Introduction : between the horrors and necessity of war Grotius and contingent pacifism International solidarity and the duty to aid The principle of priority or first strike The principle of just cause The principle of proportionality Custom and the Nuremberg "precedent" Prosecuting military and political leaders Prosecuting civilians for complicity : The Krupp Defining state aggression
Judul asli : Religion, Politics and Economic Behavior in Java
2 eks.
Undang-Undang Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok saja, sedangkan ketentuan pelaksanaan selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan Badan Pertanahan Nasional dan peraturan lainnya yang dikeluarkan lembaga terkait. Dalam perkembangannya muncul berbagai istilah lain dari rumah susun seperti aparte…
Hubungan hukum antara negara dengan tanah melahirkan hak menguasai tanah oleh negara. Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya melahirkan hak ulayat, dan hubungan antara perorangan dengan tanah melahirkan hak-hak perorangan atas tanah.
Dalam buku ini hak-hak atas tanah yang terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai dalam sebuah kemasan komprehensif dan sistematik. Pembahasan setiap topik dimulai dengan pengertian umum, subyek hukum yang berhak memegang atau memangku hak-hak atas tanah tersebut, hingga syarat pemberian, pembebanan, peralihan pendaftaran sampai dengan penghapusan.
Buku ini menganalisis dua aspek pluralisme hukum di Indonesia, wilayah politik puralisme hukum dan wilayah konflik pluralisme hukum.
Buku ini menjelaskan tetang hakim anak. Hakim anak adalah tokoh sentral dalam system peradilan pidana anak. Jika hakim anak tidak berkualitas, sangat pantas jika putusannya dapat menyesatkan anak. Oleh karena itu hakim anak harus yang berkualitas dan harus profesional. Sudah waktunya ada pembaruan ketentuan hukum yang mengatur hakim anak baik secara subtantif maupun administratif.