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 MEM

Merubah kebijakan publik

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

979-9483-04-2

Deskripsi Fisik

xiv, 182 cm ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 MER

Sistem Hukum administrasi negara Indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-414-850-4

Deskripsi Fisik

xii, 156 Hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 MUS s

Ilmu perbandingan Pemerintahan

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 144 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 NAS i

Menyingkap Retorika dan Realita: refleksi dan visi jejak 50 tahun Indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-8589-16-5

Deskripsi Fisik

xviii, 192 Hal. ; 20.5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

330.19 MEN

Mewirausahakan birokrasi

Judul asli: Reinventing government : How the ... 4 eks

Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia

Edisi

Cet. 4

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 292 Hal. 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 PAM k

Hukum kekeluargaan nasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-518-058-4

Deskripsi Fisik

xxiii, 387 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.01 SUT h

Penelitian tentang aspek hukum pengawasan dalam pelaksanaan keuangan pusat da…

10015995

Pelepasan Hak: Pembebasan Hutang dan Merelakan Hak (Rechtsverwerking)

Dalam arti luas, peristiwa pelepasan hak sebenarnya meliputi pula pembebasan hutang dan sikap merelakan hak. Istilah pelepasan hak antara lain dikenal dalam hukum keluarga dan waris. Pasal 132 KUH Perdata menyebutkan hak isteri melepaskan haknya atas persatuan utang. Konsekuensinya ia tidak wajib ikut membayar utang-utang suaminya. Pasal 1063 KUH Perdata menyebut pelepasan hak dalam warisan. Di…

Hukum disabilitas di Indonesia

Buku ini terdiri dari 11 bab yang membahas mengenai Disabilitas dan Realitas Kehidupan di Indonesia;Kesamaan di Hadapan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Peradilan Agama; Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam;Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Islam; Politik Hukum Pembentukan Aturan Tentang Kaum Disabilitas;Regulasi bagi kaum…

Hukum Pajak

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-691-055-1

Deskripsi Fisik

xiii, 183 hlm. ; 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.04 BUR h

Pengembangan ekonomi rakyat dalam era globalisasi: masalah, peluang, dan stra…

2 buku

Pemahaman Praktis Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia Dengan Neg…

Dari aspek perpajakan pasar global memberikan implikasi yang positif terhadap negara-negara yang diwujudkan dalam bentuk penerimaan pajak. Di sisi lain, kondisi ini dapat pula mengakibatkan distorsi yang antara lain di sebabkan oleh masalah klasik di bidang perpajakan seperti pajak ganda, penghindaran pajak maupun pengelakan pajak.