Buku ini menyoroti dinamika ketatanegaraan pascareformasi yang dinilai menghadapi tantangan berupa fragmentasi kebijakan, ketidaksinambungan pembangunan, serta lemahnya panduan jangka panjang dalam penyelenggaraan negara. Melalui pembahasan mengenai pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), penulis menegaskan perlunya suatu pedoman strategis nasional yang mampu menjaga kesinambungan visi pem…
Bila di pusat korupsi berlangsung hingga ke sudut teratas dari bangunan kekuasaan, dibawah juga hingga ke sudut-sudut paling kecil masyarakat. Buku ini membeberkan , hal ikhwal praktek korupsi di daerah seperti, siapa saja yang melakukan, di mana melakukannya, berapa jumlahnya, serta dari mana.
buku ini menjawab sebagian besar masalah praktek sehubungan dengan tanah sebagai jaminan kredit. Didalamnya memuat pertimbangan tanah; hipotek atas tanah; credietverband; hak pakai; hak sewa; kavling; garapan, dll. Kasus praktek tanah yang semuanya berhubungan dengan kredit.
Dinamika politik Indonesia yang kompleks sebagai akibat angin reformasi dan perubahan konstitusi yang fundamental membutuhkan pemahaman ilmu politik yang holistik dan komprehensif. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu-ilmu sosial, Ilmu politik menyediakan berbagai instrumen konseptual dan teoritis yang dapat digunakan untuk memahami realitas politik yang berkembang di Indonesia;. Par…
Pada masa refoemasi tahun 1998 pemerintah Indonesia beritikad baik untuk meratifikasi konvensi anti penyiksaan melallui UU no, 5 Thaun 1998, setelah sepuluh tahun ditandatangani konvensi tersebut, penyiksaan masih terjadi di Indonesia. Bahkan di daeraj konflik Aceh dan Papua penyiksaan semakin meluas dan tersistematisir.
Buku ini ditulis berdasarkan hasil seminar yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat patriot nasional dengan tema " Mari Bersatu Membangun Bangsa dan Mengembangkan Sistem Demokrasi yang Bermartabat", yang mengupas tentang Undang-Undang Pemilu No.10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Pemilihan Presiden No. 42 Tahun 2008.
Risalah ini merupakan suatu kompilasi. berdasarkan tinjauan kepustakaan di berbagai masyarakat berkembang di belahan bumi bagian Timur ini, seperti Afrika, Afghanistan, Papua Niugini, India, Malaysia, Sri Lanka, Cina dan Singapura serta Jepang.
Berbeda dengan DPR RI periode sebelumnya, ada beberapa perubahan yang terjadi di DPR RI periode ini. Seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait DPR RI periode sekarang, berubah pula sistem kerja DPR RI. Perubahan-perubahan yang terjadi pada DPR RI periode 2014-2019 antara lain: perubahan mekanisme pemilihan pemimpin DPR RI, penambahan peran diplomasi parlemen, dihapuskan…
Pemerintahan Presiden Abdurrachman Wahid, yang baru berjalan setahun, banyak mendapat sorotan terutama dalam kebijakan luar negerinya yang dinilai sangat kontroversial, baik dari perspektif masyarakat awam maupun bagi mereka yang biasa berkecimpung dengan analisis dan pembuatan kebijakan luar negeri.
Buku Maklumat dan Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) senantiasa berupaya dan berinovasi untuk memberikan layanan terbaik bagi DPR RI …
Buku ini menawarkan konsep diplomasi perbatasan dari perspektif liberalis dimana diplomasi perbatasan diletakkan pada upaya negara aktor sub nasional dan aktor non negara guna memelihara relasi antar negara baik dalam bidang politik sosial maupun budaya Konsep ini berangkat dari perspektif bahwa negara bukan satu satunya aktor politik yang menentukan batas negara Perbatasan sangat dinamis terga…
Buku ini mencoba menguraikan secara terperinci tentang langkah-langkah kerja sama yang dilakukan antara Jepang dan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi. Dalam dunia yang semakin terhubung dan ketergantungan, kerja sama menjadi salah satu kunci utama bagi suatu negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Indonesia dan Jepang sebagai negara yang telah bermitra dan menjalin hubungan diplom…
Buku ini membahas dasar-dasar hukum tata negara Indonesia, meliputi konsep konstitusi, lembaga negara, pembagian kekuasaan, serta prinsip ketatanegaraan dalam sistem pemerintahan Indonesia secara sistematis dan mudah dipahami.
Setiap bangsa memiliki budaya, peradaban, dan sejarah perjalanan panjang yang berbeda dari satu negara dengan negara lain. Potret tersebut merupakan fakta dan tidak mungkin dihapus. Terkait dengan masalah ini, kita bertemu dengan paham/sifat absolutisme atau relativeisme makna dan pelaksanaan hak asasi manusia yang ada. Masalah tersebut disinggung dalam buku ini.
Buku ini membahas secara mendalam apa hubungan antara ilmu hukum pidana dan ilmu lainnya seperti kriminologi, penologi, forensik, dan viktinologi. Buku ini juga membahas hukum pidana sebagai ultimum remedium secara menarik pengertian pidana, dan falsafah pemidanaan