Upaya pemenuhan hak ekosob telah dilakukan pemerintah Indonesia, dan diteguhkan dengan berbagai regulasi, baik internasional maupun nasional. Pemerintah (pusat dan daerah) berdasarkan Kovenan Ekosob menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memajukan, dan memenuhi hak ekosob. Di tingkat pemerintahan daerah yang pada era otonomi daerah menjadi penanggung jawab pengelola…
Memberikan informasi secara sederhana mengenai merumuskan dan merancang perda yang berperspektif hak asasi manusia (HAM), buku ini berfokus pada fungsi utama anggota DPRD dalam menyusun peraturan daerah beserta naskah akademiknya. Perancangan perundang-undangan dalam hal ini perda yang berperspektif HAM merupakan suatu keharusan karena Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 nya pun telah menga…
Indeks
Indeks
Indeks
Indeks
Indeks