Hingga kini, kejahatan terorganisasi tetap menjadi salah satu bentuk tindak kriminal yang paling menarik, terlepas dari fakta bahwa ia paling sedikit dipahami. Banyak tokoh penting kejahatan terorganisasi yang divonis bersalah, banyak jaringan kejahatan terorganisasi skala internasional, dan semakin banyak perhatian dicurahkan atas berbagai kasus penyelundupan manusia, kejahatan internet, dan b…
Selama ini hak asasi manusia di Indonesia diwarnai oleh paradigma dikotomis antara negara dan masyarakat madani. State versus civil society. Dalam paradigma ini, negara digambarkan sebagai satu - satunya institusi yang mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan sumberdaya nasional. Secara potensial negara dapat menyalahgunakan kekuasaan itu, dan dapat menjadi ancaman bagi masyarakat madani, kare…
penerapan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan menteri tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, mendorong kebutuhan banyak kalangan akan kejelasan konsep yang akan diaplikasikan dalam akuntansi pemerintahan.
Indonesia mengenal suatu bentuk migrasi antar pulau yang khas, yang dinamakan transmigrasi. Tentang ini telah terdapat literatur yang memadai. Salah satu topik yang tidak begitu banyak disentuh tetapi secara mendalam dijamah oleh buku ini adalah pola migrasi dari sukubangsa tertentu, dikaitkan dengan organisasi sosial dan nilai-nilai sosial masyarakat yang bersangkutan. Dalam buku ini Dr. Mocht…
KOnvensi hak asasi manusia terkait dengan perjuangan kaum perempuan untuk memdapat perlakuan yang sama dengan kaum laki-laki yang disahkan oleh PBB telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan ratifikasi itu Indonesia berkewajiban menjunjung tinggi hak-hak perempuan dengan menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan. Isi konvensi tidak dapat secara langsung diimplementasikan, mengingat tidak …
3 eks
Buku ini mengelaborasi perkembangan pembatasan hak pilih mantan narapidana dalam mengikuti kontestasi pemilihan umum di mana Mahkamah Konstitusi telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan dengan pembatasan hak mantan narapidana yang diatur norma syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara” sebanyak 13 kali. Perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi mengalami pasang surut…
Dalam kurun waktu yang disebut reformasi, Sulastomo menulis beragam topik. Sebuah wujud perhatiannya pada masalah kemasyarakatan. Perihal UUD 1945, gelombang demokratis, kepemimpinan, reformasi TNI, kesejahteraan rakyat, hingga globalisasi. Buku ini memaparkan pemikiran dan pandangan dari sosok yang mendeklarasikan gerakan jalan lurus itu.
Buku ini mengulas tentang perjanjian utang piutang yang dibuat dalam bentuk tertulis, untuk kepentingan administrasi perusahaan dan sebagai bukti apabila terjadi sengketa di antara para pihak. Penyelesaian sengketa utang piutang dapat dilakukan melalui pengadilan, sedangkan perjanjian berklausul arbitrase pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa utang piutang.
Lebih dari empat tahun wadah (politik)islam PPP dimana bergabung didalamnya NU dan MI disamping SI dan Perti, terus menerus dilanda gejolak. Buku ini bukanlah kumpulan statemen-statemen yang dimaksudkan di atas, melainkan himpunan dari pertukaran fikiran yang bersifat mendasar dari tokoh-tokoh kedua unsur yang bertikai itu mengenai masalah-masalah politik ummat Islam termasuk di dalamnya mengen…
Buku-buku terkait refleksi 10 tahun reformasi sering kali membahas: Evaluasi pencapaian dan kegagalan reformasi; Kritik terhadap arah reformasi.; Perlunya memurnikan cita-cita awal reformasi; Tantangan dalam sistem ketatanegaraan.
Buku ini merupakan studi tentang kelembagaan politik partai. Dengan mengambil studi kasus survivalitas Partai Golkar di era transisi politik pasca-orde baru, buku ini berangkat pada perspektif kelembagaan partai. Pelembagaan partai merupakan faktor yang sangat penting dalam kaitannya dengan survival partai politik dan ini mencakup faktor-faktor kesisteman organisasi, nilai-nilai dan budaya yang…
Buku ini mengulas sisi permasalahan kepegawaian sipil di Indonesia, mulai dari sistem lama hingga sistem yang baru; perubahan paradigma pemerintahan, manajemen aparatur sipil, masalah kebijakan dan peraturan tentang aparatur sipil, serta alternatif solusi persoalan yang dihadapi dalam penataan dan pengelolaan kepegawaian sipil di Indonesia dalam mendukung reformasi birokrasi.