Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP

KUHP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus pidana, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum.

Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP

Pada dasarnya KUHAP diharapkan secara efektif dapat mengubah mental penegak hukum sehingga terbina satuan tugas penegak hukum yang berwibawa dan mampu bertindak dengan pendekat manusiawi yang memenuhi rasa tanggung jawab.

Pokok-pokok Hukum Acara Perdata

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-518-890-9

Deskripsi Fisik

ix, 248 hal.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.05 MAK p

Teknik Perundang-undangan di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8172-62-5

Deskripsi Fisik

xiii, 220 hal.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.05 MOD t

Hukum acara perdata

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-428-479-3

Deskripsi Fisik

xiii, 253 Hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.05 NAS h

Rakyat menggugat II

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-95553-0-2

Deskripsi Fisik

v, 157 hal. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.05 PAK r

Aneka masalah hukum dan hukum acara perdata

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-414-212-3

Deskripsi Fisik

viii, 502 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.05 SET a

Perdamaian dan perwasitan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-518-538-1

Deskripsi Fisik

xx, 700 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.05 SIT p

Perbandingan HIR dengan RBG

Peraturan perundang-undangan dalam penerapannya memerlukan yurisprudensi tersebut banyak yang tidak diketahui oleh praktisi, dosen maupun mahasiswa, karena kumpulan yurisprudensi secara berkala hanya beredar di kalangan hakim, terutama yurisprudensi yang lama.

Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa

Buku ini memenuhi pula tujuan didirikannya BANI pada tahun 1977, yaitu menyelenggarakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan mengadakan perangkat peraturan melalui arbitrase dengan mengadakan perangkat peraturan prosedur, ketentuan-ketentuan administratif, fasilitas tempat bersidang, daftar panel arbitrator, sedangkan buku ini dapat berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat untuk memb…

Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia

Pada satu sisi, putusan hakim merupakan dimensi paling menentukan dalam proses perkara perdata. Akan tetapi, di sisi lainnya banyak menimbulkan problematika karena putusan hakim yang dibuat tidak mengindahkan aspek normatif lazimnya menimbulkan permasalahan tersendiri ketika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bukti elektronik dalam praktik peradilan

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-007-909-0

Deskripsi Fisik

xv, 261 hal. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.06 EDD b

Notaris dan transaksi elektronik: kajian hukum tentang cybernotary atau elckt…

Buku ini mengkaji pemberdayaan fungsi notaris dalam sistem penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (certification service provider) dan mencari solusi terhadap berbagai hambatan yang dihadapi. Mengingat cybernotary telah diterapkan oleh banyak negara, baik yang mewarisi Common Law maupun Civil Law, dilakukan studi komparasi untuk mencermati praktik tersebut. Berdasarkan hasil riset, ternyata not…

Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum

Buku ini membahas tentang posisi dan fungsi lembaga Kejaksaan dari perspektif hukum, secara teoritis historis negara hukum dan pembagian kekuasaan. Dibahas pula dari sejarah ketatanegaraan Indonesia, peran kejaksaan dalam pemberantasan korupsi dan perbandingannya dengan komisi pemberantasan korupsi di beberapa negara seperti Thailand, Amerika Serikat, Jepang, Korea, Swedia, Singapura, dan Malay…

Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pe…

Buku ini memberi gambaran yang menyeluruh tentang keberadaan Mahkamah Agung (MA)sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dibahas secara detail kewenangan serta fungsi MA dalam memeriksa dan memutus perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) perkara perdata. Beberapa pokok bahasan dalam buku ini mencakup: MA sebagai salah satu pelakaksana kekuasaan kehakiman, susunan MA, wewenang hak uji…

Hukum dan ketahanan Nasional

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

211 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.014 SUM h - 355 SUM h

Tugas dan wewenang hakim pemeriksa/pemutus perkara pengawas dan kuraror/pengurus

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8409-35-3

Deskripsi Fisik

xliii, 183 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.014 TUG

Pembangunan kelautan dan kewilayahan

Pembangunan di tanah air sampai sekarang ini masih berorientasi kearah daratan, karena hampir seluruh penduduk berdiam di daratan. Pada masa yang akan datang terdapat kecenderungan bahwa akan ada pergeseran dalam pemanfaatan sumberdaya alam menuju kewilayah pesisir dan perairan laut, oleh karena itu pembangunan harus diarahkan selain kedaratan juga kearah perairan laut secara simultan dan propo…

Notaris & Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electro…

Buku hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan paradigma hukum tentang penerapan TIK dalam pekerjaan kenotariatan, tidak hanya cukup dengan komputerisasi secara internal di kantor notaris, melainkan juga bentuk peran eksternalnya kepada publik. Hal tersebut dapat berbentuk kepada suatu fungsi peran yang paling minim, dimana notaris hanya memverifikasi dan melegalisasi keberadaan…

Panitera pengadilan tugas, fungsi & tanggungjawab

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8409-47-7

Deskripsi Fisik

xii, 537 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.016 MUS p