Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia

Buku ini menyajikan secara keseluruhan perangkat pengaturan hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan menjelaskan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penegakan hukumnya. Pembahasannya dimulai dari arti penting diterbitkannya undang-undang ini, perbandingannya dengan praktik di negara-negara lain, yang telah lebih dahulu menerapkan undang-undang ini, keseluruhan ruang li…

Hukum pertambangan

Dalam konteks hukum pertambangan, penetapan sumber daya mineral sebagai kekayaan negara berarti penolakan praktik pemilikan mineral secara prabakti. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi sosial bahan galian lebih besar dibandingkan dengan fungsi perorangannya.

Hukum acara persaingan usaha di Indonesia

Buku ini sebagai salah satu upaya untuk mempelajari dan memahami aturan, norma dan prinsip hukum dalam Hukum Acara Persaingan Usaha di KPPU dan badan peradilan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Topik-topik yang dibahas dalam buku ini antara lain mengenai eksistensi dan peranan hukum persaingan usaha, sumber-sumber hukum acara persaingan, kelembagaan KKPU, tata cara penanganan perkar…

Hukum persaingan usaha: teori dan praktiknya di Indonesia

Uraian dimensi hukum persaingan usaha yang terdapat dalam UU No.5 Tahun 1999 yang berisikan perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha,yakni perjanjian yang bertujua untuk a.melakukan praktik oligopoli,b.menetapkan harga,c.membagi wilayah,d.pemboikotan,e.kartel,f.trust,g.oligopsoni,h.integrasi vertikal,i.perjanjian tertutup dan j.perjanjian dengan pihak luar negeri. Kemudian,keg…

Economic Prinsiples of Law

economic Principles of law applies economics to the doctrines, rules and remedies of the common law. In plain English and using non-technical analysis, it offers an introduction and exposition of the field, it sets out the basic econimic consepts useful to lawyers.

Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

123 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.016.6 LAT

Perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum keluarga

Buku ini berisi tentang perlindungan hukum dalam berbagai pembahasan seperti peraturan pemerintah, surat edara, undang-undang dll.

Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 177 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.017.8 TAF

Hukum dan hak-hak anak

Edisi

-

ISBN/ISSN

9794210765

Deskripsi Fisik

vii, 70 hlm. ;21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.017

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia : Undang-Undang Perl…

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan undang-undang tentang perlindungan anak dan sanksi-sanki bagi para pelanggarannya.Buku ini juga dilengkapi dengan peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPA…

Masalah perlindungan anak

Edisi

Ed. 1

ISBN/ISSN

979-8035-23-2

Deskripsi Fisik

x, 296 hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.017 GOS m

Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8035-9

Deskripsi Fisik

viii, 146 hlm. ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.017.8 BUD

Rakyat Mengadu Presiden Menjawab

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-15023-0-7

Deskripsi Fisik

xxii, 257 hlm. : il. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

350 RAK

Manajemen pemerintahan Indonesia

Edisi

Revisi

ISBN/ISSN

979-428-515-3

Deskripsi Fisik

xv, 384 Hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 SAL m

Administrasi negara perbandingan 3

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-414-546-7

Deskripsi Fisik

viii, 114 Hal ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 SUK a

Prinsip Non-Diskriminasi Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Dalam Pembentukan Pe…

Upaya pemenuhan hak ekosob telah dilakukan pemerintah Indonesia, dan diteguhkan dengan berbagai regulasi, baik internasional maupun nasional. Pemerintah (pusat dan daerah) berdasarkan Kovenan Ekosob menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memajukan, dan memenuhi hak ekosob. Di tingkat pemerintahan daerah yang pada era otonomi daerah menjadi penanggung jawab pengelola…

Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

124 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.025 LOP

Landasan dan Teknik Perundang-undangan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-538-114-8

Deskripsi Fisik

xiv, 178 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 LUB l

Sistem hukum di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-408-181-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 SOE

Paham Peraturan Daerah (PERDA) Berperspektif HAM (Hak Asasi Manusia)

Memberikan informasi secara sederhana mengenai merumuskan dan merancang perda yang berperspektif hak asasi manusia (HAM), buku ini berfokus pada fungsi utama anggota DPRD dalam menyusun peraturan daerah beserta naskah akademiknya. Perancangan perundang-undangan dalam hal ini perda yang berperspektif HAM merupakan suatu keharusan karena Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 nya pun telah menga…