Buku ini sangat menarik karena merupakan salah satu dari sangat sedikit karya ilmiah yang mengidentifikasi perpolitikan Indonesia pasca Reformasi 1998 dan dampaknya terhadap pemberantasan korupsi. Penulis menguraikan kemunculan Neopatrimonialisme yang dilahirkan oleh kooptasi kekuasaan oleh elit-elit politik yang korup kedalam sistem demokrasi.
Salah satu tugas hukum hukum, khsususnya dibidang ekonomi adalah menciptakan keseimbangan kepentingan-kepentingan diantara konsumen, pengusaha, masyarakat dan pemerintah. Buku ini menyajikan beberapa substansi dari living law hukum kartu kredit dan perlindungan konsumen yang meliputi pembayaran dengan kartu kredit, hukum kartu kredit, penyelesaian konflik, kartu kredit dalam hukum perlindungan …
Buku ini merupakan kumpulan dari sebagian makalah, artikel, dan tulisan-tulisan Penulis dan Putusan. Beberapa tulisan yang dimuat dalam buku ini merupakan tulisan Penulis yang dibuat disela-sela kesibukan baik masih menjadi Hakim Agung, Ketua Kamar TUN MA, maupun saat menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat IKAHI.
Buku ini membahas tentang seluk-beluk pelaksanaan sebuah proyek pendaftaran tanah yang dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional (Proyek ajudikasi), disebuah kampung kumuh (kampung Rawa) di DKI Jakarta. Menguraikan berbagai persoalan sosial terkait pelaksanaan dan efektifitas proyek tersebut untuk mencapai tujuan peningkatan keamanan penguasaan atas tanah bagi warga miskin serta akibat lebih lanju…
Inflasi Peraturan Daerah (Perda) bermasalah dewasa ini, temuan Kementerian Keuangan pada tahun 2009, dari 14.000 Perda, terdapat lebih dari 4000 Perda bermasalah dan dicabut. Dari hasil evaluasi Perda yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dibatalkan 1800 Perda. Pemerintah melalui Kemendagri, dalam rentang waktu 2002-2009 telah membatalkan sebanyak 1878 Perda. Tahun 2010, Kemendagri telah…
Buku ini mencari jawaban atas hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan infrastruktur di Indonesia. Infrastruktur tergolong barang publik (public goods), sumber pembiayaannya berasal dari masyarakat dan manfaatnya untuk masyarakat. Di samping manfaat, akan ada konsekuensi dan bahkan pengorbanan yang dipikul anggota masyarakat setiap kali pilihan dibuat. Permasalahan pembangunan infrastruktur p…
Era globalisasi yang ditandai menipisnya batas-batas negara, plus pesatnya perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi menyebabkan kemampuan berdiplomasi diperlukan semakin banyak kalangan. Perkembangan terkini memunculkan istilah "berdiplomasi publik", yang ditandai keterlibatkan publik yang semakin luas sehingga dimungkinkan aktivitas "diplomasi tanpa diplomat" atau "diplomasi virtual"…
Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan.Buku ini terdiri dari 7 bab yang membahas secara lugas diantaranya tentang lembaga pembiyaan,modal ventura, sewa guna usaha, anjak piutang,pembiayaan konsumen, kartu kredit, pembiayaan proyek.
Bagian pertama buku ini menjelaskan persepsi GMNI tentang Indonesia dan keindonesiaan yang menjadi dasar dari kesadaran ideologi Marhaenisme. Bagian kedua mengupas kelahiran dan perkembangan GMNI dengan segala kondisi yang melingkupi, baik pada skala mikr
Buku ini terdiri atas sebelas bab. Bab 1 tentang pendahuluan;Bab 2 pengertian dan penggolongan teori dalam ilmu hukum;Bab 3 tentang penegrtian dan karakteristik hukum;Bab 4 tentang teori hukum;Bab 5 tentang teori konflik;Bab 6 tentang teori investasi asing;Bab 7 tentang teori kedaulatan;Bab 8 tentang teori kausalitas;Bab 9 tentang teori pemidanaan;Bab 10 tentang teori-teori momentum terjadinya …
Buku ini merupakan kumpulan dari berbagai naskah analisis dan makalah yang kedua yang diterbitkan setelah Buku pertama dengan judul Dinamika Administrasi Publik: Analisis Empiris Seputar Isu-isu Kontemporer dalam Administrasi Puublik. Buku kedua ini terdiri dari 8 (delapan) Bagian, dimana Bagian Pertama akan menguraikan mengenai Administrasi Publik Baru Indonesia, Bagian Kedua mengenai Otonomi …
Penegakan hukum konstitusi melalui mekanisme yudisial, dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi, merupakan cara terhukum baru dalam ketatanegaraan yang terjadi seiring dengan perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai implementasi dari suatu tekad bangsa ini untuk menyelenggarakan negara yang lebih demokratis dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.
Dalam buku ini dibahas mengenai tiga permasalahan yang berkaitan dengan sistem perlindungan hukum hak desain industri, diantaranya: bagaimana sistem perlindungan hukum suatu hak desain industri diimplementasikan sesuai dengan hukum yang hidup di Indonesia dengan mempertimbangkan keberadaan karya ekspresi budaya tradisional yang terdapat di Indonesia.
Pengetahuan etik profesi diperlukan setiap calon sarjana hukum agar mereka tak sekadar hadi ahli yang hafal pasal-pasal hukum, tetapi menjadi manusia yang baik. Apa jadinya seorang sarjana hukum yang cerdas dan terampil jika ia tidak etis dan tak kenal et
Gerakan reformasi total pada tahun 1998 yang diikuti dengan reformasi konstitusi (1999-2002) semula memberi harapan-harapan baru dalam reformasi hukum dan peradilan kita. Perubahan Undang-undang Dasar 1945 sebanyak empat kali (Perubahan Pertama 1999, Perubahan Kedua 2000, Perubahan Ketiga 2001, dan Perubahan Keempat 2002) telah melakukan pembaruan seluruh sistem ketatanegaraan kita secara menda…